Kolom

"Naik Kelas" di Tengah Krisis

Dita Nurul Aini - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 13:10 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia 2020 (Youtube Sekretaris Kabinet)
Presiden Joko Widodo (Foto: tangkapan layar Youtube Sekretaris Kabinet)
Jakarta -

Juli merupakan waktu yang tepat bagi seorang siswa untuk menerima rapor hasil belajarnya selama satu tahun. Saat inilah penentuan bagi siswa tersebut untuk bisa naik kelas dan melanjutkan ke jenjang berikutnya atau dia harus mengulang lagi ditingkat yang sama. Dalam beberapa hari terakhir, kita dibanjiri dengan berita "Indonesia Naik Kelas". Ibarat siswa, negara kita baru saja menerima rapor, dan hasilnya naik kelas.

Istilah Indonesia naik kelas ini didapat dari Bank Dunia yang mengelompokkan negara di dunia dalam beberapa klasifikasi menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Bank Dunia membuat klasifikasi pada 189 negara di dunia berdasarkan wilayah geografis, tingkat pendapatan negara, pinjaman operasional, dan klasifikasi lainnya berdasarkan status pembangunan negara tersebut. Pertama, berdasarkan wilayah geografis, merupakan klasifikasi Bank Dunia yang didasarkan pada letak atau daerah. Klasifikasi ini digunakan untuk keperluan administrasi baik negara yang mencakup seluruh tingkat ekonomi, maupun negara dengan tingkat ekonomi tertentu.

Kedua, berdasarkan tingkat pendapatan negara melalui perhitungan indikator ekonomi negara tersebut, salah satunya dengan menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (GNI per capita). Dalam klasifikasi ini dibedakan menjadi empat kelas negara. Ketiga, klasifikasi berdasarkan pinjaman operasional yang membagi negara menurut kebijakan operasional Bank Dunia. Pada klasifikasi ini dapat terjadi perubahan kapan saja tergantung dari indikator pembangunan dunia.

Istilah "naik kelas" yang sedang ramai di media-media saat ini didasarkan pada klasifikasi menurut kelompok pendapatan. Bank Dunia membuat klasifikasi ini dengan menghitung indikator-indikator ekonomi dunia menggunakan metode Altas Method Exchange Rate. Ibarat sekolah, indikator-indikator tersebut adalah nilai rapor. Terjadi pergeseran nilai kelas pada 2020 yang dikarenakan adanya perkembangan indikator-indikator ekonomi nagara-negara di dunia, salah satunya Indonesia.

Bank Dunia membuat standar nilai yang baru saat ini. Negara masuk kelas low income jika PNB per kapita kurang dari USD 1.036 (< 1.036); kelas lower-middle income antara USD 1.036-4.045; kelas upper middle income antara USD 4046-12.535; dan kelas high income lebih dari USD 12.535 (>12,535). Berdasarkan data Bank Dunia 2019, Indonesia masih tergolong negara pada kelas lower-middle income yaitu PNB per kapita (2018) sebesar USD 3,840. Sedangkan, pada 2020 ini PNB per kapita Indonesia (2019) sudah meningkat menjadi USD 4.050, sehingga masuk pada kelas upper-middle income. Inilah yang disebut sebagai Indonesia naik kelas.

Di tengah krisis global karena pandemi Covid-19 ini, ekonomi Indonesia bergerak sangat lambat. Pada Triwulan I - 2020 hanya mampu tumbuh 2,97% (yoy). Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan menurun hingga 2021. Stimulus fiskal dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan saat ini merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi krisis ini. Sayangnya keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini terlihat sangat minim.

Oleh karena itu, kenaikan kelas harus disambut dengan usaha yang lebih keras lagi agar dapat membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Banyak agenda-agenda yang harus dijalankan oleh Indonesia ke depan agar bisa melangkah ke jenjang berikutnya dengan lebih baik.

Penguatan kelembagaan pada sisi kebijakan merupakan agenda utama setelah Indonesia naik kelas menjadi negara upper middle income. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, dan kurangnya ketegasan dalam menangani masalah ekonomi di tengah krisis ini menjadi cermin bagi negara ini untuk segera memperbaiki masalah kelembagaan kebijakan.

Secara garis besar, kebijakan-kebijakan yang diambil sudah sangat baik. Sayangnya dalam implementasinya banyak pemangku kebijakan yang kedodoran dan tidak memiliki konsep. Masih banyak petinggi-petinggi negara ini yang mementingkan ego sektoral. Kelembagaan yang kuat untuk menutup celah pencari rente dan mengurangi masalah asimetri informasi pada masa krisis ekonomi ini sangat diperlukan.

Agenda berikutnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih masif. Banyaknya tenaga kerja yang berpendidikan menengah ke bawah serta kurangnya keterampilan membuat daya saing SDM Indonesia kalah jauh dibanding negara lain. Program kartu pra kerja yang didesain dengan sangat apik menjadi buah simalakama jika tata kelola dan sistemnya belum jelas arahnya.

Penentuan sasaran dan sistem pelatihan yang bersahabat dengan para pencari kerja menjadi keharusan dalam menentukan sistem kerja kartu tersebut. Selain itu, sistem pendidikan online yang sampai sekarang masih banyak menyulitkan guru dan orangtua siswa, terutama di daerah 3T harus segera diatasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dapat dimaksimalkan untuk menciptakan sistem pendidikan online yang terpadu dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa ini.

Gelontoran bantuan sosial dan insentif fiskal untuk menggerakkan sektor riil akan menjadi stimulus ekonomi yang efektif jika dikelola dengan kelembagaan yang baik dan juga SDM yang berkualitas. Negara harus hadir dan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat di tengah krisis kesehatan dan ekonomi saat ini.

Kenaikan kelas ini bisa menjadi berkah bagi masyarakat jika semua lapisan menikmatinya. Namun akan menjadi bencana jika hanya sebagai tangga untuk "panjat sosial" di mata dunia oleh pemangku kebijakan. Gelombang PHK yang sudah terjadi, kelumpuhan sektor industri, sampai pada UMKM hanya menunggu waktu untuk menambah rilis angka kemiskinan jika tidak segera diatasi. Istilah "naik kelas" tidak lagi bisa dibanggakan, hanya akan menjadi buah bibir media.

Dita Nurul Aini dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Jakarta

(mmu/mmu)