.webp)
Tiga bulan lalu tidak ada yang pernah membayangkan akan banyak bekerja dan belajar di rumah secara daring, berbelanja kebutuhan pokok secara daring, atau bahkan bersilaturahmi Lebaran dilakukan melalui daring. COVID-19 telah mengubah cara hidup hampir seluruh umat manusia di dunia; tidak ada yang tidak terdampak, semua negara, semua daerah, semua masyarakat terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.
COVID-19 juga telah menambah satu kebutuhan pokok baru masyarakat; internet merupakan keniscayaan di saat harus bekerja dan belajar di rumah. Namun belum semua masyarakat Indonesia bisa menikmati koneksi internet; masih terjadi kesenjangan digital.
Data International Telecomunication Union (ITU) 2017 menunjukkan, Indonesia berada pada peringkat ke-8 dari 11 negara Asia Tenggara pengguna internet di rumah tangga. Badan PBB itu juga mencatat hanya 32,29 persen masyarakat Indonesia yang menikmati akses internet pita lebar. Salah satu indikator rendahnya akses internet adalah banyaknya pelanggan jaringan internet broadband di Indonesia (ITU, 2018), yang hanya tercatat 3 orang per 100 penduduk Indonesia atau berada sedikit lebih baik dari Timor Leste, Laos, Myanmar, dan Kamboja.
Faktor utama yang menjadi pemicu rendahnya jumlah pengguna internet di Indonesia adalah masih belum meratanya pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyulitkan ketersediaan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai contoh di Papua, tarif layanan internet masih mencapai 1,5 kali lebih mahal dibandingkan tarif layanan internet di Pulau Jawa. Sementara di Pulau Jawa masih terdapat wilayah yang belum dapat mengakses internet seperti di Desa Telogoharjo, Wonogiri, Jawa Tengah. Sedangkan di wilayah tengah Indonesia, seperti di Nusa Tenggara Timur masih sulit mendapatkan akses internet karena belum memadainya infrastruktur jalan dan listrik.
Net1 (2018) menunjukkan, dari 78.000 desa di Indonesia, terdapat 15.000 desa yang belum mendapatkan akses internet atau sinyalnya kurang bagus. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia dalam Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk pembangunan berada pada peringkat ke-111 dari 176 negara.
Peningkatan Ekonomi
Sektor TIK menjadi sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Menurut World Economic Forum (2015), kenaikan 10 persen akses internet berkorelasi dengan peningkatan 1,2 persen pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Sedangkan penambahan pelanggan seluler hingga 10 persen akan meningkatkan PDB sebesar 0,4 persen (P2EB UGM, 2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara hasil penelitian INDEF (2018), peningkatan satu persen investasi dalam sektor TIK berkorelasi positif dengan peningkatan PDB sebesar 0,187 persen.
Internet merupakan kebutuhan. bahkan Bill Gates pada 1995 menyebut bahwa fokus pada internet sangat penting untuk setiap bagian dari bisnis. Gates meyakini bahwa internet akan menjadi tempat terbaik dalam mempublikasikan konten.
Di saat pandemi COVID-19, saat adanya pembatasan sosial, pembatasan beraktivitas di berbagai wilayah, aktivitas ekonomi dapat berjalan dan sebagian mengalami peningkatan pada layanan daring. Berbagai aplikasi jual-beli daring mengalami peningkatan signifikan. Pada Maret 2020, tercatat terjadi peningkatan hingga 300 persen. Ramalan Gates terbukti; masyarakat terbantu bahkan nyaris bergantung menggunakan aplikasi jual-beli daring.
Sementara aktivitas bekerja di rumah telah meningkatkan penggunaan traffic internet hingga 15-20 persen. Bahkan selama bekerja di rumah permintaan untuk pemasangan internet mengalami peningkatan. Jumlah pelanggan baru meningkat 30-40 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara orang-orang masih diminta untuk bekerja dari rumah, sekolah dan universitas melaksanakan kelas serta kuliah daring, dokter dan pasien memanfaatkan telemedicine, bahkan para pemimpin negara melakukan konferensi tingkat tinggi secara virtual, seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT Luar Biasa G-20 membahas COVID-19.
Tantangan Infrastruktur
Akses yang kurang baik ke internet dan platform digital lainnya tidak memungkinkan wilayah yang memiliki keterbatasan tersebut untuk memanfaatkan potensi digitalisasi seperti yang dilakukan oleh wilayah-wilayah lain selama krisis COVID-19 maupun di masa yang akan datang.
Untuk itu, jauh sebelum COVID-19, Komisi I DPR bersama pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan akses internet ke tengah masyarakat melalui berbagai program pembangunan infrastruktur telekomunikasi di bawah program berkelanjutan Indonesia Merdeka Sinyal. Program Palapa Ring telah selesai Oktober 2019 dan akan memberikan jaringan akses internet broadband ke 440 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pembangunan ini baru akan terlihat 2-3 tahun mendatang.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah. Di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, India, Yordania, dan bahkan Malaysia diterapkan model infrastructure telecommunication sharing. Ini merupakan suatu proses bisnis di industri telekomunikasi di mana para penyedia infrastruktur yang biasanya bersaing menjadi partner dalam rangka efisiensi pembiayaan investasi.
Beberapa kerja sama infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga, yaitu infrastruktur aktif seperti spektrum dan antena; infrastruktur pasif tower baja, BTS shelter, generator, pendingin udara, hingga alat pemadam api; dan infrastruktur backhaul seperti peralatan transmisi, GPRS services nodes, dan lainnya. Tujuannya adalah tercapainya efisiensi yang diharapkan dapat menekan biaya telekomunikasi bagi konsumen.
Dengan berkurangnya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi diharapkan juga memudahkan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau, sehingga dapat menjadi solusi bagi kesenjangan digital.
Mengakses internet secara mudah, cepat, dan terjangkau merupakan impian seluruh anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Konstitusi Indonesia Pasal 28F UUD 1945 telah memberikan jaminan hak bagi warga negara untuk dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi. Jaminan konstitusi ini menjadi landasan kesetaraan seluruh warga negara untuk mengakses internet, memperoleh informasi, dan mengembangkan diri.
Kita yakin dengan akses internet yang merata dan terjangkau ke seluruh masyarakat akan mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang lebih baik, pelayanan publik yang cepat dan transparan, memberikan kesempatan usaha yang lebih mudah melalui UMKM digital, dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk maju dan mewujudkan cita-cita. Bukankah ini masa depan Indonesia yang kita harapkan bersama?
Meutya Hafid Ketua Komisi I DPR Periode 2019-2024
