Kolom

Kemarahan Jokowi dan Kebutuhan Pemerintahan Cergas

Alexander Arie - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 15:00 WIB
Gestur dan ekspresi Presiden Jokowi (Tangkapan layar video Setpres RI/YouTube)
Gestur dan ekspresi "kemarahan" Presiden Jokowi (Foto: tangkapan layar video Setpres RI/Youtube)
Jakarta -
Pada 28 Juni 2020, akun Youtube Sekretariat Presiden menayangkan video sidang kabinet yang sudah berlangsung 10 hari sebelumnya. Video tersebut cukup menarik atensi publik karena Presiden Joko Widodo menunjukkan amarah kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju perihal kinerja pada periode pandemi Covid-19.

Beberapa poin yang ditekankan oleh Presiden Jokowi sesungguhnya bukan hal baru. Ihwal serapan anggaran di Kementerian Kesehatan, penyederhanaan prosedur, hingga tidak optimalnya bantuan sosial sesungguhnya adalah hal-hal yang secara berulang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahkan sejak periode pertama menjadi Presiden.

Sebagai contoh, perihal penyederhanaan prosedur Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sesungguhnya sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi pada pertengahan Mei 2020. Soal serapan anggaran secara umum dalam upaya memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, sejak sebelum pandemi Covid-19 juga telah ditekankan, antara lain pada sidang kabinet paripurna 6 Januari 2020.

Jika pimpinan tertinggi negara berkali-kali menekankan hal yang sama, lantas apa masalahnya?

Agile Government

Terminologi pemerintahan cergas dikemukakan oleh Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Wahyudi Kumorotomo untuk istilah yang sedang semarak dalam bidang administrasi publik: agile government. Sementara itu, beberapa pakar lainnya menerjemahkan agile sebagai tangkas maupun gesit.

Pemerintahan cergas sering disebut sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan daya saing dan inefisiensi dalam organisasi sektor publik. Di era persaingan global, suatu negara harus berupaya untuk bisa kompetitif untuk dapat mendongkrak investasi yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, hal itu akan dapat memberikan manfaat kepada rakyat.

Terminologi agile sendiri bukan baru saja didengungkan di Indonesia. Sejak 2014, agile government sudah kerap disuarakan oleh berbagai pakar dan sampai sekarang juga menjadi diskusi di berbagai instansi pemerintah, seperti Lembaga Administrasi Negara maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BPKP bahkan mulai mendalami konsep agile auditor untuk mendukung peran pengendalian internal dalam organisasi pemerintahan yang cergas. Selain itu, terhadap penyederhanaan birokrasi yang menjadi tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2019-2024, diketahui bahwa tujuannya adalah agar terbentuk birokrasi yang dinamis, agile, dan profesional.

Konsep cergas sendiri bukan hal yang asing di perusahaan swasta. Tetapi, menerapkannya ke dalam sektor publik adalah sebuah tantangan tersendiri. Itu pula sebabnya, meski sudah digaungkan bertahun-tahun, implementasinya ke dalam pemerintahan terbilang masih sulit.

Tantangan

Ines Mergel bersama Sukumar Ganapati dan Andrew B. Whitford pada publikasi mereka yang berjudul Agile: A New Way of Governing (2020) menyebut bahwa terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan konsep yang matang di sektor privat tersebut ke dalam pemerintahan.

Pertama, cergas adalah antitesis birokrasi tradisional. Sebagai suatu konsep yang berangkat dari pengembangan piranti lunak, maka dua kata kunci dari cergas adalah sistem yang berjalan serta respon terhadap perubahan. Dalam konsep cergas, yang utama adalah suatu masalah harus ditangani terlebih dahulu. Persoalan metodenya kemungkinan akan berubah di tengah jalan, bukan suatu permasalahan.

Sementara itu, birokrasi sejak zaman Weber sudah sangat identik dengan struktur yang kemudian berkembang menjadi prosedur. Dalam teori organisasi modern, prosedur ini di kemudian hari berpotensi membentuk red-tape atau sederhananya orang-orang di dalam organisasi terbelit prosedurnya sendiri.

Seiring perkembangan zaman, ada kalanya suatu masalah tidak relevan untuk ditangani dengan prosedur yang sudah ada. Terutama dalam konteks suatu masalah memiliki kemendesakan tinggi, maka konsep cergas perlu dikedepankan. Mergel menyebut bahwa kadang-kadang tindakan yang diambil dalam implementasi cergas ini bisa berkontradiksi dengan administrasi yang ada. Untuk itulah, perlu dilakukan evaluasi dalam kasus per kasus dengan mengedepankan outcome.

Kita pernah punya pengalaman dalam bidang transportasi daring yang berangkat dari kebutuhan publik akan transportasi, namun secara administrasi publik ada ruang kosong yang kemudian sempat menciptakan permasalahan yang cukup berlarut-larut. Transportasi daring berangkat dari agile, yang ketika dihadapi dengan birokrasi, sulit diperoleh titik temunya. Dalam hal ini, pemerintah juga harus mulai berangsur-angsur menjadi cergas untuk dapat mengimbanginya.

Kedua, cergas membutuhkan bentuk kepemimpinan yang berbeda. Pengambilan keputusan secara konsensus dan keberterimaan pada pendekatan trial and error menjadi salah satu hal yang dibutuhkan setidaknya ada pada level pimpinan menengah. Di sisi lain, cergas juga membutuhkan proteksi terhadap pelaksana dari politik eksternal maupun pengaruh lainnya.

Trial and error
dalam sistem yang berjalan sekarang menciptakan konsekuensi pada pemimpin. Sebagaimana diketahui, berkaca dari pengalaman yang lampau, tidak sedikit pengambil kebijakan yang dicekam ketakutan akan terseret ke meja hijau karena keputusan yang diambilnya.

Segala perubahan yang ada juga semestinya dikelola dengan penuh integritas tanpa upaya menciptakan celah untuk keuntungan pribadi. Tidak dapat dipungkiri, jika cergas diterapkan, maka akan ada ruang untuk itu. Konsep cergas baru bisa diterapkan secara optimal apabila dari pelaksana memang bekerja di jalan yang lurus. Ditunjang dengan pengendalian intern yang baik, sesungguhnya ada potensi birokrasi kita untuk menjadi lebih cergas.

Ketiga, cergas membutuhkan perubahan besar pada skema pengadaan dan kontrak. Konsep ini yang memiliki gap paling besar apabila hendak menerapkan pemerintahan cergas di Indonesia. Data di KPK, misalnya, sejak komisi anti rasuah itu berdiri hingga akhir tahun 2018, korupsi pada sektor Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menduduki peringkat kedua jumlah kasus, sesudah penyuapan.

Artinya, dengan regulasi yang terbilang ketat saja ada upaya untuk korupsi, bagaimana jika skemanya menjadi cergas? Sebab, konsep cergas mengedepankan pengembangan berkelanjutan dengan perubahan-perubahan yang dapat terjadi sambil jalan. Secara teknis, hal ini dapat mempengaruhi harga satuan hingga durasi kontrak.

Pada satu sisi, kita dapat melihat adanya upaya menuju cergas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ketika memperbaharui regulasi tentang PBJ. Akan tetapi, untuk dapat agile atau cergas seutuhnya, memang masih membutuhkan penyesuaian yang lebih drastis lagi. Hanya saja, kembali lagi pada pertanyaan: apakah integritas para pelaksana sudah cukup memadai untuk menerapkannya?

Kebutuhan

Dalam persaingan global, harus diakui bahwa perubahan menuju pemerintahan yang cergas adalah suatu kebutuhan. Tetapi, tantangan-tantangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya membuat perubahan menjadi tidak secepat yang dibutuhkan.

Dalam konteks reformasi birokrasi, misalnya, mantan Wakil Menteri PAN dan RB yang juga Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo dalam bukunya Memimpin Reformasi Birokrasi (2020) menyampaikan bahwa kecepatan memang selalu menjadi masalah. Perubahan yang diciptakan seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi oleh masyarakat, salah satunya adalah karena yang harus diubah dalam kultur.

Meskipun secara kecepatan belum sesuai ekspektasi publik maupun Presiden, namun berbagai kebijakan baru yang muncul sejak Maret 2020 terutama dalam konteks Covid-19 sesungguhnya mulai tampak unsur cergasnya. Relaksasi dan deregulasi dijalankan untuk pertama-tama menyasar permasalahan utama dengan lebih cepat. Pada konteks ini, pengendalian intern yang kuat menjadi kunci pelaksanaan yang optimal. Tepat sasaran, namun juga tidak melenceng dari aturan.

Di balik kemarahan Presiden, sesungguhnya telah ada berbagai prosedur bernapaskan agile yang tengah berjalan di lapangan. Belum sempurna, memang, tapi setidaknya sudah ada bentuknya. Artinya, jika kemudian dilaksanakan dengan baik serta ditunjang oleh pengendalian intern yang juga prima, semestinya amarah yang kemarin adalah yang terakhir. Semoga demikian.

Alexander Arie mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

(mmu/mmu)