Kolom

Benih Lobster dan Karikatur Menteri

Effendi Gazali - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 15:00 WIB
Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali
Effendi Gazali (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Salah satu pesan Mahaguru Komunikasi (mendiang) Denis McQuail pada saat menguji disertasi saya, "Kita harus mengingatkan, mereka yang disebut pejabat publik, seyogianya sudah selesai dengan dirinya."

Pesan itu yang langsung menggeliat ketika sampul Majalah Tempo terbaru menampilkan karikatur Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menelan benih lobster yang penuh sesak di mulutnya. Pemilik wajah, Edhy Prabowo bercanda santai pada beberapa rekannya, "Sudah lihat foto terbaru saya?"

Barangkali itu spirit pesan McQuail tadi. Pejabat publik sudah selesai dengan dirinya ketika ia berhadapan dengan kritik dan analisis mengenai kebijakan publiknya.

Soal benih lobster itu sendiri, ada satu hal yang selalu saya perangi, yakni propaganda bahwa lobster sedang terancam punah. Cuci otak itu masih terasa dominan dalam sajian media kita. Padahal kata Badan Riset KKP 2019, di Indonesia setiap tahun ada 850 miliar benih lobster. Badan riset ini adalah badan yang sama pada zaman Menteri KKP sebelumnya.

Cuci otak lainnya mengenai tidak ada institusi di dunia yang berhasil membiakkan lobster sampai menghasilkan benih, atau apa yang disebut hatchery. Dengan kedua fakta itu, lobster sama sekali tidak terancam punah.

Di luar isu keberlanjutan lobster tersebut, sebagian besar analisis dan kritik media terasa benar. Media menginginkan proses seleksi perusahaan yang mendapat hak izin ekspor benih lobster berlangsung transparan. Kalau ada tanda-tanda awal diwarnai kelompok politisi dan rekan sendiri, tentu proses ini harus diperbaiki.

Menteri Edhy Prabowo pun tidak keberatan. Walau tentu bisa juga ia meminta sabar sedikit melihat di antara puluhan izin ekspor, berapa prosentase yang nantinya terkait fakta kronisme. Di sisi lain, mengingatkan dari awal jelas merupakan tugas utama media.

Seperti Balas Dendam

Tiba-tiba di media sosial beredar satu halaman daftar nama jurnalis dalam kaitannya dengan perjalanan bersama Menteri KKP sebelumnya. Saya agak terhenyak. Setahu saya, lembaga kami, Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2) pernah meminta data semacam itu kepada Humas KKP. Tapi halamannya banyak, lebih dari 10. Berisi data perjalanan pada 2017 sampai 2019.

Tujuan KP2 memintanya adalah untuk melihat interaksi Menteri sebelumnya dengan jurnalis sebagai pemangku kepentingan. Fakta menunjukkan bahwa Menteri KKP sebelumnya sangat tinggi popularitasnya di mata jurnalis dan medsos. Tentu hal tersebut harus dipelajari.

Sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan data nama jurnalis itu. Pertama, siapa saja bisa meminta data tersebut kepada Humas KKP, dengan permintaan biasa atau menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik, karena ini menyangkut penggunaan dana publik. Kedua, hal itu sudah berlalu, dan pemeriksaan keuangan KKP pun sudah selesai. Ketiga, pastilah ada alasan rasional kenapa terdapat sejumlah perjalanan, sejumlah jurnalis diundang, ada momentum internasional, dan kriteria tiket pesawat, hotel, bahkan mungkin uang sakunya.

Yang tidak biasa, kenapa daftar itu bisa tiba-tiba terlontar ke medsos? Momentumnya persis seperti balas dendam terhadap penampilan karikatur wajah Menteri KKP.

Perlu saya garis bawahi, di lembaga kami, data seperti itu sudah dinyatakan dalam kesepakatan amat keras sebagai data yang tidak boleh keluar. Namun dalam penelusuran dengan Humas, kami temukan bahwa data tersebut diproses melalui interaksi berbagai bidang di KKP. Jadi bukan hanya KP2 yang memiliki data tersebut.

Potensi Bahaya

Ada hal yang berbahaya dari penyebaran meluas data seperti itu, yakni penyalahartian dan penyalahgunaan data tersebut untuk menurunkan derajat jurnalis dan media, dengan gaya bumi hangus. Padahal, belum tentu rangkaian perjalanan itu mengubah kebijakan redaksional media tentang fakta dan perjuangan untuk kebijakan publik.

Saat berdebat soal cuci otak bahwa lobster bisa punah, saya sempat tergoda berpikir, jangan-jangan perjalanan luks membuat beberapa jurnalis tidak mau menggali fakta bahwa lobster relatif tak akan punah dalam konteks terkini. Tapi sejalan dengan waktu, ternyata pengetahuan jurnalis semakin baik bahwa lobster relatif tak akan punah.

Lepas dari penasaran siapa yang melepas satu halaman data nama jurnalis tersebut (dari puluhan halaman yang ada), saya yakin Menteri KKP sekarang lebih peduli segera berdiskusi dengan jurnalis yang ingin KKP lebih transparan dan lebih baik dari sebelumnya.

Membalas karikatur dengan melontar data yang tak lengkap, selain tidak menggambarkan masalah sesungguhnya, juga bukan sebuah tindakan cerdas. Terutama di tengah maraknya usaha penyelundupan benih lobster, serta di tengah keinginan sekalangan pihak untuk mengebiri media yang terus berjuang demi kebijakan publik yang riil menguntungkan nelayan dan penerimaan negara.

Minggu depan, semoga KP2 bisa mengundang bersilaturahmi dan berdiskusi antara Menteri KKP kini, Menteri KKP sebelumnya, dan teman-teman jurnalis, baik yang mendukung maupun yang kritis terhadap kebijakan KKP soal lobster. Semoga!

Effendi Gazali peneliti Ilmu Komunikasi dan Ketua KP2

(mmu/mmu)