Catatan Agus Pambagio

Surat Edaran (Se)rasa Produk Hukum

Agus Pambagio - detikNews
Senin, 15 Jun 2020 13:00 WIB
agus pambagio
Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah seharusnya tidak perlu panik mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan, sehingga kepanikan ini dapat membuat penanganan Covid-19 cenderung kehilangan arah dan publik bertambah stres. Kepanikan yang dimunculkan tercermin dari banyaknya produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), namun isinya tumpang tindih (ambigu), terlalu banyak pengecualian, dan pada akhirnya tumpul karena pengenaan sanksi tidak berjalan.

Dalam implementasi sebuah produk hukum, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pada imbauan tetapi harus dengan sanksi hukum yang tegas dan jelas kepada pelanggarnya, misalnya melalui denda. Saya paham bahwa persoalan pandemi seperti Covid-19 ini pelik karena belum pernah terjadi dalam sejarah keberadaan di Indonesia, begitu pula dengan negara-negara lain di dunia. Sehingga banyak aparat dan pejabat kelimpungan menanganinya.

Saya mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Gugus Tugas dan Presiden Jokowi. Sayang banyak pembantunya masih kurang sigap dan taktis dalam membuat peraturan hukum hingga implementasi kebijakannya.

Sejak pandemi Covid-19 banyak K/L yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang seolah-olah sebagai produk hukum dan mengikat. Sementara salah satu produk hukum yang biasa digunakan untuk melaksanakan perintah UU adalah Peraturan Menteri (PM) atau Peraturan Kepala Badan. Dari pengamatan saya selama pandemi, K/L yang bayak mengeluarkan SE untuk penanganan pandemi adalah Kementerian Perhubungan, khususnya yang terkait dengan mekanisme operasional angkutan umum pada masa Covid-19 dan implementasi protokol WHO.

Sementara PM No. 41 Tahun 2020 sebagai revisi PM No. 18 Tahun 2020 isinya masih sangat umum dan sulit mengeksekusinya karena semua implementasinya merujuk pada SE yang bukan produk hukum. Tulisan ini merupakan analisis sederhana dari sisi kebijakan publik, bukan dari sisi hukum ketatanegaraan karena saya bukan ahli hukum.

Posisi Surat Edaran

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

d) Peraturan pemerintah

e) Peraturan Presiden

f) Peraturan Daerah/Provinsi

g) Peraturan Daerah/Kabupaten/Kota

Jadi jelas bahwa Surat Edaran (SE) Dirjen sebagai turunan PM Perhubungan No. 41 Tahun 2020 bukan sebuah produk hukum menurut UU No. 12 Tahun 2011 dan tidak dapat di gunakan untuk mengatur: transportasi umum darat (SE Menhub No. 11), transportasi umum laut (SE Menhub No. 12), transportasi umum udara (SE No. 13) dan transportasi umum Kereta Api (SE Menhub No. 14).

SE merupakan pemberitahuan yang bersifat internal K/L, bukan untuk mengatur keluar. Namanya juga surat edaran! Lalu bagaimana menegakkan PM No. 41 Tahun 2020 dalam penanganan dampak Covid-19 di sektor transportasi umum?

Seharusnya PM Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang merupakan peraturan turunan dari UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan bisa langsung dieksekusi sebagai produk hukum. Sehingga untuk mengendalikan dan mengatur transportasi umum di masa pandemi, termasuk masa transisi penghapusan PSBB di DKI, cukup menggunakan PM Perhubungan No. 41 Tahun 2020 ini bukan malah menerbitkan empat SE yang dijadikan peraturan pelaksana seperti sekarang.

Kalau ada yang mengatakan bahwa Peraturan Menteri (PM) juga bukan produk hukum karena tidak tercantum di Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, itu tidak benar. Karena pada Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jelas dinyatakan:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Jadi PM merupakan produk hukum dan bisa mengatur pihak ketiga, seperti operator angkutan umum.

Sayangnya isi dari PM No. 41 Tahun 2020 sulit dipahami. Saya setuju ketika salah satu pejabat Eselon I di salah satu Kementerian mengatakan bahwa PM Perhubungan No. 41 Tahun 2020 ini merupakan PM Perhubungan rasa Kesehatan. Menurut pendapat saya, PM Perhubungan No. 41 Tahun 2020 ini isinya tidak lebih baik dari PM Perhubungan No. 18 Tahun 2020 yang ambigu dengan PM Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, malah lebih buruk menurut saya karena perubahannya hanya menggunakan sisipan pasal.

Sangat disayangkan Biro Hukum Kementerian Perhubungan kurang teliti dalam membuat peraturan perundang-undangan, dan ini akan menyulitkan Menteri Perhubungan dalam menghadapi pelaksanaan di lapangan. Dikhawatirkan dengan dasar regulasi yang lemah akan ada peningkatan jumlah terinveksi Covid-19 melalui sektor transportasi umum yang sudah diijinkan untuk mengangkut manusia hingga 100% dari kapasitas. Akibatnya protokol jaga jarak menjadi tidak terpenuhi. Terbukti dalam minggu kemarin telah terjadi peningkatan yang terkonfirmasi positif Covid-19 cukup tinggi, yaitu di atas 1.000 orang.

Langkah Pemerintah

Covid-19 adalah persoalan mati-hidup manusia. Selagi vaksin Covid-19 belum ditemukan di seluruh dunia, jalan terbaik adalah melakukan pencegahan dengan menggunakan protokol WHO, termasuk jaga jarak, menggunakan masker, dan tidak keluar rumah jika tidak perlu, khususnya bagi manula.

Namun seperti di DKI Jakarta dan daerah lain yang sudah siap-siap mencabut PSBB, pengaturan keberadaan transportasi umum harus secara ketat diatur dan untuk mengaturnya harus dengan produk hukum yang benar, bukan sekedar Surat Edaran. Bayangkan jika penumpang angkutan umum tidak dibatasi, pasar tradisional, dan kaki lima juga tidak dibatasi dengan peraturan yang merupakan produk hukum, saya khawatir korban yang terkonfirmasi positif Covid-19 akan terus bertambah.

Sebagai penutup, sekali lagi pengendalian Covid-19 harus diatur dengan produk hukum yang baik, bukan hanya dengan Surat Edaran yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu dalam masa penanganan Covid-19 sebaiknya pemerintah segera melakukan revisi peraturan perundangan yang membuat pelaksanaan hukum tidak berjalan, termasuk menghilangkan penggunaan SE yang bukan produk hukum karena jika jumlah yang terinfeksi terus tumbuh pesat, maka kita harus kembali menjalankan PSBB atau menggunakan pendekatan heard immunity. Regulasi masih amburadul, tetapi kita harus tetap semangat dan berpikiran positif.

Agus Pambagio pengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)