Kolom

Melawan Pandemi dengan Birokrasi

Yusuf Hakim Gumilang - detikNews
Rabu, 24 Jun 2020 13:45 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -

Menghadapi pandemi Covid-19 di era borderless sungguh bukan merupakan perkara mudah. Tidak semua negara mampu menangani pandemi global ini secara cepat dan efektif. Negara adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Italia, dan Prancis pun terkena imbas yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hingga tulisan ini dibuat, lebih dari 236 ribu jiwa melayang di 5 negara tersebut dengan total kasus positif Covid-19 hampir 2.7 juta orang (JHU, 2020).

Fakta tersebut belum ditambah dengan kondisi dinamika sosio-kultural internal di beberapa negara tersebut yang dewasa ini semakin memanas. Kita juga perlu belajar efektivitas pemerintah dari negara sahabat kita Singapura dan Korea Selatan. Mari kita kesampingkan dulu stigma bahwa tidak mungkin Indonesia dibandingkan dengan Singapura. Kita perlu memahami bahwa sebuah negara dijalankan dengan suatu sistem pemerintahan, birokrasi, serta kebijakan yang dapat berjalan di mana pun negaranya, tidak peduli besar atau kecil wilayahnya, yang membedakan hanyalah kontekstualisasi, kapasitas dan kualitas kinerja, serta efektivitasnya.

Di masa awal menghadapi masa pandemi Covid-19, Singapura dan Korea Selatan pun mengalami kesulitan dan tantangan yang sama dengan kita di Indonesia, namun data terakhir menunjukkan langkah kesiapan mereka yang lebih efektif dibandingkan kita. Sebagai perbandingan, kasus positif Covid-19 di Singapura saat ini 36.405 kasus dengan jumlah pasien meninggal 24 orang, sedangkan di Korea Selatan sejumlah 11.629 kasus positif dengan jumlah pasien meninggal dunia 273 orang (JHU, 2020).

Data lain menunjukkan, per awal Juni 2020, rasio uji spesimen swab test PCR yang dilakukan oleh Singapura adalah salah satu yang tertinggi di dunia dengan 69.8 tes per 1000 penduduk dan Korea Selatan 18.3 per 1000 penduduk (Oxford, 2020).

Menuju Tatanan Baru

Menghadapi masa depan ekonomi global yang serba tidak pasti, pertumbuhan dunia yang melambat, serta dampak ikutan sosio-ekonomi lain yang dapat menghantam kapal bernama Indonesia di tengah badai ini, saya menggarisbawahi setidaknya terdapat dua faktor yang perlu disiapkan oleh birokrasi kita untuk menuju new normal. Pertama, memperkuat kapasitas dan efektivitas pemerintah; kedua, memperkuat solidaritas ASN.

Faktor pertama dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan efektivitas birokrasi. Presiden Joko Widodo berulang kali memberikan arahan bahwa birokrasi profesional harus mampu melayani rakyat dengan maksimal dan juga meletakkan fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kita dapat melihat proxy skor Indeks Efektivitas Pemerintah (IEP) Indonesia 2018 pun masih cukup rendah efektivitasnya (skor 59 skala 100, peringkat 86) apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura (skor 100 skala 100) dan Korea Selatan (skor 84 skala 100) (World Bank, 2019).

Realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai amanat Perpres 54 Tahun 2020 adalah momentum untuk melakukan perubahan orientasi dan pembenahan akuntabilitas kinerja birokrasi di berbagai sektor. Indikator kinerja birokrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran ke depan (dimulai 2021) harus lebih efektif atau dapat diukur seberapa besar manfaat program yang dilaksanakan oleh instansi tersebut kepada penyelesaian masalah publik, serta adaptif atau seberapa besar capaian program tersebut dibutuhkan dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Perspektif bahwa anggaran suatu instansi harus terserap maksimal agar di tahun berikutnya mendapat tambahan anggaran adalah mind set patologis yang sesat dan harus ditinggalkan, untuk kemudian digantikan dengan paradigma seberapa efektif kualitas belanja anggaran instansi tersebut mampu mencapai target pembangunan, misalnya mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas kesehatan.

Faktor kedua adalah penguatan solidaritas ASN untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak yang kurang beruntung. Fungsi ASN sebagai perekat NKRI benar-benar diuji menjadi garda terdepan di era pandemi ini. Bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tidak menentu harus disadari rentan menyebabkan keresahan masyarakat yang dapat berujung pada disorganisasi sosial yang tentunya akan mempersulit perjuangan kita menghadapi pandemi menuju tatanan baru.

Kita dapat mengambil contoh baik dari dua pemerintah daerah. Di Provinsi Jawa Barat, gaji Gubernur, Wakil Gubernur, dan ASN di lingkungan pemprov dipotong selama 4 bulan untuk memperkuat penanganan Covid-19 (kecuali tenaga medis yang justru diberikan insentif). Kontribusi senada dilakukan ASN di Kabupaten Banyuwangi; mengumpulkan "urunan" dari gajinya untuk membantu warga terdampak Covid-19 dengan menyiapkan puluhan ribu paket sembako dan ribuan paket tambahan gizi untuk ibu hamil.

Kita tentu berharap kedua aksi di atas, dan puluhan ribu aksi solidaritas sosial yang dilakukan masyarakat di masa pandemi ini dapat menjadi kebaikan yang menular. Saya meyakini, modal sosial kita sebagai sebuah bangsa masih sangat kuat. Pemerintah dan birokrasi sebagai lokomotif utama harus bergandengan bersama dengan akademisi, tokoh masyarakat, masyarakat sipil, serta seluruh elemen masyarakat harus bersatu dan berkolaborasi untuk membawa bangsa ini bertahan dalam badai pandemi ini dan nantinya keluar sebagai bangsa pemenang.

(mmu/mmu)