Kolom

Menata Ulang Fasilitas Kesehatan

Muhammad Afiful Jauhani - detikNews
Senin, 22 Jun 2020 15:20 WIB
Telemedicine di Puskesmas Kasi Kasi
Telemedicine di Puskesmas Kassi Kassi, Makassar (Foto: Firdaus Anwar)
Jakarta -

Berdasarkan WHO Situation Report tanggal 10 Juni 2020, para asosiasi penyedia layanan kesehatan sedang mempersiapkan protokol untuk skenario new normal yang akan mencakup skrining pasien untuk Covid-19 dan pembatasan jumlah pasien dengan lebih mengandalkan telemedicine. Protokol tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko wabah Covid-19 di fasilitas kesehatan dan memulihkan kembali keyakinan pasien dalam mengunjungi fasilitas kesehatan.

Menindaklanjuti kondisi ini, penting untuk mengukur kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dalam menyambut new normal. Fasilitas kesehatan memainkan peran penting dalam menyediakan perawatan medis yang penting bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi tantangan new normal, pengelola fasilitas kesehatan perlu memastikan prioritas yang relevan.

Sebagian besar fasilitas kesehatan melakukan pembatasan layanan selama pandemi; layanan lebih terfokus untuk mengatasi wabah dan kasus-kasus gawat darurat. Hal tersebut membuat banyak pasien dengan penyakit kronis kurang mendapat prioritas perawatan rutin. Apabila tidak segera ditindaklanjuti, bisa saja efek kolateral berupa angka mortalitas pasien bukan Covid-19 akan sama besarnya dengan angka mortalitas akibat Covid-19 itu sendiri.

Terjadi penurunan kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan. Hal tersebut di antaranya disebabkan karena pembatasan jam praktik dokter, anggapan bahwa fasilitas kesehatan merupakan area dengan potensi risiko penularan yang tinggi, berkurangnya pendapatan atau bahkan hilangnya pekerjaan akibat dampak wabah. Penurunan angka kunjungan pasien yang diperberat dengan peningkatan beban belanja operasional fasilitas kesehatan mengakibatkan beberapa fasilitas kesehatan mulai mengalami defisit.

Penataan Ulang

Fasilitas kesehatan perlu dirancang dengan desain dan konstruksi yang fleksibel untuk memungkinkan kemudahan penataan ulang ruang perawatan sesuai kebutuhan dengan memaksimalkan pengendalian infeksi (misalnya, lebih banyak ruangan untuk perawatan tunggal, sistem ventilasi, dan pengaturan suhu yang fleksibel) serta bagaimana kapasitas untuk perawatan kritis intensif diintegrasikan ke dalam tata letak rumah sakit dengan kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan tempat tidur biasa menjadi perawatan intensif atau bahkan ruang isolasi.

Infrastruktur yang fleksibel memungkinkan fasilitas kesehatan untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Karena tata ruang fleksibel sudah memenuhi standar yang relevan, fasilitas tersebut dapat dengan cepat digunakan kembali untuk mengakomodasi kebutuhan mendadak, apakah itu menambah ruang rawat inap, ruang observasi, atau bahkan ruang perawatan intensif. Desain ini juga harus memenuhi standar pengendalian infeksi yang dipertimbangkan dengan matang.

Beberapa fasilitas kesehatan telah mengidentifikasi perlunya ruang tambahan untuk keperluan lain selama pandemi ini. Sehingga fleksibilitas untuk mengubah ruang non-gawat darurat dan unit perawatan non-kritis menjadi unit perawatan cepat dan responsif sangat memungkinkan.

Digitalisasi

Fasilitas kesehatan juga dapat melihat peluang baru seperti telekonsultasi, layanan kesehatan secara homecare dan skrining kesehatan reguler yang lebih proaktif. Upaya pengembangan layanan kesehatan yang berfokus pada disiplin klinis bagi kelompok tertentu (misalnya, anak, kebidanan, geriatri) juga bisa menjadi alternatif yang dibutuhkan masyarakat.

Upaya pelayanan kesehatan secara homecare akan lebih diminati karena dianggap lebih aman dari risiko transmisi penyakit infeksi. Karena potensi infeksi nosokomial di fasilitas kesehatan cukup menghantui masyarakat. Pola pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan sebagai sumber rujukan utama yang berfokus pada institusi akan bergeser menjadi fokus terhadap pasien berdasarkan kebutuhan dan determinasi pasien itu sendiri.

Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi akan semakin marak. Pasien akan cenderung menghindari antrean dan ruang tunggu sehingga akan lebih cenderung memilih sistem penjadwalan dimana pasien dan dokter akan bertemu pada waktu yang disepakati. Bisa jadi suatu saat nanti kecerdasan buatan akan menjadi hal yang mutlak diperlukan oleh fasilitas kesehatan agar dapat membantu mengelola sumber dayanya.

Dalam pelayanan kesehatan tidak mungkin semuanya menjadi digital, tetapi akan lebih masuk akal untuk melakukan digitalisasi dalam rangka efisiensi terhadap fungsi tertentu. Telemedicine dan teknologi kesehatan digital sudah menunjukkan manfaatnya, hanya perlu diatur dalam regulasi resmi untuk perlindungan hukum bagi semua pihak.

Dorongan dari konsumen dalam hal digitalisasi terkait beberapa hal yang menjadi bagian dalam pelayanan kesehatan sudah sangat mendesak, khususnya di era disrupsi teknologi yang membuat kebiasaan hidup dan perilaku seseorang berubah.

Payung hukum berupa regulasi yang menjamin perlindungan dokter maupun pasien sudah sangat diperlukan. Digitalisasi di sini tentunya dengan tetap memprioritaskan aspek etis dan profesionalitas tenaga kesehatan.

(mmu/mmu)