Kolom

Membongkar Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial

Ersa Elfira Khaiya - detikNews
Senin, 15 Jun 2020 11:30 WIB
ilustrasi pelecehan seksual
Foto ilustrasi: dok. iStock
Jakarta -

Pada tahun 2020 ini, selain virus corona yang menjadi trending pembahasan masyarakat di dunia nyata maupun dunia maya, terdapat pula gerakan yang tampaknya cukup marak dan kemungkinan akan berulang kembali di masa depan. Aksi itu ialah aksi spill the tea atau yang bisa kita artikan sebagai gerakan membongkar informasi seseorang yang sifatnya adalah sensitif. Aksi ini beberapa kali sempat viral, apalagi jika tengah membahas mengenai tentang pelaku pelecehan seksual.

Bahkan di Twitter aksi ini sudah cukup membudaya dan kerap dilakukan bila ada orang yang menemukan pelaku pelecehan. Ujung dari tindakan spill yang dilakukan oleh para pengguna medsos biasanya berupa hinaan dan cacian untuk si pelaku. Ketika suatu kasus yang di-spill bisa viral dan meraih engagement yang luas, maka bisa dikatakan bahwa kasus itu telah berhasil diangkat. Dan tak jarang pihak yang menyebarkan identitas pelaku dan orang yang turut berempati juga merasakan kepuasan karena pelaku sudah dianggap menerima hukuman instan berupa cacian dan hinaan dari netizen.

Singkatnya, si pelaku ini sudah berhasil dicoret nama baiknya secara online (dan tentunya berdampak di kehidupan nyatanya) karena telah banyak orang yang mengetahui bahwa dia adalah pelaku pelecehan.

Terdapat cukup banyak pelaku pelecehan yang terekspos identitasnya di dunia maya yang hingga kini mungkin masih malu untuk menampakkan wajahnya karena ribuan orang telah memberikan cap buruk kepada mereka. Bahkan foto mereka sempat dijadikan bahan guyonan untuk berhati-hati khususnya terhadap orang berkacamata karena sebagian dari pelaku secara kebetulan mengenakan kacamata.

Kita bisa mengambil contoh kasus besar yang terjadi belum lama ini, yaitu mengenai mahasiswa berprestasi di salah satu universitas Islam swasta di Yogyakarta berinisial IM. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, sejatinya IM pernah dilaporkan ke rektorat beberapa tahun yang lalu karena kasus pelecehan, namun rektorat tidak melakukan tindakan apapun atas gugatan itu dan justru memberikan IM tempat untuk terus mengisi acara di kampus.

Beberapa tahun setelahnya laporan tersebut menjadi semakin kabur dan meredup kemudian dilupakan. IM pun bisa tetap melenggang bebas dan menghirup udara Australia tempat ia mendapatkan beasiswa S2 hingga sekarang. Hingga suatu hari, sebuah gerakan yang membawa suara korban yang dilecehkan oleh IM pun muncul. Dengan bantuan berbagai akun yang peduli terhadap kesetaraan gender, menyebarkan info semacam itu merupakan hal yang sangat mudah. Dalam hitungan jam, info tersebut bisa diviralkan dan memancing banyak orang untuk berkomentar ataupun langsung menyerang secara personal si pelaku.

Cara seperti itu ternyata terbukti efektif untuk memberikan "karma" instan terhadap si pelaku. Berita yang viral itu pun membuat rektorat di almamaternya kelabakan untuk ikut andil membereskan kekacauan yang mengaitkan nama universitas. Setelah viral, barulah tindakan serius mulai dilakukan oleh rektorat dan lembaga hukum setempat.

Cara yang ternyata terbukti efektif seperti itu lantas memiliki potensi untuk kembali diulang di kemudian hari. Sangat besar kemungkinan kalau di masa mendatang, masyarakat Indonesia akan masih menggunakan metode 'spill untuk membereskan kasus pelecehan seksual ketika kasus tersebut tidak dilirik oleh hukum setempat ataupun pemangku kuasa yang lebih besar.

Namun, pertanyaan-pertanyaan pun kemudian muncul, seperti mengapa kita memilih untuk menyebarkan dan memviralkan alih-alih melapor ke polisi? Bukankah cara seperti itu lebih adem dan korban pun akan terjamin keamanan identitasnya juga? Bukankah jalur hukum merupakan jalan yang lebih aman untuk korban?

Agak Berbeda

Di negara-negara maju lain seperti di Amerika, Inggris, ataupun di benua Eropa memang kasus pelecehan bisa saja dilaporkan ke kepolisian dan pelaku pun bisa dituntut ataupun dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sayangnya hukum di Indonesia agak berbeda. Pelecehan yang bisa dicatat dalam hukum Indonesia hingga saat ini hanyalah pelecehan berbentuk perkosaan, dan perkosaan itu bisa dikatakan sebagai perkosaan bila terdapat jejak sperma dalam rahim perempuan dan luka lebam bekas pemaksaan.

Sayangnya, pada sebagian besar kasus perkosaan, hanya sedikit sekali perempuan yang langsung berani melapor ke pihak berwajib dengan membawa jejak sperma dalam rahimnya. Sebagian besar lainnya justru berdiam diri ataupun langsung membersihkan tubuhnya setelah diperkosa karena timbul perasaan kotor dan malu bahkan ingin segera menghapus segala hal yang mengingatkannya dengan kejadian yang dia alami.

Menceritakan hal traumatis seperti perkosaan bukanlah hal yang mudah; jarang ada korban yang langsung bisa speak up dalam hitungan jam setelah kejadian terjadi. Dan jejak sperma bisa hilang dengan mudah seiring waktu, bahkan ketika perempuan belum siap mental untuk menceritakan kejadian yang membuatnya trauma.

Ketika jejak sperma itu menghilang, maka perempuan ini sudah tidak memiliki bukti apapun bahwa ia telah diperkosa, dan akan sangat sulit untuk mengadili pelaku bila tidak ada bukti fisik. Maka dari itu seringkali kasus pelecehan sulit untuk dimenangkan di pengadilan. Lagi pula, bentuk pelecehan yang bisa diadili sangatlah sempit, hanya perkosaan dengan jejak sperma dan bukti fisiklah yang bisa masuk ke pengadilan.

Pelecehan seperti tubuh yang diraba-raba tanpa persetujuan, intimidasi seksual dalam bentuk verbal, ancaman bernuansa seksual dan lain-lain pun tak bisa dianggap pelecehan dalam kacamata hukum kita. Belum lagi sepanjang pengalaman saya dalam mengurus kasus pelecehan, masih banyak tenaga kepolisian yang belum berperspektif adil gender. Ketika ada korban yang melapor, pertanyaan seperti, ''Saat kejadian Anda memakai baju apa?'' masih kerap dilontarkan oleh pihak kepolisian.

Dan pengurusan kasus yang lambat dan rumit juga kerap membuat korban yang kondisi mentalnya belum stabil menjadi semakin parah bila dihadapkan dengan regulasi yang panjang dan melelahkan. Pada kesimpulannya, kami sebagai pendamping korban pun mengetahui bahwa memenangkan kasus pelecehan melalui jalur hukum adalah perjalanan panjang yang kita tak mengetahui bisa kita menangkan atau tidak.

Tentunya hal itu membuat banyak penyintas mengurungkan niat untuk mengungkap kejadian dan cenderung menyimpan cerita itu sampai waktu yang lama karena ia menganggap bahwa ini adalah aib dan memang hukum belum tentu memihak kepadanya. Kemudian dengan adanya media sosial, tempat kita bisa dengan mudah menyebarkan berbagai informasi, muncullah celah untuk bisa memberikan "hukuman" kepada para pelaku pelecehan.

Bukan hanya pelaku pemerkosaan saja, bahkan pelaku catcalling dan pelaku kekerasan verbal pun bisa diberikan "hukuman sosial" dari masyarakat dunia maya. Hal itu berarti, dalam dunia maya bentuk pelecehan seksual yang diakui sangatlah beragam dan jauh lebih luas serta fleksibel daripada definisi pelecehan seksual yang diakui oleh hukum di negara Indonesia (pemerkosaan).

Hal itu tentunya menjadi hal yang baik, sebab itu memberikan keberanian kepada para penyintas untuk bersuara mengenai pelecehan yang mereka alami karena mereka merasa akan mendapatkan dukungan positif dari masyarakat, dan kemungkinan jaminan bahwa nama baik pelaku pelecehan bisa tercoret dan dianggap buruk walaupun ia tak bisa dijebloskan dalam penjara.

Juga Berbahaya

Namun di balik hal tersebut, menyebarkan kasus di dunia maya juga berbahaya. Sebab di media sosial, setiap orang memiliki suara dan kasus yang dilemparkan di dunia maya untuk dikonsumsi bersama tersebut belum tentu memiliki dasar fakta yang kuat. Tentunya masih segar di ingatan kita mengenai kasus Audrey yang dahulu sempat viral dan masyarakat menganggap bahwa Audrey merupakan korban bullying dari kawan-kawannya.

Kasus itu menjadi bola api yang dengan mudah membakar empati massa, namun banyaknya empati yang didapatkan tidak lantas membuat berita itu menjadi valid. Pada akhirnya investigasi yang dilakukan berbuah fakta bahwa ternyata Audrey bukanlah korban, dan cerita yang dibuatnya adalah tidak benar alias hoax. Beberapa waktu lalu, akun Twitter @_geraldgerald_ pun membagikan kisah mengenai bagaimana dia menjadi korban perkosaan oleh seorang perempuan.

Diceritakan bahwa perempuan itu memaksanya untuk berhubungan seksual dan mengancam bila ia tidak mau, ia akan berteriak dan menunjuk @_geraldgerald_ sebagai seorang pemerkosa kepada warga. Kedua hal yang dilakukan oleh Audrey dan perempuan pemerkosa itu dapat kita katakan sebagai tindakan playing victim. Tindakan tersebut terjadi ketika seseorang memanipulasi alur cerita dan menempatkan dirinya seolah-olah sebagai korban, padahal hal tersebut belum tentu benar.

Risiko terbesar ketika cerita pelecehan disebarkan di media sosial ialah bahwa kita sebagai pengguna tidak bisa tahu apakah cerita tersebut valid atau tidak. Perlu kehati-hatian ekstra untuk bisa mendeteksi hal tersebut dan lebih besar kemungkinan bahwa kita tak akan bisa mengetahui fakta sebenarnya di balik kasus yang telah diceritakan. Peluang terjadinya playing victim seperti yang dilakukan oleh Audrey sejatinya adalah sebuah risiko ketika kasus pelecehan dilemparkan begitu saja ke media sosial.

Memang tidak ada yang bisa memberikan validasi konkret karena memang tidak ada tim penyidik khusus yang kompatibel untuk menelusuri setiap kasus yang dilemparkan di media sosial. Memang jalan terbaik sejatinya ialah dengan melalui proses pengadilan dan penyelidikan yang adil bagi kedua belah pihak, tetapi mau bagaimana lagi? Sistem hukum kita belum memiliki undang-undang yang memadai untuk melindungi korban dengan keragaman jenis pelecehan seksual.

Hal tersebut lantas juga memberikan ruang gerak terbatas bagi aparat untuk bisa menegakkan keadilan bagi penyintas. Terlebih lagi pendidikan yang adil gender masih belum menjadi prioritas untuk bangsa ini, itu juga yang menjadikan banyak aparat penegak hukum memberikan metode yang kurang pro terhadap penyintas pelecehan seksual.

Pilihan Lain?

Dihadapkan dengan undang-undang yang belum diperbaharui dalam menangani kasus pelecehan seksual, menjadi hal yang masuk akal bila masyarakat lebih memilih untuk melemparkan pengalaman traumatis mereka ke media sosial, dan menggantungkan hal tersebut ke empati netizen untuk menegakkan hukum sosial berdasarkan cerita yang telah ia lontarkan --metode ini saya rasa cukup liar dan hampir mirip dengan hukum rimba.

Tapi di sisi lain, apakah kita memang mempunyai pilihan lain? Apakah kita mempunyai jalan lain yang lebih efektif dan cepat untuk memberikan hukuman jera terhadap pelaku pelecehan seksual?.Menurut saya, jawabannya adalah belum ada. Kita belum punya alternatif pilihan lain untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual selama kita tak memiliki undang-undang dan fasilitas untuk menegakkan keadilan yang pro terhadap penyintas pelecehan.

Kasus pelecehan seksual akan terus disuarakan dengan cara-cara independen dan mungkin berisiko selama korban terus dihadapkan dengan jalan buntu regulasi dan hukum yang tidak berpihak gender. Budaya spill pelaku pelecehan di media sosial bisa diakui sebagai cara yang berisiko dan rentan akan hoax, tapi mau bagaimana lagi? Kita belum memiliki pilihan lain.

Ersa Elfira Khaiya pendiri komunitas Feminis Yogyakarta, aktivis kesetaraan gender dan peneliti dalam bidang sosial

(mmu/mmu)