Kolom

Melihat Pemimpin Perempuan Bekerja

Adi Perwira Purba - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 11:30 WIB
Negara Dengan Pemimpin Perempuan Lebih Berhasil Tangani Krisis Virus Corona?
Negara dengan pemimpin perempuan lebih berhasil tangani wabah corona? (Foto: ABC Australia)
Jakarta -
Jessica Grounds dan Kristin Haffert dalam artikelnya Do women lead differently during a crisis? merumuskan suatu pertanyaan sebagai kalimat pembuka: Jika lebih banyak pemerintahan dan perusahaan dipimpin oleh perempuan, apakah dunia akan lebih siap menghadapi pandemi global sekarang?

Pertanyaan tersebut memang menjadi suatu konstruksi pertanyaan yang tidak terhindarkan dan menggema di berbagai ruang yang menyediakan permenungan terhadap situasi yang kita hadapi saat ini. Faktor pemimpin menjadi suatu pancang batas yang menarik garis antara negara mana yang berhasil menekan angka penyebaran virus dan negara mana yang membutuhkan tanah lebih luas untuk menguburkan tubuh-tubuh yang kalah berjuang.

Melihat deretan negara-negara yang menempati kategori pertama, seperti Selandia Baru, Finlandia, Norwegia, Islandia, Taiwan, Denmark sampai Jerman, ada semacam dorongan untuk menelisik ke belakang layar terhadap persamaan apa yang membuat negara-negara tersebut dianggap cukup berhasil. Judul tulisan Wittenberg di Forbes memberi salah satu jawabannya: woman leaders (pemimpin perempuan).

Di tengah konstelasi politik dunia yang cenderung bergerak ke kanan, para pemimpin perempuan di berbagai negara menjadi stand out sebagai antitesisnya. Mereka menjadi oase di tengah-tengah pertunjukan adu kejantanan ala konservatisme. Di Amerika Serikat misalnya, sikap Donald Trump yang menolak memakai masker dan mengabaikan keberadaan Covid-19 sebagai pandemi yang berbahaya, justru mendapat pembelaan dari sebagian besar pendukungnya. Keberanian Trump ini dilihat sebagai proyeksi kegagahan Amerika Serikat sebagai negara adidaya serta sebagai sikap pemimpin tanpa rasa takut (Taub, 2020).

Stephanie Horsford and Molly Jerlström (2020) memberikan analogi yang sangat tepat untuk menggambarkan keadaan ini, "Pandemi Covid-19 berulang kali disebut sebagai perang. Namun ini bukan perang, ini perlombaan. Sebuah maraton." Memenangkan sebuah perang tentu berbeda dengan memenangkan sebuah perlombaan. Perlombaan tidak memerlukan adu maskulinitas sebagaimana perang, tetapi membutuhkan perhitungan untuk mengambil langkah yang awal dan lebih terukur serta napas panjang untuk tetap konsisten.

Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, adalah salah satu pemimpin perempuan yang sekarang berada di bawah lampu sorot. Dengan slogan go hard and go early, Ardern telah memberlakukan karantina 14 hari pada siapa pun yang memasuki negara itu pada 14 Maret serta lockdown ketat dua minggu kemudian, ketika total infeksi baru kurang dari 150 orang dan bahkan belum ada yang meninggal (Henley & Roy, 2020).

Taiwan, di bawah kepemimpinan Tsai Ing-wen, bahkan lebih sigap lagi. Hanya berselang beberapa hari sejak kabar munculnya virus baru di Wuhan, Taiwan sudah langsung menyalakan alarmnya dan menggerakkan institusi akademik, kesehatan sampai swasta untuk menyusun rencana penanganan (Schleich, 2020). Kebijakan yang diambil sejak awal tersebut juga tidak dijalankan secara ragu-ragu yang bolak-balik menoleh pada dualisme ekonomi dan kesehatan.

Mette Frederiksen, Perdana Menteri Denmark, dengan cukup tegas mengambil keputusan untuk membekukan perekonomian Denmark dengan kesediaan untuk membayar 75 persen gaji para pekerja yang dirumahkan dan menyalurkan berbagai paket bantuan untuk perusahaan profit maupun nonprofit (WILPF International, 2020).

Kemampuan berkomunikasi yang andal sepertinya juga menjadi peralatan wajib. Walaupun tidak mempunyai rekognisi global, Silveria Jacobs, Perdana Menteri Sint Maarten, mematok satu standar komunikasi yang baru. Cukup dengan tiga kata, Jacobs dianggap telah mampu menyampaikan esensi paling penting dari upaya pencegahan penularan: simply stop moving.

Temuan Riset

Dari uraian mengenai keberhasilan para pemimpin perempuan di berbagai negara dalam hal penanganan pandemi Covid-19, apakah itu hanya kejadian yang kebetulan saja (random events)? Apakah ada landasan saintifik sebagai tulang belakang klaim keberhasilan kepemimpinan yang berhubungan dengan perbedaan jenis kelamin/gender?

Penelitian oleh Alice, et al bisa kita jadikan sebagai rujukan pembuka. Dalam artikel jurnal yang berjudul Transformational, Transactional, and Laissez-Faire Leadership Styles: A Meta-Analysis Comparing Women and Men (2003), perbedaan gaya kepemimpinan dilihat dari dua aspek utama yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional.

Dengan menganalisis 45 studi kasus terkait, penelitian tersebut menemukan bahwa dibandingkan laki-laki, pemimpin perempuan mampu mengombinasikan perilaku feminin sekaligus maskulin (androgynous style) yang menjadi jalan menuju kepemimpinan transformasional. Dengan demikian, pemimpin perempuan lebih mampu bertindak sebagai role model inspirasional, membina hubungan interpersonal yang baik, mengembangkan keterampilan bawahan, serta memotivasi orang lain untuk melampaui batas-batas deskripsi pekerjaan mereka.

Lebih lanjut, pada gaya kepemimpinan transaksional (atau berbasis insentif), penelitian tersebut juga ternyata menunjukkan bahwa pemimpin perempuan memiliki nilai lebih dengan pendekatan insentif berbasis hadiah (reward) dan penghargaan. Sebaliknya, pemimpin laki-laki justru cenderung mengelola kinerja bawahannya dengan berbasis ancaman atau hukuman.

Penelitian lain dilakukan oleh Schwartz & Rubel untuk melihat perbedaan kepemimpinan yang dipengaruhi oleh jenis kelamin pada aspek penghargaan pada nilai-nilai (values) tertentu yang ingin dicapai. Dalam artikel berjudul Sex Differences in Value Priorities: Cross-Cultural and Multimethod Studies (2005), Schwartz & Rubel memaparkan temuan bahwa laki-laki cenderung memberi tempat penting pada nilai kekuasaan, hedonisme, pencapaian dan pengaturan oleh diri sendiri.

Bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut, perempuan justru cenderung memberi penekanan pada nilai kebajikan (usaha menjaga dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang sekitar) dan universalisme (pemahaman, penghargaan, toleransi, dan perlindungan kesejahteraan semua orang serta alam).

Kedua nilai yang berorientasi ke luar tersebut tentu menjadi sangat krusial dalam menentukan jenis kebijakan di masa-masa pandemi ini. Kebutuhan untuk mendengar berbagai pihak, mulai dari para ahli sampai masyarakat awam, menuntut kebesaran jiwa untuk tidak self-centered dan berorientasi pada kekuasaan semata.

Kualitas pengambilan keputusan dalam keadaan penuh tekanan turut menjadi faktor penopang keberhasilan beberapa negara yang dipimpin oleh perempuan. Lighthall, et al membuktikan kebenaran hipotesis ini dalam artikel Acute Stress Increases Sex Differences in Risk Seeking in the Balloon Analogue Risk Task (2009). Penelitian tersebut menguraikan bahwa dalam kondisi penuh tekanan, laki-laki cenderung mengambil pilihan berisiko, sangat termotivasi untuk memperoleh kemenangan besar walaupun probabilitasnya sangat kecil.

Di sisi lain, perempuan dalam kondisi penuh tekanan justru berusaha meminimalkan mengambil pilihan yang berisiko. Mereka mencoba mengambil pilihan yang menguntungkan dengan berfokus pada kemenangan-kemenangan kecil yang lebih aman dan pasti. Prinsip untuk meminimalkan risiko ini berkelindan dengan pelaksanaan antisipasi yang sangat awal dalam masa pandemi sekarang.

Pemeriksaan Lebih Lanjut

Jika beberapa riset ternyata mendukung klaim beberapa kelebihan pemimpin perempuan dibandingkan pemimpin laki-laki, lalu bagaimana menjawab pertanyaan yang diajukan di awal sekali tulisan ini? Apakah ini saatnya untuk melengserkan segala dominasi laki-laki di pucuk kepemimpinan suatu organisasi? Apakah subjek pemimpin perempuan secara langsung dan eksklusif terhubung dengan keberhasilan penangan pandemi secara kausal?

Jika kesimpulan itu kita terima secara polos, maka akan sangat susah menjelaskan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, pemimpin perempuan di negara bagian ternyata tidak turut dalam tren mengambil langkah antisipasi cepat sebagaimana pemimpin perempuan di negara lain (Taub, 2020). Di sini, dikotomi jenis kebijakan justru lahir dari dualisme partai politik. Mereka yang terafiliasi dengan Partai Demokrat cenderung lebih pro lockdown, di sisi sebaliknya, para pemimpin dari Partai Republik cenderung mengikuti jejak Donald Trump yang menganggap pandemi ini tidak terlalu berbahaya.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesimpulan di atas dapat kita lakukan dengan bantuan analisis dari laporan Global Gender Gap tahun 2020. Laporan ini mengukur tingkat paritas gender (gender parity) --tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan peluang yang tersedia untuk masing-masing gender dalam hal akses ke kesehatan, pendidikan dan pekerjaan-- dari 153 negara. Jika mengaitkan dengan penanganan pandemi, negara-negara dengan pemimpin perempuan yang dianggap cukup berhasil menangani pandemi Covid-19 ternyata juga menduduki peringkat tinggi dalam daftar pemeringkatan laporan tersebut.

Hal itu dapat dimaknai bahwa keberhasilan negara-negara yang dipimpin perempuan dalam penanganan pandemi, bukan semata-mata karena subjek pemimpinnya perempuan, tetapi lebih kepada cerminan dari kondisi masyarakat negara tersebut yang sudah inklusif, egalitarian, dan memberi peluang yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkontribusi. Tekstur masyarakat yang heterogen (diverse) ini membuat negara-negara tersebut berhasil menghindari bias groupthink dan blind spots dalam menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Glorifikasi terhadap kemampuan perempuan dalam menangani situasi krisis juga harus disikapi dengan hati-hati supaya tidak malah terjatuh menjadi enabler fenomena the glass cliff. Fenomena ini dicatat oleh Ryan dan Haslam dalam The Glass Cliff: Exploring The Dynamics Surrounding The Appointment Of Women To Precarious Leadership Positions (2007) sebagai bentuk diskriminasi gelombang kedua setelah glass ceiling yang bertendensi untuk menempatkan perempuan pada cabang-cabang organisasi yang sedang berada dalam kondisi yang tidak baik dan mempunyai peluang gagal yang besar.

Alih-alih sebagai penghargaan terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan, fenomena ini justru hanya berupaya mengumpankan perempuan pada kondisi sulit dengan timbal balik yang sama menguntungkannya bagi organisasi: Jika gagal, maka posisi perempuan dalam pucuk kepemimpinan akan semakin dikurangi; sedangkan jika berhasil, maka organisasi akan menjadikannya ajang iklan dan promosi kesetaraan dan keberagaman gender yang sebenarnya bersifat semu.

Maka, kesimpulan dari klaim keberhasilan pemimpin perempuan di berbagai negara dalam penanganan pandemi Covid-19 harus dilihat dengan lebih peduli nuansa dan konteks. Jenis kebijakan yang dikeluarkan perempuan tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai yang dianutnya secara personal, tetapi turut dipengaruhi dalam proporsi tertentu oleh kekuatan partai politik, struktur kepercayaan masyarakat terhadap keberagaman, inklusivitas dan kesetaraan gender sampai kepada masalah kekuatan ekonomi suatu negara.

Dukungan terhadap representasi perempuan yang lebih banyak di posisi-posisi puncak kepemimpinan juga harus diskrutinisasi secara terus-menerus supaya tidak menjadi aksi mengkambinghitamkan pemimpin perempuan secara terselubung.

Terakhir, keberhasilan pemimpin perempuan dalam contoh kasus beberapa negara tidak semestinya menjadi halaman pembuka perlombaan jenis kelamin yang lebih superior. Hal yang lebih perlu dilestarikan justru adalah nilai-nilai yang dianut oleh para pemimpin perempuan secara umum --empatik, peduli, kolaboratif, altruistik dan nilai-nilai lainnya yang berorientasi ke luar-- untuk bisa dijalankan juga oleh pemimpin laki-laki.

Dengan pemimpin yang berpegang pada nilai-nilai tersebut, tidak peduli jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kita bisa cukup yakin berada di tangan yang tepat dalam penanganan pandemi hari ini maupun berbagai krisis yang akan datang.

(mmu/mmu)