Kolom

Berani Memasarkan Merek Dagang Sendiri

Herlambang Fadlan S - detikNews
Jumat, 19 Jun 2020 12:50 WIB
Salah satu produk di Kerajinan Kulit Manding, Bantul (Foto: Instagram @masbro7415)
Jakarta -

Kasasi Ruben Onsu yang ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung terkait kasus sengketa merek menjadi trending topic. Kasus tersebut harus menjadi pembelajaran khususnya bagi pegiat Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Saat ini Indonesia menghadapi Revolusi Industri 4.0 sehingga pemanfaatan teknologi digital diperlukan guna memacu produktivitas dan daya saing UKM. Tujuan utamanya agar UKM mampu menembus pasar ekspor, sehingga meningkatkan daya saing dan tentunya devisa negara.

Potensi UKM di Indonesia yang sangat besar berbanding lurus dengan jumlah penduduk, bahkan kualitas dari produk UKM dapat dikatakan memenuhi kualitas ekspor. Namun bila dicermati, perkembangan UKM di dalam negeri cenderung stagnan, bahkan kurang mempunyai daya saing untuk berkompetisi dengan usaha besar.

Tidak adanya keberanian dalam membangun identitas diri atau merek dagang menjadi salah satu kelemahan UKM, padahal apabila dicermati hasil-hasil produk UKM di Indonesia tidak kalah dengan luar negeri terutama antarnegara di Asia Tenggara. Perlu diingat, bahwa setiap usaha besar berawal dari UKM, maka seharusnya keberanian daya saing harus dimunculkan oleh pegiat UKM di Indonesia.

Sentra Industri Kerajinan Kulit Manding, Bantul memiliki banyak UKM yang memproduksi berbagai jenis barang berbahan dasar kulit seperti tas, ikat pinggang, dan lain-lain. Tetapi merek dagang yang dipakai untuk melabeli produk-produk tersebut adalah merek dagang yang sudah mendunia, seperti Gucci, Prada, dan Louis Vuitton padahal penggunaan merek tersebut dilakukan tanpa izin (ilegal). Terakhir saat saya berkunjung ke produsen produk gitar custom di Salatiga, merek dagang gitar terkenal Ibanez, Gibson, dan Yamaha juga digunakan tanpa izin, dengan alasan agar laku keras di pasaran.

Takut Tidak Laku

Kegiatan pegiat UKM di Sentra Industri Kerajinan Kulit Manding, Bantul dan gitar custom di Salatiga mengindikasikan adanya tindak pidana bidang merek. Produk yang dihasilkan menggunakan merek dagang perusahaan tertentu seolah-olah produk tersebut dibuat oleh perusahaan tersebut. Alasan paling mendasar digunakannya merek dagang luar negeri adalah ketakutan membuat merek sendiri yang akan berdampak pada turunnya nilai jual produk di pasaran.

Keadaan "takut tidak laku" makin parah dengan kemampuan manajemen perdagangan yang minim serta kurangnya pemahaman mengenai hukum merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), padahal pemahaman pegiat UKM terhadap Hukum Merek mutlak diperlukan. Pegiat UKM yang kreatif tidak akan bisa berkembang pesat jika tidak diimbangi dengan modal kematangan berpikir jangka panjang.

Menyatakan diri terjun berwirausaha tentu ada naluri ingin bertahan dan kompetisi, namun jika memakai merek dagang terkenal dari negara lain dapat menjadi bumerang bagi UKM itu sendiri. Ancaman tindak pidana pemalsuan hak merek serta kerugian internal lainnya harus siap diterima oleh pegiat UKM tersebut. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.

Dalam mencapai persaingan sehat, ada dua instrumen hukum yang harus ditegakkan, yaitu regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta pencegahan persaingan curang dan hukum anti monopoli. Adapun upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus konsekuen menjalankan visinya sebagai pendorong inovasi dan kreativitas masyarakat. Kegiatan Pasar Inovasi dan Kreativitas yang pernah diadakan pada 2017 di Grha Pengayoman, Jakarta perlu dilaksanakan tiap tahun dan diperluas di tiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Era Revolusi Industri 4.0 menjadikan pegiat UKM masuk ke marketplace, yaitu dari produsen langsung ke konsumen (tanpa agen), sehingga pegiat UKM lebih percaya diri memasarkan merek dagangnya sendiri dan meningkatkan nilai jual.

Ketiga, memberdayakan dalam arti pula melindungi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (tingkat daerah) perlu melakukan penyuluhan regulasi HKI serta pencegahan persaingan curang dan hukum anti monopoli secara periodik terhadap pegiat UKM, sehingga tercapai kesadaran hukum. HKI tidak bisa dianggap remeh, karena negara minim sumber daya alam tetapi termasuk kategori negara maju adalah negara yang mengoptimalkan HKI sebagai sumber devisanya, misalnya Jepang dan Swiss.

Adapun Indonesia mempunyai anugerah ganda, yaitu sumber daya alam melimpah dan produk-produk dagang kualitas ekspor. Oleh karena itu, perlunya optimalisasi HKI agar tercapai percepatan pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Herlambang Fadlan Sejati Analis Hukum Kementerian Hukum dan HAM, alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

(mmu/mmu)