Kolom

Menjembatani Kesenjangan Digital dalam Pendidikan

Anesthesia Novianda - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 13:00 WIB
Seorang murid sekolah dasar (SD) belajar melalui siaran streaming TVRI di rumahnya, di Padang, Sumatera Barat, Senin (13/4/2020). Kemendikbud resmi meluncurkan program Belajar dari Rumah bersama TVRI mulai Senin hingga Jumat, dengan total durasi tiga jam per hari untuk semua tayangan sebagai alternatif belajar di tengah pandemi virus korona (COVID-19). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp.
Foto: Iggoy el Fitra/Antara
Jakarta -

Pandemi membuka sebenar-benarnya kondisi sebuah negara. Banyak aspek yang bisa kita lihat, salah satunya kondisi pendidikan di Indonesia. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan kebijakan pembelajaran jarak jauh, berlaku pada seluruh tingkat pendidikan (dasar hingga tinggi). Sekolah Dasar hingga universitas lantas memberlakukan pembelajaran dari rumah, dan mayoritas menggunakan pembelajaran daring sebagai pengganti pembelajaran tatap muka.

Kita cukup optimis dengan era Industri 4.0 yang digadang oleh pemerintah pusat. Sejumlah data menunjukkan tingkat penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi dengan jumlah pengguna mencapai 171 juta jiwa (APJII, 2019). Sedangkan untuk rata-rata lama penggunaan internet di Indonesia selama 4 jam, lebih tinggi dari rata-rata lama penggunaan internet di dunia selama 3 jam 10 menit (Tamasek, 2019). Lantas, apakah indikator konsumsi internet ini memuluskan proses pembelajaran daring di Indonesia selama pandemi?

Kendala Terbesar

Pandemi Covid-19 memperlihatkan bagaimana respons negara dalam menghadapi krisis; di Indonesia tampaknya kita masih cukup tergopoh-gopoh. Pada awal penerapannya, pembelajaran daring mengalami sejumlah kendala. Pandemi dan proses pembelajaran dari rumah berdampak pada kurang lebih ke 45,3 juta pelajar SD-SMA dan 8 juta mahasiswa (Kemenristekdikti, 2018).

Beberapa riset telah dikemukakan bahwa kendala terbesar pembelajaran daring yang dialami oleh peserta didik yakni kesenjangan digital (digital divide). Kesenjangan digital didefinisikan OECD sebagai kesenjangan antara individu, bisnis, maupun rumah tangga dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penggunaan internet.

Kesenjangan akses menjadi sorotan utama dalam proses pembelajaran daring selama pandemi. Masalahnya tidak hanya pada infrastruktur yang belum merata, namun juga kepemilikan rumah tangga dalam perangkat TIK. Meski pembelajaran daring sudah lama digadang akan menjadi solusi pendidikan, pada 2019 dalam laporan Network Readiness Index (NRI) Indonesia masih pada peringkat 76 dari 121 negara. Kelemahan terbesar ada pada partisipasi digital, jaringan internet, dan kebijakan terkait TIK.

Bukan rahasia bahwa infrastruktur internet di Indonesia saat ini masih terfokus di Pulau Jawa dan wilayah perkotaan. Penetrasi penggunaan internet di Indonesia di wilayah perkotaan sebesar 71-72%, namun di desa masih di kisaran 42-48%. Lebih lanjut, kesenjangan akses di Indonesia dapat dilihat pada kemampuan rumah tangga dalam kepemilikan perangkat TIK. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, hanya 20,05% rumah tangga di wilayah urban yang memiliki komputer.

Hambatan Lain

Kesenjangan keterampilan adalah hambatan lain yang dihadapi tidak hanya pendidik, namun juga pada peserta didik. Masih dalam laporan NRI 2019, keterampilan konten di Indonesia berada di peringkat 93 dari 121 negara. Keterampilan konten berkaitan dengan kemampuan mencari dan mengolah informasi, mendesain atau membuat produk tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan partisipasi digital dan pendidikan, secara umum penggunaan perangkat TIK (laptop, tablet, dan telepon pintar) lebih banyak digunakan untuk fungsi komunikasi. Data Kominfo (2017), penggunaan perangkat TIK untuk belajar masih di bawah 50%.

Data lain dari Save The Children (2020) menyebutkan bahwa penggunaan kanal pembelajaran daring bagi peserta didik hanya sebesar 10%, sebanyak 70% masih menggunakan televisi untuk mendapatkan materi pembelajaran. Sedangkan untuk pendidik sebesar 25% yang menggunakan kanal pembelajaran daring. Tingkat partisipasi belajar ini tentu sangat rendah dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari strategi pembelajaran daring yang dicanangkan pemerintah pada awal pandemi.

Kesenjangan sosial-ekonomi dari peserta didik memperlebar jurang ketimpangan antar peserta didik. Jawabannya dapat diketahui, peserta didik yang memiliki akses dan keterampilan tentu lebih diuntungkan dengan kondisi ini. Riset yang dilakukan oleh INOVASI (2020), peserta didik dengan latar pendidikan oran tua SMA dan S1 memiliki akses lebih besar dalam menggunakan media belajar daring. Sedangkan peserta didik dengan oran tua berpendidikan akhir SD paling sedikit mengumpulkan tugas melalui media belajar daring.

Sebelum pandemi (Agustus 2019), Indonesia cukup optimis dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh BPS. Data yang diambil pada 2018 menunjukkan angka IPM Indonesia di angka 71,92% --dilihat dari tiga aspek penilaian yakni kesehatan, pendidikan dan pendapatan (BPS, 2019). Meski demikian, IPM Indonesia 2019 hanya posisi 6 di kawasan ASEAN. Dengan angka IPM yang masih cukup rendah, Indonesia tentu menaikkan targetnya setiap tahun. Namun, dengan adanya pandemi hal tersebut perlu direfleksikan kembali.

Sejumlah Evaluasi

Setelah hampir empat bulan pembelajaran jarak jauh berjalan, sejumlah evaluasi kebijakan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa di antaranya adalah kerja sama yang dilakukan dengan TVRI untuk memberikan akses lebih ke peserta didik terkait materi pembelajaran. Kebijakan lainnya yang mendukung akses pembelajaran daring adalah melonggarkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk subsidi kuota bagi pendidik dan peserta didik.

Sejumlah operator telekomunikasi turut memberikan bantuan bagi peserta didik berupa kuota internet untuk dapat mengakses platform pembelajaran daring. Bahkan, pada awal Juli 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mewacanakan pembelajaran jarak jauh akan terus dilakukan meski pandemi usai.

Dari pandemi kita dapat berefleksi bahwa pendidikan di Indonesia masih banyak yang perlu diperbaiki. Melihat kesempatan yang ada, pembelajaran daring dapat dimanfaatkan pemerintah untuk dapat menyediakan pendidikan yang lebih inklusif ke depannya. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah penyediaan akses (baik perangkat keras, lunak, maupun infrastruktur internet).

Inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk mengalokasikan dana BOS untuk mendukung infrastruktur pembelajaran daring perlu dilanjutkan. Lebih lanjut, akses terbuka pada perangkat keras dan lunak ini tidak hanya terbatas pada jam sekolah. Misal, kita bisa dapat melihat pada Finlandia. Untuk dapat mendukung peserta didik yang tidak memiliki perangkat TIK di rumah dapat menggunakan fasilitas sekolah untuk dapat mengerjakan tugas di luar jam sekolah. Hal ini untuk mendukung produktivitas belajar dari peserta didik dan memberikan akses tidak terbatas pada mereka.

Selain itu, pemerintah juga perlu berinvestasi lebih dan mulai fokus pada infrastruktur internet terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Pada 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah meluncurkan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sebanyak kurang lebih 1.907 unit di sejumlah daerah yang berasal dari pemanfaatan Universal Service Obligation (USO). Inisiatif ini bisa menjadi awal pemerataan akses internet di luar wilayah perkotaan.

Sayangnya, program tersebut berhenti pada 2015. Indonesia tampaknya belum dapat memaksimalkan pemanfaatan dana USO. Konektivitas internet yang merata dapat disediakan oleh pemerintah dari dana USO yang diberikan oleh operator jaringan. Dana USO yang diberikan oleh operator jaringan pun masih sangat kecil; pada 2019 dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 3,75%, dana USO di Indonesia hanya sebesar 1,25% dari total pendapatan perusahaan.

Keterampilan peserta didik dan pendidik dalam penggunaan TIK tentu harus lebih ditingkatkan. Peluang yang diberikan dari aktivitas daring adalah adanya akses yang tak terbatas untuk pencarian informasi dan pengembangan kapasitas. Hal ini perlu dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah dapat menyediakan platform pembelajaran bersama yang dapat dilakukan oleh pendidik dari kota maupun perdesaan. Hal ini yang dilakukan oleh Inggris dan Finlandia dalam rangka peningkatan keterampilan digital oleh pengajar.

Pengajar diberikan platform untuk masing-masing mengamati dan mengevaluasi proses pemberian materi sehingga dapat meningkatkan kapasitas tiap individu. Sedangkan untuk peserta didik, survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 2020, 41,7% respondennya menyatakan adanya harapan untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh diterapkan pascapandemi. Respons positif ini mengungkapkan bahwa peserta didik mulai terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh.

Meski demikian perlunya upaya yang dilakukan secara kurikulum untuk dapat memasukkan literasi digital atau pemanfaatan internet secara positif oleh peserta didik. Mengubah sistem pendidikan tentu bukan hal yang dapat dilakukan dalam waktu semalam, namun kelaziman yang baru bisa menjadi awal perubahan yang baik terutama untuk pendidikan yang lebih inklusif.

(mmu/mmu)