Kolom

Jokowi, The Last Dance

Abdullah Sammy - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 10:08 WIB
jokowi marah
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Salah satu tayangan yang paling menghibur warga dunia di tengah pandemi Covid-19 adalah serial dokumenter Netflix, The Last Dance. Serial ini berisi kisah di musim terakhir tim NBA Chicago Bulls asuhan Phil Jackson. Musim 1997/1998 yang menjadi musim terakhir tim ini dilatari krisis internal akibat perseteruan tim dengan sang manajer Jerry Krause.

Sebelum musim dimulai, Phil Jackson membagikan buku manual kepada seluruh pemain dengan sampul berjudul "Dansa Terakhir" (The Last Dance). Intinya, Bulls era Phil Jackson ingin mengakhiri 'dansanya' di pentas NBA dengan gelar juara.

Yang menarik dalam film dokumenter ini diulas sosok kapten tim, Michael Jordan, yang begitu keras pada rekan satu tim. Dia tak jarang memarahi bahkan memaki rekannya saat latihan. Jordan mengakui keras pada rekannya, terutama pemain baru, sebagai tempaan mental.

Kepemimpinan

Apa yang ditampilkan Jordan adalah salah satu teknik yang lazim dari kepemimpinan. Seorang pemimpin tak sekadar figur yang mendelegasikan kuasanya (delegating), membimbing (coaching), atau memberi bantuan (supporting) pada anak buahnya. Melainkan, pemimpin adalah seorang yang mesti langsung turun memerintah (directing) anak buahnya dengan cara yang tegas.

Dalam memimpin, terutama saat krisis, terkadang pemimpin mesti meninggalkan sisi 'malaikat'-nya dan menunjukkan otokrasi yang 'bertaring'. Taring inilah yang juga ditunjukkan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet beberapa pekan lalu. Dalam rapat tersebut Jokowi tak segan menegur para menterinya. Ini barangkali jadi momen paling emosional Presiden Jokowi yang tersebar ke ruang publik.

Pemantik kemarahan Jokowi adalah kinerja beberapa anggota kabinet yang dinilai biasa aja. Padahal situasi menuntut para menteri untuk bekerja secara luar biasa. Secara terbuka Presiden mengaku telah memikirkan kemungkinan reshuffle kabinet.

Sontak pidato Jokowi menimbulkan diskursus luas di ruang publik. Dari sisi kepemimpinan, Jokowi menunjukkan bahwa di saat krisis seorang pemimpin harus turun langsung untuk memimpin (directing). Dan, dalam memimpin di saat krisis etika yang paling penting adalah hasil akhir, end based ethics (Skelton, 2017).

End based ethics berpandangan bahwa untuk kepentingan yang lebih besar kepentingan lain terkadang harus dikorbankan. Dalam pidatonya, Jokowi mengaku siap mengorbankan reputasi politiknya demi tujuan yang lebih besar, yakni kesuksesan menangani Covid-19. Sebuah risiko yang telah ditempuh Jokowi dengan mengeluarkan Perppu terkait Covid. Namun sayangnya, risiko itu belum sepenuhnya disambut beberapa menteri.

Momen pidato Jokowi menampilkan sosok pemimpin yang mengambil alih tongkat komando untuk menegur menteri yang tak mampu menempatkan diri dalam situasi krisis. Dalam teori manajemen krisis, prosedur yang berlaku bukan lagi prosedur normal, melainkan mesti luar biasa. Ibarat sebuah pesawat yang memasuki situasi darurat ketika pilotnya harus mengambil langkah luar biasa. Bukan justru tetap bergeming pada prosedur normal dengan mengandalkan autopilot. Jika tetap mengandalkan prosedur normal, maka ancamannya adalah pesawat akan jatuh.

Analogi serupa berlaku pada kasus kinerja menteri di pemerintahan. Jokowi sadar bahwa tolok ukur kerja saat krisis tak bisa diterapkan sama dengan situasi normal. Sebab rakyat di bawah kini merasakan dampak langsung dari krisis akibat Covid-19.

Karenanya kerja tepat saja belum cukup. Kerja cepat juga belum paripurna. Tapi menteri dituntut untuk kerja cepat, tepat, sekaligus hebat --kinerja total yang dituntut presiden. Bukan kerja yang biasa-biasa saja.

Dalam ilmu strategi manajemen, situasi turbulensi memang harus disikapi dengan kemampuan seorang pemimpin yang mesti memiliki kapabilitas dinamis (Teece, 1997). Sebab turbulensi seperti yang terjadi pada situasi pandemi Covid-19 ini telah menghadirkan situasi VUCA.

VUCA adalah sebuah istilah dalam kemiliteran yang kemudian diserap dalam ilmu manajemen sebagai situasi volatilitas (volatility), ketidakpastian (uncertainity), kompleksitas (complexity), dan ambiguitas (Schoemaker, Heaton, Teece, 2018; Du dan Chen, 2018; Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske, 2018).

Di tengah situasi seperti inilah setiap pemimpin dituntut memiliki kapabilitas dinamis yang berintikan kemampuan untuk merasakan adanya peluang dan acaman (sensing), kemampuan untuk memobilisasi kekuatan yang dimiliki (seizing), serta terus bertransformasi (transforming).

Kemampuan sensing, seizing, dan transforming inilah yang kini dituntut dimiliki seluruh menteri. Sebab turbulensi lingkungan, seperti diungkap Simonis (1972), akan menggoncang tatanan sosial. Faktanya saat ini turbulensi lingkungan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 memang telah memunculkan goncangan sosial di tengah masyarakat. Goncangan sosial itu yang mesti direspons dengan kapasitas sensing, seizing, dan transformasi yang kuat dalam produk kebijakan.

Kinerja Positif

Terlepas dari kritik pada sejumlah menteri, ada beberapa menteri yang telah menunjukkan kapasitas dinamisnya dalam merespons krisis. Sebut saja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang secara cepat mampu membaca potensi ancaman (sensing) sejak awal pandemi Covid-19. Kemudian dia mendayagunakan kemampuan (seizing) kementeriannya untuk membangun sejumlah fasilitas kesehatan, dan mentransformasikan (transforming) sejumlah proyek infrastruktur menjadi fasilitas kesehatan.

Kinerja yang positif ditunjukkan pula oleh Erick Thohir. Dalam tataran BUMN, Erick mampu secara cepat mengidentifikasi ancaman utama di BUMN adalah kultur birokratis. Dia lantas mendayagunakan kementeriannya dengan memotong alur birokrasi. Dengan perampingan itu BUMN bisa dengan lincah dan bergerak dalam mengeksekusi sejumlah kebijakan. Ini seperti kebijakan mengubah fasilitas BUMN menjadi sentra penginapan bagi tenaga kesehatan dan pasien saat pandemi Covid-19.

Dalam urusan kapabilitas dinamis ini lembaga seperti Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri juga teruji. Sebab mereka memang terbiasa dan terlatih menghadapi situasi darurat. Sehingga kebijakan yang diambil dalam merespons situasi terbukti tidak biasa saja. Seperti TNI yang sejak awal pandemi meresponsnya dengan menggerakkan kekuatan militer ke Pulau Galang untuk membangun rumah sakit. Pun halnya Polri yang memanfaatkan kuatnya jaringan yang dimilikinya untuk mendistribusikan beras bagi rakyat.

Walhasil manajemen krisis memang menuntut kapabilitas dinamis seluruh pemimpin lembaga atau kementerian untuk tak sekadar melakukan business as usual. Seperti yang disebut Jokowi, manajemen krisis menuntut gaya yang extraordinary seorang pejabat dalam sensing, seizing, dan transforming.

Pada akhirnya, amarah Jokowi pada sidang kabinet bisa jadi penanda bahwa sang presiden siap mencopot siapapun. Seperti diucapkan Jokowi, dia siap mempertaruhkan sisi politik. Jadi siapapun menterinya, dari mana pun latar belakang politiknya, memiliki kemungkinan diganti bila tak menunjukkan performa.

Karena ini adalah periode terakhir, maka tak ada beban lagi bagi Jokowi dalam mengganti siapapun menterinya. Layaknya film The Last Dance, inilah 'dansa terakhir' pemerintahan Jokowi. Dia ingin 'dansa terakhir'-nya dikenang sebagai prestasi yang baik.

Dan, Jokowi sadar bahwa untuk menuntaskan dansa terakhirnya, dia tak bisa bekerja seorang diri. Layaknya seorang Michael Jordan butuh Scottie Pippen untuk juara, pun halnya Jokowi yang butuh bantuan para menterinya.

Mengakhiri tulisan ini saya akan mengutip pernyataan Michael Jordan tentang sikap kerasnya sebagai pemimpin tim. "My mentality was to go out and win at any cost. If you don't want to live that regimented mentality, then you don't need to be alongside of me." (Mentalitas saya untuk jadi pemenang apapun harganya. Apabila kamu tidak bisa mengatur hidup dengan mental seperti itu, kamu tidak perlu bersama saya).

Abdullah Sammy mahasiswa Pascasarjana Ilmu Manajemen FEB UI

(mmu/mmu)