Mimbar Mahasiswa

Menjaga Stabilitas Daya Beli Masyarakat

Boy Angga - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 12:17 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Kondisi ekonomi saat ini terus memburuk. Pada tataran makro pertumbuhan ekonomi terkontraksi tajam, investasi loyo, daya beli tergerus, rantai produksi dan distribusi terhambat. Di level mikro, banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan pekerjanya sebagai dampak dari menurunnya kemampuan finansial perusahaan.

Kondisi yang tampak pada level makro merupakan cerminan atas realitas yang terjadi pada tataran mikro. Semua orang menyadari bahwa deteriorasi ekonomi saat ini berakar pada wabah Covid-19. Persoalan dengan denominasi non ekonomi, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi perekonomian. Inilah situasi pelik yang dihadapi semua orang saat ini.

Menurunnya kemampuan ekonomi baik yang dialami oleh negara maupun individu sekarang ini berada dalam lingkaran waktu yang tidak tentu. Situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda menurun berpengaruh langsung terhadap kemampuan ekonomi negara maupun individu. Apabila keputusan menggiatkan kembali ekonomi menunggu hingga pandemi berakhir atau sekurang-kurangnya mengalami perlambatan yang signifikan, tentu saja memperpanjang ketidakberdayaan perekonomian.

Menunggu pada dasarnya bukanlah keputusan yang tepat bila masih ada alternatif lain yang potensial dilakukan. Sensitivitas pengambil kebijakan sangat penting untuk mendorong perekonomian kembali pulih, meskipun dilakukan secara perlahan. Dinamisasi kebijakan merupakan langkah mutlak yang harus ditempuh guna menyelamatkan kembali kemampuan ekonomi secara mikro maupun makro. Di Indonesia, dinamisasi kebijakan tersebut salah satunya diejawantahkan melalui skema kenormalan baru (new normal).

Dampak Berimbang

Pandemi Covid menciptakan dampak berimbang antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan identik dengan daya beli masyarakat. Saat ini, sisi permintaan mengalami penurunan daya beli. Rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari menurunnya penghasilan merupakan dampak langsung dari kebijakan pemotongan upah ataupun karena pekerja benar-benar kehilangan pekerjaan.

Mereka yang kehilangan pekerjaan dan memiliki tabungan masih dapat bertahan meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Nasib berbeda dialami oleh pekerja yang tidak memiliki tabungan, yang hidup dengan pola subsisten. Di tengah situasi seperti ini, sudah tentu golongan pekerja subsisten akan kesulitan memenuhi kebutuhan bahkan sekedar untuk hidup.

Pada sisi penawaran, terganggunya rantai pasokan bahan baku mengakibatkan terganggunya siklus produksi unit-unit usaha. Badan usaha saat ini cukup sulit untuk melakukan produksi dalam skala yang biasa mereka lakukan. Salah satu akar persoalannya adalah bahan baku.

Bila ditelaah lebih jauh, terganggunya rantai pasokan bahan baku disebabkan oleh dua hal. Pertama, sebagai akibat dari terganggunya jalur distribusi akibat sistem transportasi yang tidak beroperasi. Kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial lainnya mengakibatkan lalu lintas transportasi terhambat. Kedua, pasokan bahan baku terhambat sebagai akibat dari menurunnya kemampuan permintaan perusahaan.

Perusahaan pada dasarnya juga mengalami penurunan daya beli terutama bahan baku karena melemahnya kemampuan finansial. Melambatnya permintaan konsumen mengakibatkan rendahnya lalu lintas likuiditas perusahaan. Inilah persoalan yang menggerogoti keseimbangan pasar beberapa waktu belakangan ini.

Tetap Mengkonsumsi


Salah satu strategi penting yang harus ditempuh selama periode krisis adalah menjaga stabilitas permintaan masyarakat. Dalam situasi krisis, masyarakat harus tetap mengonsumsi. Dalam teori krisis, ini dikenal dengan keep buying strategy. Strategi ini menandaskan bahwa konsumsi masyarakat sifatnya in-elastis. Artinya seburuk apapun kondisi ekonomi, masyarakat harus tetap mengonsumsi, meskipun sekadar untuk mempertahankan hidup.

Pada periode krisis, menjamin bahwa masyarakat tetap mengonsumsi pada tingkat yang stabil pada dasarnya bersifat counter cyclical. Secara logika, dalam masa krisis orang cenderung mengurangi konsumsi. Bahkan konsumsi untuk bahan-bahan makanan secara perlahan mulai dikurangi volumenya. Demi alasan menghemat, ini harus ditempuh sehingga kehidupan selanjutnya masih dapat dijamin. Disadari bahwa menurunnya konsumsi disebabkan oleh kemampuan finansial yang terus merosot ataupun didorong oleh motif berjaga-jaga, sekiranya krisis masih berlangsung untuk waktu yang lama.

Strategi menjamin konsumsi pada masa krisis memiliki landasan yang kuat. Terdapat dua alasan yang utama. Pertama, dalam masa krisis menjamin konsumsi masyarakat akan menggairahkan sektor usaha. Membaiknya daya beli masyarakat akan mendorong pelaku usaha untuk menggenjot produksi. Badan usaha menjadi lebih produktif didorong oleh ekspektasi terhadap daya beli masyarakat. Semakin ekspansif tingkat produksi perusahaan, maka akan mendorong terciptanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang luas menarik banyak tenaga kerja sehingga masyarakat yang memiliki daya beli semakin bertambah.

Kedua, menjamin konsumsi masyarakat dapat meredam gelombang persoalan sosial. Potensi persoalan sosial ketika menghadapi krisis semakin terbuka. Jika tidak diantisipasi, maka akan menciptakan instabilitas sosial yang besar.

Apabila dihubungkan dengan kondisi yang tengah berlangsung sekarang, keep buying strategy menjadi resolusi yang tepat. Konteks Indonesia, strategi ini diusung oleh pemerintah melalui skema kebijakan social safety net. Program jaring pengaman sosial merupakan langkah yang tepat untuk menjamin daya beli masyarakat yang tengah terperosok. Ketika masyarakat memegang uang, diharapkan gairah belanjanya semakin tinggi. Membaiknya daya beli masyarakat tentu saja akan merangsang sektor usaha. Efek menjalar ini apabila dipraktikkan secara meluas akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Dalam praktiknya, upaya menjamin daya beli masyarakat yang dikemas dalam program jaring pengaman sosial tidaklah berjalan mulus. Berbagai persoalan dihadapi sehingga proses penyerapan anggaran menjadi sedikit terhambat. Masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi meminta dengan tegas kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja lebih keras. Salah satu poin yang disoroti adalah penyerapan anggaran untuk penanggulangan wabah Covid.

Intervensi Negara

Untuk menjamin daya beli masyarakat, satu-satunya jaminan yang tangguh adalah intervensi negara melalui kebijakan fiskal. Saat ini negara telah menganggarkan stimulus fiskal yang besar, namun masih disendat oleh beberapa persoalan. Beberapa hal berikut potensial untuk dilakukan untuk menalangi persoalan tersebut.

Pertama, meningkatkan kembali sinergi pemerintah pusat dan daerah. Untuk mempercepat proses penyerapan anggaran, sinergi antar-pemerintah pada berbagi tingkatan sangat penting. Memfungsikan secara efektif aparat pemerintahan di tingkat paling bawah seperti RT/RW sangat penting terutama menyoal data. Basis data yang kuat akan memudahkan proses administrasi di level birokrasi. Dengan demikian anggaran lebih cepat terserap dan dapat menemukan sasaran yang tepat di masyarakat.

Kedua, melakukan ekspansi penerima manfaat program sosial pemerintah. Jika saat ini anggaran pemerintah fokus kepada masyarakat miskin yang terdampak, maka opsi untuk memperluas stimulus fiskal kepada golongan kelas menengah dapat dilakukan. Dengan dorongan stimulus fiskal ini, konsumen kelas menengah memiliki kemampuan untuk menjangkau produk-produk sekunder maupun tersier sehingga dapat membantu menghidupkan kembali industri barang sekunder maupun tersier.

Ketiga, menyederhanakan aturan-aturan administratif. Aturan-aturan administratif yang kompleks cenderung mempersulit sistem kerja para birokrat. Ditambah dengan situasi saat ini yang kurang mendukung, maka langkah penyederhanaan menjadi alternatif yang baik. Beberapa langkah ini penting dilakukan untuk memuluskan upaya menjamin daya beli masyarakat.

Boy Angga mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Nusa Cendana, Kupang

(mmu/mmu)