Kolom

Bersiap Menghadapi Krisis

Mansur Afifi - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 14:00 WIB
Dampak Corona ke Ekonomi
Ilustrasi: Fuad Hasim/detikcom
Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sebesar –0,4 persen. Angka ini tidak jauh berbeda dengan proyeksi yang dilakukan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Kedua lembaga internasional itu menetapkan ekonomi Indonesia akan tumbuh masing-masing sebesar 0,0 persen dan -0,3 persen pada akhir 2020.

Sementara itu, OECD memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh -3,9 persen hingga -2,8 persen, lebih rendah dibanding dengan prediksi ADB sebesar -1,0 persen dan Bloomberg Median sebesar 0,5 persen. Meskipun prediksi dari berbagai lembaga internasional tersebut berbeda-beda sebagai indikasi ketidakpastian yang tinggi, angka-angka tersebut jelas menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi.

Pertumbuhan ekonomi yang kontraktif menjadi sinyal perekonomian sedang mengalami resesi. Selain itu, pengangguran dan kemiskinan yang meningkat sejalan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran pada berbagai sektor ekonomi membenarkan sinyal tersebut.

Pariwisata menjadi sektor yang paling terpuruk karena kegiatan wisata praktis terhenti akibat dari kebijakan pembatasan sosial dan jaga jarak fisik yang diterapkan di seluruh wilayah yang teridentifikasi terdapat penyebaran Covid-19. Usaha kecil dan menengah juga ikut terpuruk karena permintaan terhadap produk mereka turun. Hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat dari PHK dan menurunnya aktivitas ekonomi.

Sejak merebaknya Covid-19 pada awal 2020, nilai total ekspor Indonesia cenderung menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia Maret 2020 mencapai USD 14,09 miliar atau meningkat 0,23 persen dibanding ekspor Februari 2020. Dibanding Maret 2019, terdapat penurunan sebesar 0,20 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari - Maret 2020 mencapai USD 41,79 miliar atau meningkat 2,91 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia pada kuartal pertama masih memberi sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Memasuki kuartal kedua, nilai ekspor Indonesia April 2020 menurun 13,33 persen dibanding ekspor Maret 2020. Kemudian nilai ekspor pada Mei 2020 menurun 13,40 persen dibanding ekspor April 2020. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari - Mei 2020 mencapai USD 64,46 miliar atau menurun 5,96 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Itulah sebabnya perekonomian Indonesia dipastikan mengalami kontraksi terdalam pada kuartal kedua 2020. Oxford Economics bahkan memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh -6,1 persen pada kuartal kedua 2020.

Mengatasi Siklus

Sejarah mencatat bahwa perekonomian pada umumnya mengalami siklus secara terus-menerus antara pertumbuhan positif (booming) dan pertumbuhan negatif (resesi). Yang membedakan di antara berbagai siklus yang terjadi adalah kurun waktunya.

Pertumbuhan ekonomi positif maupun negatif yang terjadi dalam tempo yang panjang dapat menimbulkan efek negatif. Misalnya, jika ekonomi tumbuh positif tinggi secara terus menerus menyebabkan ekonomi mengalami over-heated (kepanasan) yang berujung pada terjadinya inflasi. Begitu juga jika ekonomi mengalami kontraksi secara berkepanjangan menimbulkan depresi.

Depresi adalah keadaan ekonomi di mana daya beli masyarakat menurun, pengangguran meningkat, pasokan barang dan jasa lebih besar dari permintaan, dan dunia usaha lesu diikuti oleh likuidasi perusahaan. Oleh karena itu, peran pemerintah seperti disarankan oleh para penganut mazhab Keynes (Keynesian) diperlukan terutama untuk mengendalikan siklus (counter-cyclical) agar kondisi perekonomian terkendali. Itulah sebabnya mengapa perekonomian perlu disetel ulang (fine-tunning) untuk menghindari kepanasan sekaligus mencegah depresi (Samuelson, 2005).

Intervensi Pemerintah

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengatasi pandemi dan menstimulasi ekonomi dengan meningkatkan belanja. Penambahan belanja menyebabkan defisit anggaran membengkak karena pada saat yang sama target penerimaan tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi pemerintah selain menambah utang dengan menerbitkan surat utang. Akibatnya, defisit anggaran melonjak menjadi Rp 1.032,9 triliun atau 6,34 persen dari PDB. Pos pembiayaan utang neto dalam APBN kemudian menembus angka Rp 1.400 triliun sehingga rasio utang mencapai 35 persen dari PDB.

Peningkatan utang dan pembiayaan neto tidak ayal berdampak pada pembayaran bunga utang. Kemampuan pemerintah dalam membayar bunga utang tentu saja dipengaruhi oleh tingkat penerimaan negara. Tahun ini diperkirakan pembayaran bunga utang mencapai Rp 338,8 triliun yang berarti 20 persen dari total penerimaan negara. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp 275,5 triliun.

Setidaknya ada dua hal penting yang harus dilakukan pemerintah saat ini. Pertama, pemerintah harus berusaha keras mengerem laju penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberian bantuan sosial hingga akhir tahun dan penciptaan kesempatan kerja melalui program padat karya (cash for work). Selain itu, mendorong kegiatan produksi, investasi, dan ekspor melalui berbagai program insentif seperti subsidi bunga, keringanan pajak, mempermudah perijinan, dan mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Kedua, secara terus-menerus memperbaiki kinerja anggaran terutama pada aspek penerimaan. Rasio pajak terus menurun sejak 2012 dari 14,0 persen menjadi hanya 10,69 persen pada 2019. Pada perubahan APBN (Perpres 54/2020) target rasio pajak pada 2020 hanya 9,14 persen. Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan harus terus dilakukan mengingat kondisi anggaran terutama pembayaran bunga utang sudah lampu kuning. Artinya, kemampuan membayar utang semakin menurun sehingga untuk memenuhi kewajiban tersebut pilihannya adalah mencari utang baru. Jika kondisi ini terus berlanjut maka APBN tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Kebutuhan anggaran makin besar dan tumpukan utang semakin tinggi jika pandemi Covid-19 terus berlangsung apalagi ditambah dengan gelombang kedua. Dalam situasi seperti itu kebijakan pengetatan anggaran melalui pemangkasan belanja dan peningkatan pajak adalah pilihan yang sulit karena akan memperpanjang krisis. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan anggaran selain mencari pinjaman ke negara lain kebijakan penambahan jumlah uang beredar menjadi pilihan yang memungkinkan dengan mitigasi risiko yang ketat.

Mansur Afifi Guru Besar Universitas Mataram

(mmu/mmu)