Kolom

Bisakah Otoritas Agama Mengatur Ustaz di Media Sosial?

Muhammad As'ad - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 10:17 WIB
Viral Ceramah Muhammad Sesat, Ustaz Evie Effendie Minta Maaf
Ustaz milenial Evie Effendi yang kembali memicu kontroversi (Foto: Screenshot)
Jakarta -

Satu minggu terakhir marak dibicarakan di media sosial tentang kejadian ustaz milenial Evie Effendi yang membaca al-Quran di depan jemaahnya. Dalam video viral tersebut Evie Effendi dikritik karena dinilai banyak kesalahan bacaan al-Quran baik dari segi tajwid hingga memenggal bacaan ayat secara sembarangan tanpa melihat tanda berhenti atau yang biasa disebut waqaf.

Kritikan tidak hanya muncul dari warganet; tokoh agama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Salafi Tegalrejo Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) mengkritik dalam akun Twitter-nya dalam nada mempertanyakan kenapa bacaannya al Qurannya fatal, dan mengapa dengan kesalahan mendasar seperti itu berani untuk berceramah dan mengajari orang tentang ilmu agama. Kritikan ini bahkan sampai ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) yang kemudian menyatakan akan mempertimbangkan memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi ceramah yang viral tersebut.

Kejadian warganet mengkritik Evie Effendi bukanlah yang pertama; peristiwa yang semisal terjadi pada 2018 ketika sang ustaz milenial tersebut dikritik habis-habisan oleh hingga dipolisikan ke Polda Jabar karena mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah sesat. Pelaporan tersebut tidak diteruskan ke meja hijau karena sang pelapor mencabut tuntutannya.

Namun begitu, karena kejadian yang berulang, serta banyak kejadian di mana banyak ustaz bermunculan di media sosial tanpa kemampuan agama yang mumpuni dengan ribuan bahkan jutaan follower, menjadi pertanyaan bisakah otoritas agama individual seperti Gus Yusuf yang telah belajar lama di pondok pesantren, atau otoritas agama institusional seperti MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mengatur ustaz yang bertaburan di medsos?

Tidak Bisa Dikontrol

Secara umum bisa dikatakan media baru seperti internet tidak bisa dikontrol oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah --kecuali oleh pemerintah otoriter yang hanya membolehkan informasi searah, terkontrol, dan sesuai dengan kemauannya sebagaimana terjadi di China. Bagaimana dengan otoritas agama? Pada prinsipnya sama, otoritas agama tidak bisa berbuat apa-apa ketika muncul satu atau sekelompok orang yang mengajarkan pelajaran agama secara online meskipun dianggap tidak punya kualifikasi.

Sebagaimana dikatakan oleh sosiolog Bryan S. Turner (2007), internet sebagai media baru mempunyai posisi sangat penting secara politis maupun sosiologis. Hal ini dikarenakan internet mempunyai efek yang tidak bisa diprediksi untuk merusak otoritas tradisional yang berbasis pengajaran lisan ataupun pendidikan berbasis teks di mana keduanya bersifat hierarkis, imitatif, dan berulang (repetitif).

Pelajaran agama Islam selama ini diajarkan secara tradisional di pondok pesantren, atau paling tidak di sekolah berbasis agama (madrasah) di bawah Kementerian Agama dan bergantung pada cara pengajaran tradisional melalui transmisi lisan ataupun menggunakan teks seperti kitab kuning. Ketika orang tidak lagi pergi ke pesantren ataupun madrasah untuk belajar agama dan beralih ke internet, maka keduanya kehilangan otoritasnya sebagai institusi resmi untuk belajar agama. Ini tentunya sesuai tesis Turner bahwa internet memiliki efek yang tak terkira untuk merusak otoritas agama.

Contoh paling mudah tentunya kasus Evie Effendi. Dalam satu video yang dapat ditemukan di Youtube, Effendi mengatakan bahwa dia belajar agama secara otodidak, dan langsung kepada para sahabat dan Rasulullah. Tentu dia di sini mengartikan belajar langsung ke Rasulullah dan sahabat sebagai membaca langsung al-Quran dan hadis baik itu teks bahasa Arab maupun terjemahannya tanpa bimbingan seorang guru.

Bagi para santri yang belajar di pesantren, baik itu pesantren di bawah naungan NU, Muhammadiyah ataupun Salafi, penjelasan tersebut tidak masuk akal. Belajar agama harus di bawah bimbingan guru, karena ada transmisi turun-temurun yang secara genealogis bersambung kepada para sahabat dan juga Rasulullah. Namun begitu, kecaman ustadz "otoritatif" kepada Evie Effendi dengan harapan dia berhenti "berdakwah" tidak memberikan efek jera.

Hal itu dibuktikan semisal pada 2018 ketika dia dikritik oleh warganet bahkan dilaporkan ke Polda Jabar karena mengatakan Rasulullah pernah sesat, dengan harapan dia akan belajar lagi dan berhenti berdakwah. Namun apa yang terjadi? Dia tetap berdakwah sampai sekarang dan mengulang kesalahan yang sama.

Contoh lain bisa dilihat pada figur Ustaz Nur Sugi Rahadja atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Nur. Dalam banyak ceramahnya dia mengatakan tidak pernah belajar di pesantren, tidak bisa baca kitab kuning, dan seringkali menggunakan kata-kata kotor. Meskipun kecaman terus berdatangan termasuk dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, dia tetap aktif berceramah di media sosial dan ditonton oleh banyak pengikutnya.

Kenapa ini terjadi? Munculnya banyak ustaz tanpa kontrol di medsos salah satunya disebabkan tidak adanya hierarki ketat dalam tradisi agama Islam. Ini berbeda dibandingkan semisal dengan tradisi di agama Katolik di mana pendidikan pastur sangat ketat diatur oleh gereja dan punya struktur ketat hingga di kepausan di Vatikan, Roma.

Ditambah oleh munculnya internet, ini disebut Turner sebagai konsekuensi demokratis di agama Islam di mana siapapun bisa memproduksi dan akses pendidikan agama tanpa melihat latar belakang keilmuan. Sehingga muncul kontestasi di antara pemeluk agama Islam tentang siapa yang paling otoritatif untuk mewakili mereka, atau paling tidak yang dianggap paling layak dipanggil ustaz atau Kiai --karena di dunia maya siapapun bisa berkata apapun dengan bebas.

Kembali ke pertanyaan awal, bisakah otoritas agama mengatur ustaz yang bertaburan di medsos? Paparan saya di atas menunjukkan bahwa otoritas agama Islam tidak bisa mengatur atau membatasi munculnya ustaz-ustaz baru untuk berdakwah di media sosial, meskipun mereka dianggap tidak berkualitas atau tidak memenuhi kualifikasi. Mengapa bisa begitu? Karena meskipun dikecam atau dibatasi, mereka akan muncul lagi, entah dengan halaman domain ataupun akun medsos yang baru.

Tidak Sekadar Mengecam

Solusinya bagaimana? Bagi para ustaz atau lembaga agama otoritatif, yang mereka bisa lakukan tidaklah sekadar mengecam atau berusaha mendelegitimasi ustaz medsos, tapi perlu melakukan diversifikasi akun dakwah para ustaz yang dianggap otoritatif secara online. Secara umum usaha ini sudah mulai dan banyak kita temukan, mulai dari ustaz yang secara kultural dekat dengan Muhammadiyah seperti Adi Hidayat, atau dekat dengan NU seperti Buya Yahya melalui akun Bahjah TV dan Gus Baha.

Selain itu banyak akun lain yang secara keilmuan otoritatif, namun sayangnya kualitas audio visual dan bahasa yang digunakan masih kurang menarik. Ini tentu menjadi tantangan bagi para ustaz yang otoritatif untuk memperbaiki kemasan ceramahnya di media sosial agar bisa bersaing dengan ustaz era medsos yang dinilai tidak mempunyai literasi agama yang kuat dan secara kualitas keilmuan di bawah rata-rata.

Muhammad As'ad dosen Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy), Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang

(mmu/mmu)