Kolom

Menyambut Era "Dilarang Tertawa" dengan Gembira

Ahmad Natsir - detikNews
Jumat, 26 Jun 2020 16:28 WIB
Jakarta -

Saat menonton berita mengenai Ismail Ahmad dengan kasus unggahan humor Gus Dur yang melegenda, istri saya berkomentar, "Bener ya, sekarang sudah masuk era tertawa itu dilarang. Ramalan film Warkop DKI benar-benar terbukti. Apa yang dulu kita anggap guyon biasa saja, kini menjadi tidak lucu lagi."

Saya hanya terdiam dan tidak berkomentar kecuali manggut-manggut mengiyakan. Tidak bisa dipungkiri, saya pikir ucapan istri saya memang benar. Berbagai kasus perundungan hingga masuk ke ranah hukum berawal dari candaan yang sering berangkat dari ketidaksengajaan.

Kasus Ismail Ahmad hanyalah satu peristiwa yang mengingatkan saya berbagai peristiwa yang lain. Sebut saja sebuah akun Facebook yang bernama Arif, ketika berandanya ada berita tentang pencurian mobil serta sulitnya para korban menemukan kembali kendaraan kesayangannya, dia berkomentar dengan memberikan alur bagaimana kendaraan itu hilang, mulai dari dipreteli, hingga 'diekspor' ke pulau seberang.

Apesnya, dia menambahkan humornya begini, "Kok saya tahu? Ya tahu ah, orang dalem kok," disusul dengan tawa khas netizen Indonesia. Alih-alih mendapatkan ucapan terima kasih, namun yang dia dapatkan ialah perundungan hingga fitnah yang tidak main-main. Dituduh sebagai otak sindikat pencurian, dan Arif pun menutup kolom komentarnya. Sudah tidak lucu lagi.

Lagi. Unggahan para aparat kepolisian serta TNI berupa foto dengan senjata mereka dilengkapi dengan caption, "Kalau pacarmu memegang AK47 di PUBG, ini saya pegang yang asli." Dinilai tidak memberikan rasa aman di benak masyarakat, unggahan itu menuai banyak cibiran hingga legislator DPR pun turun gunung menerbitkan fatwa mereka.

Tidak berhenti di situ saja, bercandaan juga menjadi objek kritis akademis. Anda tidak bisa sembarangan bercanda dengan perempuan dan menyinggung gender mereka atau Anda bisa dikenai dengan apa yang disebut dengan sexual harassment. Saya yakinkan pada Anda itu sangat berbahaya. Dan, itu tidak bisa lagi disebut dengan bercanda. Cen gawat kok.

Mengapa kita bisa-bisanya memasuki era dilarang tertawa ini? Mengapa kita begitu 'ikhlas' meninggalkan masa lampau bebas tertawa nan menyenangkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengganggu pikiran saya. Dan, saya tidak mau sendirian.

Ingatan saya kemudian hinggap kepada teori ruang publik Habermas, seorang filosof Jerman. Ruang publik digambarkan sebagai ruangan di mana kita semua sepakat untuk tidak membicarakan hal-hal yang bisa mengganggu keharmonisan orang-orang yang ada dalam ruangan tersebut. Pembicaraan yang diduga dapat mengganggu keharmonisan 'rumah tangga' harus dibicarakan di ruang privat yang aman dari telinga publik.

Kehadiran gawai dengan aplikasi media sosialnya rupanya mengikis jarak antara ruang publik dan ruang privat. Orang begitu mudah memindahkan pembicaraan privat kemudian dipublikasikan. Jamaah pengajian misalnya, dapat dengan mudah merekam isi ceramah sang mubalig dengan leluasa, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Hasilnya, banyak mubalig yang menuai kontroversi karena pernyataan-pernyataannya yang dinilai mengandung ujaran kebencian, hingga terorisme. Padahal, kalau ditelisik ulang, ungkapan-ungkapan tersebut sebenarnya khusus untuk ruang privat jamaah itu saja, bukan konsumsi publik.

Anda dapat mengingat-ingat siapa saja yang pernah mendapatkan kasus-kasus serupa dengan hal itu. Mulai dari Abdul Somad dengan "corona tentara Allah", Zainal Abidin dengan "kristenisasi terselubung dalam lagu anak-anak", hingga Kiai Aqil Siradj dengan pernyataan "jenggot panjang".

Lutfi, teman saya yang juga seorang tokoh agama yang sering mendapatkan undangan ceramah, sering bercerita bagaimana dia memulai ceramah dengan bertanya dulu pada panitia, apakah pengajian itu diadakan secara live, atau ada video rekaman yang akan disebarkan. Ketika teman saya itu memastikan bahwa tidak ada mata kamera yang merekam, dia dengan bebas mampu mengeksplorasi selara humornya di depan audiens. "Wuih, los!" katanya suatu pagi di warung kopi.

Sebaliknya, apabila live atau direkam, dia akan begitu berhati-hati dalam menyampaikan ceramahnya, mengesampingkan banyak humornya.

Apa dikata, serbuan media sosial yang begitu cepat ini kerap menjadikan kita (masih) gagap membedakan antara ruang privat dan ruang publik. Alhasil, apabila terpeleset sedikit saja, dia akan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak yang bersangkutan. Mengingat, di ruang publik terdapat banyak manusia yang mempunyai cita-cita tertentu dan menjaganya sekuat tenaga. Ada jomblo yang menolak untuk sakit hati, ada feminis yang siap melindungi perempuan, ada MUI yang siap mengeluarkan fatwa penistaan agama, hingga ada Kak Seto yang siap memburu siapa pun yang menyakiti jiwa-raga anak-anak.

Sekarang tidak ada lagi ruang privat yang benar-benar privat selain warung-warung kopi kecil yang masih saja sabar menghadapi pelanggannya yang hanya membeli satu cangkir kopi namun duduk berjam-jam dengan humor ala bapak-bapak. Misalnya, "Mengapa sih Soeharto itu presiden nomor dua? Ya karena presiden nomor satu ialah Soekarno." Hahaha.

Di tengah duduk berjam-jam tersebut, teman saya seorang pakar hukum, Endrik memberikan nasihat kepada saya, "Kita memang diberi kebebasan, namun kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain."

(mmu/mmu)