Kolom

Mengembalikan Peruntukan Awal Kartu Prakerja

A.M. Lilik Agung - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 14:16 WIB
Virus corona: Gelombang PHK di tengah pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak bulan Juni, Kartu Prakerja dianggap tak efektif
Gelombang PHK akibat pandemi corona (Foto: BBC Indonesia)
Jakarta -

Maksud baik belum tentu benar apabila tidak sesuai dengan peruntukannya. Itulah yang terjadi dengan Kartu Prakerja. Desain awal Kartu Prakerja ditujukan kepada para pencari kerja maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapat subsidi dari pemerintah. Mereka akan mendapat bantuan dalam dua hal, pelatihan yang selaras dengan minatnya dan uang saku untuk memenuhi keperluan hidupnya. Pelatihan yang diberikan lebih bersifat teknis. Artinya langsung dapat dipraktikkan ketika mereka bekerja.

Peluncuran Kartu Prakerja direncanakan pada Agustus 2020. Namun terjadi percepatan ketika pandemi corona menerjang Indonesia. Tiba-tiba banyak orang terkena PHK. Mereka yang terkena PHK ini belum memperoleh jaring pengamanan sosial dari negara karena banyak dari mereka yang berada pada posisi serba tanggung. Dikategorikan sebagai masyarakat miskin tidak, karena pendapatannya minimal setara dengan UMK. Sementara masuk ranah masyarakat mampu juga tidak, karena sehabis kena PHK habis pula tabungannya dalam sekejap untuk membiayai hidup. Mereka ini yang disasar untuk memperoleh Kartu Prakerja.

Dalam konteks inilah posisi Kartu Kerja disebut bermaksud baik, tetapi tidak benar. Kartu Prakerja menjadi kartu karitatif. Bukan untuk mendongkrak keterampilan pencari kerja sehingga ketika mereka kembali bekerja memiliki keterampilan baru. Pun pelatihan-pelatihan yang disajikan secara daring (online), berbasis catatan KPK dari 1.895 program pelatihan yang ditawarkan, hanya 13 persen yang memenuhi persyaratan. Ditambah lagi dari uji sampel 327 pelatihan, 89 persennya tersedia secara gratis di jejaring internet.

Dalam kondisi darurat dan setiap negara tidak siap untuk menghadapi pandemi corona, menyalahkan secara hitam-putih pelaksanaan Kartu Prakerja menjadi tidak bijak. Apalagi dari pihak Komite Cipta Kerja, yaitu tim yang bertanggung jawab terhadap Kartu Prakerja menghentikan sementara semua pelaksanaan di lapangan. Komite Cipta Kerja mau mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari KPK.

Secara sederhana kasus yang dialami Kartu Prakerja tidak lebih pada peruntukan. Awal mula peruntukan Kartu Prakerja untuk pemecahan masalah A. Namun karena ada pandemi corona di mana semua sumber daya difokuskan untuk menanggulangi pandemi, alhasil peruntukan Kartu Prakerja untuk memecahkan masalah B. Evaluasi pelaksanaan Kartu Prakerja lebih mengembalikan pada peruntukan awal mula.

Pelatihan Karyawan

Dalam pendekatan pengembangan karyawan, ada tiga jenis pelatihan, yaitu peningkatan keterampilan, mempertajam kompetensi, dan memperkuat motivasi. Peningkatan keterampilan akan menyasar pada pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis sesuai dengan pekerjaannya dan keterampilan manajerial yang sifatnya umum. Sebagai misal seorang karyawan bekerja pada bagian SDM, maka ia akan mendapat pelatihan teknik perekrutan, penggajian, manajemen kinerja, analisis beban kerja, dan bentuk pelatihan lain yang berhubungan dengan SDM.

Pelatihan mempertajam kompetensi lebih fokus pada kepemimpinan atau teknik berhubungan dengan orang lain. Jenis-jenis pelatihannya semisal teknik komunikasi, membangun kerja sama tim, strategi negosiasi, memimpin orang lain, dan pemecahan masalah. Untuk pelatihan memperkuat motivasi, lebih fokus pada pengelolaan diri sendiri. Jenis pelatihannya antara lain menjadi proaktif, pengenalan diri, pengelolaan waktu, hingga manajemen karier.

Untuk konteks Kartu Prakerja, maka fokus pelatihannya lebih pada peningkatan keterampilan. Komposisi ideal dari peningkatan keterampilan adalah 25 persen teori, 75 persen praktik. Pelatihan seperti ini jelas tidak bisa dipindahkan secara daring. Pun bila dipindahkan secara daring, tak lebih dari 25 persen dari total jam pelatihan, yaitu yang berhubungan dengan teori. (Kecuali keterampilan berbasis digital yang bisa dipindahkan secara daring). Temuan KPK bahwa hanya 13 persen pelatihan daring yang ditawarkan kepada pemegang Kartu Prakerja memenuhi persyaratan, mendapat keabsahan.

Jalan Keluar

Menghentikan dan kemudian mengevaluasi pelaksanaan Kartu Prakerja memang layak diapresiasi. Lebih penting lagi adalah bagaimana pelaksanaan ke depan sehingga peruntukan Kartu Prakerja lebih tepat sasaran. Jalan keluarnya sebenarnya tidak berbelit-belit seperti sudah dianalisis para pakar. Jalan keluar pertama yaitu proses administrasi yang benar. Artinya penerima Kartu Prakerja memang orang yang benar-benar memerlukan, yaitu para pencari kerja dan korban PHK.

Kedua, pada kondisi tidak bagus akibat pandemi ini memang hanya terbuka ruang terbatas bagi penerima Kartu Prakerja memperoleh pelatihan untuk peningkatan keterampilan. Balai Latihan Kerja (BLK) belum siap karena setelah dikelola pemerintah daerah, justru BLK mengalami kemunduran. Hanya BLK yang langsung dikelola Kemenaker dan jumlahnya minoritas yang siap jika menjalankan pelatihan.

Peningkatan keterampilan paling tepat adalah magang langsung ke perusahaan. Teori sekaligus praktik didapat langsung peserta magang. Keberatan perusahaan menerima magang lebih pada ketiadaan anggaran untuk "membayar" peserta magang, walaupun hal demikian tidak diatur dalam undang-undang. Ketika pemerintah menanggung seluruh biaya bahkan uang saku peserta magang, perusahaan akan membuka diri selebar-lebarnya. Hanya saja dalam terjangan pandemi, hanya sedikit perusahaan yang masih produktif. Sebagian lagi memang kinerjanya meningkat pesat karena permintaan produknya yang diperlukan untuk menanggulangi pandemi.

Kartu Prakerja bukan kartu karitatif. Namun kartu untuk membuat pekerja terampil. Dalam ruang serba terbatas sekarang ini, mau tidak mau proses pelatihan dioptimalkan pada BLK-BLK yang siap dan magang pada perusahaan-perusahaan yang sehat. Sejalan dengan menggeliatnya ekonomi di era normal baru ini, penambahan penerima Kartu Prakerja bisa dijalankan. Jangan asal mengejar target peserta. Kejadian seperti pelaksanaan fase pertama jangan sampai berulang. Penerima Kartu Prakerja ikut kursus cara membuat surat lamaran kerja, namun tiada satu pun perusahaan yang membuka lowongan kerja.

Pelaksanaan Kartu Prakerja memang harus dilaksanakan setepat-tepatnya. Menolong korban PHK yang semakin banyak memang layak dilakukan. Namun perlu dilakukan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

A.M. Lilik Agung Mitra Pengelola pada lembaga pengembangan SDM Galeri Human Capital

(mmu/mmu)