Kolom

Mewaspadai Klaster Baru Corona di Pasar

Basrowi - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 13:26 WIB
Penerapan protokol kesehatan di pasar menjadi perhatian publik setelah sejumlah pedagang di belasan pasar positif virus Corona.
Rambu protokol Covid di Pasar Pesanggarahan, Jakarta (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Pasar sebagai sumbu ekonomi utama bagi perekonomian masyarakat mempunyai peran yang sangat besar bagi perekonomian bangsa. Sayangnya, pasar tradisional sama sekali tidak tersentuh oleh para netizen yang notabene hanya familier dengan pasar online, mall, dan tempat perbelanjaan modern lainnya. Akibatnya, pasar tradisional jarang mendapat sorotan publik akan dampaknya bagi penyebaran virus corona.

Pasar yang selalu ramai dikunjungi oleh mayoritas "ibu-ibu" kini mendapat perhatian besar dari pemerintah setelah banyak sekali pedagang yang positif Covid-19. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat sedikitnya ada 709 pedagang yang sudah positif Covid-19. (29/6).

Bukan cerita baru lagi ketika ada isu akan ada rapid test secara massal, pedagang menjadi sepi. Banyak di antara mereka yang memilih tutup lapak atau pulang lebih awal. Alasan klasiknya adalah takut jarum. Ada juga yang takut dinyatakan positif dan harus diisolasi di rumah sakit, sehingga tidak bisa mencari nafkah.

Menyelamatkan Pedagang dan Pengunjung

Hari-hari belakangan ini pasar banyak yang telah menjadi klaster baru dalam penyebaran virus corona. Perlu langkah nyata pemerintah untuk menyelamatkan pedagang dan pengunjungnya.

Pemegang kebijakan publik hendaknya membangun tiga lapis tembok mitigasi (three lines of mitigation) dengan serius. Penguatan tembok lapis pertama dilakukan dengan membuat perencanaan berbagai langkah yang harus ditempuh untuk mencegah klaster baru di pasar. Upaya ini sebagai bentuk kewaspadaan dini (early warning system) sehingga manakala ada aspek-aspek yang belum dipetakan dapat dilakukan evaluasi dan revisi perbaikan.

Sempat diwacanakan pembukaan kios ganjil-genap, namun gagal dilakukan khususnya pada pasar tradisional, karena sulitnya mengatur rantai pasok bagi pedagang, dan kesulitan lainnya.

Rencana mengintegrasikan pedagang di pasar dengan ekosistem digital ternyata juga masih gagal, karena membutuhkan waktu yang tidak singkat. Perlu kebertahapan khususnya kemelekan internet bagi seluruh pedagang pasar yang saat ini baru mencapai 13%, sementara sisanya 87% masih gagap teknologi.

Penguatan tembok lapis kedua adalah penguatan peran dan fungsi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemutusan mata rantai Covid-19 di pasar, seperti polisi, Satpol PP, pengelola pasar, asosiasi pedagang, dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Mereka sebagai pihak yang mempunyai integritas dalam melakukan kontrol atas protokol kesehatan yang harus diterapkan dengan ketat. Pemberian sanksi kepada semua pihak yang melanggar tanpa pandang bulu perlu terus ditegakkan.

Pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pedagang dan pengunjung hingga hari ini belum bisa dilakukan karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Bahkan pendisiplinan seluruh pedagang dan pengunjung untuk menggunakan masker pun tidak berjalan efektif.

Saya yang setiap dua-tiga hari sekali ke pasar pun melihat fenomena itu dengan jelas di depan mata. Tidak ada upaya sedikit pun bagi para pengunjung untuk melakukan social distancing, cuci tangan di pintu masuk pasar, dan disiplin memakai masker. Yang menggunakan face shield pun masih bisa dihitung dengan jari.

Seharusnya pada jam sibuk pasar, para petugas sigap melakukan berbagai sosialisasi, mengingatkan, menegur, bahkan memberi sanksi, tetapi semua itu belum dilakukan.

Penguatan tembok ketiga yaitu upaya melakukan rapid test kepada semua pihak yang berisiko seperti seluruh pedagang, petugas parkir, kuli angkut, petugas kebersihan, dan semua pedagang lapak tidak resmi. Semuanya harus patuh mengikuti rapid test.

Pedagang yang sudah mengikuti tes harus diberi tanda dan pedagang yang kabur saat ada tes massal tidak akan diperbolehkan berdagang di pasar sebelum mendapatkan tanda telah mengikuti rapid test. Petugas harus aktif mengawal tembok ketiga ini manakala menghendaki seluruh mitigasi dapat dilakukan dengan baik.

Kebijakan rapid test harus inklusif untuk seluruh masyarakat yang terlibat jual-beli di masyarakat. Rapid test juga sangat penting bagi pengunjung baik acak maupun khusus bagi mereka yang bersuhu tubuh tinggi.

Terstruktur dalam Satu Sistem

Ketiga kebijakan di atas harus terstruktur dalam satu sistem sehingga mudah di-monitoring. Ketika ketiga tembok tersebut tidak dikawal dengan baik, maka peluang jumlah pasar menjadi klaster baru dalam penyebaran virus akan sangat mungkin bertambah.

Akan lebih baik lagi manakala petugas di lapangan lebih agresif lagi dalam melakukan sosialisasi, anjuran, dan inovatif. Petugas bisa saja mewajibkan seluruh pedagang memakai face shield, membuat batas dari plastik bening dengan pengunjung, atau mewajibkan membawa hand sanitizer masing-masing.

Selain membangun tiga lapis tembok tebal mitigasi, petugas Covid-19 di lingkungan pasar harus menyelaraskan orientasi kebijakan dengan kebutuhan pedagang dan pengunjung. Kebijakan publik berkaitan dengan pasar harus berfokus pada upaya memutus mata rantai penyebaran virus jangan sampai hanya berorientasi pada hidupnya roda perekonomian masyarakat.

Menciptakan kebijakan publik yang ideal pada sektor pasar tradisional memang agak sulit, namun demikian tantangan itu hadir untuk ditaklukkan, bukan menyebabkan petugas menjadi apatis. Sebagai pelaksana kebijakan publik, petugas di lapangan mempunyai andil yang sangat besar bagi keberhasilan pelaksanaan tiga tembok tebal mitigasi risiko Covid-19 di pasar.

Jangan sampai petugas hanya serius pada saat ada atasan, selebihnya hanya duduk-duduk atau selfi-selfi seolah-olah mereka sibuk bekerja, namun realitasnya yang penting bapak senang.

Energi para petugas yang mulai menyurut perlu dipompa lagi dengan berbagai motivasi, karena laju perkembangan pasien positif Covid-19 masih bertambah banyak. Harapannya hanya satu, jangan sampai terjadi second wave gara-gara seluruh pasar sebagai klaster baru.

Dr. Basrowi pengamat kebijakan publik

(mmu/mmu)