Kolom

Arah Ketegangan di Laut China Selatan

Wim Tohari Daniealdi - detikNews
Kamis, 25 Jun 2020 16:30 WIB
Ilustrasi peta-peta di Laut China Selatan. (Hobe/Holger Behr/Wikimedia Commons)
Foto: Hobe/Holger Behr/Wikimedia Commons
Jakarta -

Di tengah kesibukan masyarakat dunia memerangi pandemi Covid-19, ketegangan antara dua adidaya Amerika Serikat (AS) dan China justru meningkat ke eskalasi tertinggi sejak berakhirnya Perang Dingin. Setelah beberapa tahun terakhir kedua adidaya ini melakukan rally politik dan ekonomi, kini rivalitas antar keduanya mulai berkembang ke arah yang lebih mengkhawatirkan setelah AS melakukan gelar militer besar-besaran di Kawasan Samudera Pasifik, khususnya Laut China Selatan (LCS).

Presiden Institut Nasional Studi Laut China Selatan Wu Schicun mengatakan, pengerahan militer As secara besar-besaran di Kawasan Asia Pasifik belum pernah terjadi sebelumnya. Wu mengatakan, AS telah mengerahkan 375.000 tentara dan 60% dari kapal perangnya di Kawasan Indo-Pasifik. Tiga kapal induk AS telah dikirim di Kawasan Asia Pasifik saat ini. Dinamika ini membuat masyarakat dunia khawatir kalau-kalau eskalasi persaingan dua adidaya dunia itu bisa meningkat hingga ke level tertinggi atau perang terbuka.

Kekhawatiran tersebut terbilang wajar mengingat bahwa; pertama, Kawasan LCS adalah urat nadi terpenting perdagangan dan ekonomi dunia. Dan, tingkat ketergantungan negara-negara di dunia pada kedua Kawasan ini terbilang sangat tinggi. Terkhusus bagi sebagian besar negara-negara anggota ASEAN, LCS adalah degup jantung dan juga urat nadi kehidupannya. Hal yang sama juga berlaku bagi negara-negara di Kawasan Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan China.

Kedua, bagi AS dan China sendiri, dinamika yang terjadi di LCS sudah mulai menyentuh garis merah dari kepentingan nasional tertinggi mereka. Bagi AS, khususnya pemerintahan Donald Trump, ini sudah bukan waktunya untuk mengendurkan tekanan kepada China. Mengingat kontestasi pilpres akan segera diselenggarakan tidak lama lagi, sedang persaingan dagang tak kunjung menunjukkan adanya agregat keunggulan yang signifikan dari AS atas China.

Di tambah lagi, saat ini negeri Paman Sam itu sudah menempati posisi juara satu dunia baik dalam hal jumlah orang yang terpapar virus Covid-19,maupun jumlah korban meninggal dunia. Padahal, fasilitas Kesehatan di negeri tersebut adalah yang terbaik di planet ini. Fakta ini jelas menjadi preseden buruk bagi pemerintah Donald Trump yang sebentar lagi akan kembali melakukan kontestasi politik untuk periode keduanya. Sehingga wajar bila muncul dugaan bahwa yang mendorong aksi AS provokatif di LCS tidak lain adalah strategi pengalihan isu politik dalam negeri AS sendiri.

Sedangkan bagi China, LCS adalah garis merah yang pasti akan dipertahankan hidup dan mati. Menurut laporan Departemen Pertahanan AS, sekitar 84% suplai energi China melewati sepanjang jalur LCS pada 2012. Dan, angka ini terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi China. Maka stabilitas keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan ini menjadi sesuatu yang tidak ternilai bagi China. Dengan demikian bisa dibayangkan muara dari eskalasi ini.

Perang Terbuka?

China tentu akan meladeni segala bentuk provokasi AS, meskipun itu harus sampai ke level perang terbuka. Tetapi, mungkinkah eskalasi ketegangan kedua negara adidaya ini memuncak hingga ke level perang terbuka? Menurut hemat saya, eskalasi konflik kedua adidaya dunia ini sulit untuk meningkat lebih tinggi. Ada beberapa alasannya.

Pertama, karena tingginya nilai strategis LCS bagi perekonomian dan perdagangan dunia, sehingga potensi ancaman sekecil apapun yang mengganggu kawasan ini akan secara otomatis menjadi urusan semua bangsa di dunia.

Kedua, tiap perang tentu membutuhkan dukungan atau partisipasi baik oleh public dalam negerinya, maupun dari negara lain. Hal ini agak sulit diraih oleh kedua negara (AS-China), terlebih saat ini setiap negara dengan berjuang melawan pandemi Covid-19.

Ketiga, ditinjau dari perspektif teoritis, dua kekuatan negara yang memiliki agregat setara kecil kemungkinan akan melakukan perang terbuka di antara mereka. Itu sebabnya muncul istilah balance of power dalam diskursus politik internasional. Paham ini meyakini bahwa keseimbangan kekuatan dunia akan mereduksi konflik terbuka dan pada akhirnya melahirkan perdamaian (Kenneth Waltz, 1979).

Keempat, masih ditinjau dari perspektif teoritis, bahwa negara demokrasi sebenarnya lebih sulit untuk memutuskan sebuah perang. Karena dalam demokrasi pernyataan perang harus lebih dulu dibicarakan di parlemen sehingga ada kemungkinan penolakan (Steve Chan, 1987). Dalam kerangka itu, tidak mudah bagi pemerintahan Donald Trump memutuskan untuk melakukan perang dengan China.

Jangankan berkonflik dengan China, ketika Trump secara brutal membunuh Jenderal Qasem Sulaimani pada 3 Januari 2020 lalu, kewenangannya atas angkatan bersenjata langsung dilucuti oleh parlemen. Hal ini tentu saja membuat kemungkinan pecahnya perang antara AS-China makin menipis.

Meski demikian, dinamika politik internasional tak ubahnya seperti dinamika politik dalam negeri. Banyak hal tak terduga yang bisa saja muncul dan mengubah semua skema permainan. Terkait hal itu, setiap negara tentu dituntut untuk melakukan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terburuk. Terlebih negara-negara yang berbatasan langsung dengan Kawasan LCS, termasuk Indonesia.

Memang benar, bahwa agregat kekuatan yang sepadan dapat menghalau benturan langsung antardua kekuatan adidaya dunia. Namun konflik antar kedua kekuatan adidaya bisa bertransformasi dalam bentuk lain, seperti Perang Dingin yang menggunakan metode khas, yaitu perang perantara (war by proxy).

Jangan lupa, kawasan Asia Tenggara, khususnya Indochina, pernah menjadi teater Perang Dingin paling kolosal dengan korban jiwa mencapai jutaan manusia. Dan, sebagaimana sejarah sudah menunjukkan, jenis perang ini tak kalah dahsyat daya rusaknya terhadap sistem kehidupan umat manusia. Dengan demikian, sangat penting bagi negara-negara ASEAN --termasuk Indonesia-- yang teritorinya berbatasan langsung dengan Kawasan LCS untuk segera membangun ketahanan diplomatik dengan cara mengalang kekuatan negara-negara Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan mengambil sikap bersama dalam merespons situasi ketegangan yang terjadi.

Selain itu, Indonesia dan ASEAN perlu lebih keras mendorong terwujudnya ekosistem multilateralisme di level internasional. Hal ini terbilang urgen mengingat tindakan unilateral negara-negara adidaya ini kian marak terjadi dari waktu ke waktu.

Ironis

Sebenarnya cukup ironis menyaksikan polemik antara kedua negara adidaya ini, terlebih di tengah situasi global seperti sekarang. Sebab wajah ancaman yang kini kita hadapi sudah berbeda sama sekali. Musuh besar sebuah negara sebenarnya bukanlah negara lain, melainkan sesuatu yang melampaui dirinya (beyond state), seperti masalah perubahan iklim, kerusakan lingkungan hidup, krisis energi, dan masalah pandemi yang kita hadapi sekarang.

Semua masalah di atas mengancam kehidupan semua bangsa tanpa pandang bulu, dan solusinya tidak mungkin ditanggulangi sendiri-sendiri oleh tiap bangsa. Tanpa semangat gotong royong, solidaritas, dan kerja sama multilateral, semua tantangan global itu akan sulit kita atasi.

Lagi pula, di hadapan bencana global yang sedang kita hadapi sekarang, senjata terbukti tidak berdaya. Ini jelas sebuah isyarat nyata bahwa konflik ataupun perang sudah selayaknya dimasukkan ke dalam museum sejarah peradaban manusia.

Wim Tohari Daniealdi staf pengajar di Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNIKOM, Bandung

(mmu/mmu)