Kolom

Catatan atas Perubahan Prolegnas Prioritas 2020

Fahmi Ramadhan Firdaus - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 11:00 WIB
Rapat paripurna pengesahan Prolegnas Prioritas 2020 (Foto: Zhacky/detikcom)
Jakarta -
Keberadaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sangatlah penting sebagai blue print arah politik pembangunan hukum khususnya undang-undang ke depan. Pasal 17 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Penyusunan Prolegnas merupakan salah satu tahap dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Perencanaan. Penyusunan Prolegnas oleh DPR bersama Pemerintah dikoordinasi oleh DPR melalui alat kelengkapannya yang khusus menangani bidang legislasi, yakni Badan Legislasi DPR. Prolegnas kemudian dibagi menjadi dua, yakni Prolegnas Jangka Menengah yang memuat daftar RUU selama satu periode (5 tahun) dan Prolegnas Prioritas Tahunan yang berisi daftar RUU selama satu tahun. Keduanya akan menjadi cerminan mau dibawa ke mana wajah hukum Indonesia.

Tidak Sesuai Target

Seringkali realisasi Prolegnas tidak memenuhi target. Tak jarang DPR bersama pemerintah justru memasukkan RUU yang sebelumnya tidak masuk daftar Prolegnas (RUU kumulatif terbuka). Sebagai bukti dapat kita lihat rekam jejak pemenuhan Prolegnas di DPR periode sebelumnya.

Pada DPR periode 2009-2014, jumlah Prolegnas Jangka Menengah mencapai 247 RUU. Namun sampai akhir periode tersebut, total DPR hanya menyetujui 125 RUU untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Secara persentase yang RUU disetujui hanya mencapai 45% dari target.

Sedangkan jumlah Prolegnas Jangka Menengah DPR periode 2014-2019 total 189 RUU. DPR periode ini banyak mendapat kritikan atas kinerja legislasinya. Setiap tahunnya DPR rata-rata mencantumkan 40 hingga 55 RUU menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan. Jumlah RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah yang lebih sedikit dibandingkan periode 2009-2014 idealnya jumlah RUU yang disahkan bisa lebih banyak, namun kenyataannya jumlah RUU yang disahkan DPR periode 2014-2019 lebih sedikit dibanding periode sebelumnya. Total RUU yang disahkan DPR 2014-2019 sebanyak 84 RUU, kalah jauh dari DPR 2009-2014 yang mencapai 125 RUU.

Fakta di atas harusnya bisa menjadi evaluasi bagi DPR Periode 2019-2024. Pada 17 Desember 2019, DPR mengesahkan Prolegnas Jangka Menengah Periode 2020-2024 yang terdiri dari 248 RUU. Pada 22 Januari 2020, DPR menetapkan Prolegnas Prioritas 2020 yang terdiri dari 50 RUU. Adapun sejumlah RUU dengan status carry over di antaranya RUU KUHP, RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta RUU Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang sudah disahkan di tengah penolakan oleh publik.

Penetapan 50 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020 mendapatkan kritik dan dinilai tidak berkaca pada Prolegnas periode sebelumnya, karena Prolegnas tersebut dianggap masih terlalu banyak dan tidak realistis untuk diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun.

Benar saja, pada 2 Juli 2020 dalam rapat kerja dengan pemerintah, DPR mengevaluasi pelaksanaan RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020. Kesepakatan yang dihasilkan yakni ada penambahan 3 RUU baru, penggantian 2 RUU, dan 16 RUU dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 yang sebelumnya berjumlah 50 RUU.

Kurang Matangnya Perencanaan

Perubahan Prolegnas Prioritas 2020 menunjukkan ada masalah perencanaan yang kurang matang dalam penyusunan Prolegnas. Sejauh ini pencantuman RUU ke dalam Prolegnas lebih ditekankan karena faktor politik. Seharusnya RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas berdasarkan realitas untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses penyusunan Prolegnas baik Jangka Menengah maupun Prioritas Tahunan.

Berdasarkan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, baik dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah maupun Tahunan peran masyarakat difasilitasi oleh Badan Legislasi yang berkewajiban untuk mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas kepada masyarakat melalui media massa, melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi.

Masukan masyarakat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas. Tidak sampai hanya penyusunan Prolegnas saja, dari penyusunan sampai dengan setelah penetapan Prolegnas melalui Keputusan DPR, pemerintah maupun DPR dan DPD wajib menyebarluaskan Prolegnas. Hal ini untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.

Namun sejauh ini masyarakat hanya diberikan daftar RUU yang masuk ke dalam Prolegnas saja, seharusnya disertakan pula Naskah Akademik tiap-tiap RUU yang mudah diakses, karena dari Naskah Akademik masyarakat dapat menilai seberapa urgensi suatu RUU masuk ke dalam Prolegnas.

Banyak pihak menyayangkan RUU yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan hukum masyarakat malah dihapus dalam Perubahan Prolegnas Prioritas 2020, salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Padahal RUU PKS diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekerasan seksual yang jenis dan modusnya makin beragam, sedangkan hukum yang sudah ada belum mampu menjeratnya.

Penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas Tahunan 2020 dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang karena pembahasan RUU PKS saat ini sulit dilakukan. Alasan ini tidak realistis, apabila ada kesulitan dalam pembahasan seharusnya DPR melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya sebagaimana dijamin pada Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Biarlah akademisi, praktisi, aktivis, dan pihak terkait dilibatkan untuk ikut bersama menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan memberikan masukan terhadap pasal-pasal RUU PKS. Jika hal ini dilakukan, sesungguhnya tidak ada kesulitan berarti dalam pembahasan RUU PKS. Masalahnya apakah DPR masih memiliki good will dan political will untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban kekerasan seksual?

Sebagai catatan evaluasi, realisasi Prolegnas yang tidak pernah mencapai target membuatnya dianggap sebagai "macan kertas". Ke depan, penyusunan Prolegnas harus lebih rasional dengan ukuran yang jelas serta melibatkan partisipasi publik dalam perencanaannya, dan RUU yang dicantumkan harus benar-benar untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengesampingkan kepentingan politik. Prolegnas sejatinya adalah dokumen yang berisi komitmen legislasi antara DPR dan pemerintah dengan rakyat.
Fahmi Ramadhan Firdaus peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(mmu/mmu)