.webp)
Ketika seorang pria berkulit gelap bernama Obama terpilih sebagai Presiden Amerika, saya mengira itu adalah kembang api yang merayakan runtuhnya rasisme di negeri itu. Tapi kemudian Trump meraih dukungan mayoritas suara dengan bekal retorika-retorika rasis. Saya kaget, Anda juga. Dan sekarang seolah semuanya kembali ditegaskan, karena muncul kerusuhan besar akibat peristiwa beraroma rasis di Minnesota.
Kemudian kita di sini turut mengecam sikap-sikap rasis itu, seiring dengan ejekan kita yang tanpa henti kepada Paman Trump. Tapi sembari mengucapkan berderet-deret kata kecaman, kita lupa bahwa kita sendiri pun tak pernah steril dari cara berpikir yang rasis, dalam segenap perikehidupan sosial kita.
Barangkali Anda juga sadar akan hal itu. Di ranah sosial kita tidak berani dan memang tidak pantas mengungkapkannya. Tapi di dalam pikiran dan di bawah sadar, aduh, seberapa hebat kita hingga bisa sungguh-sungguh lepas darinya?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
***
Mari berangkat dari arti rasis dulu, biar tak ada miskomunikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada lema rasis, adanya rasialis. Tapi izinkan saya memilih menggunakan kata rasis dan rasisme, sebab saya setuju dengan pemaknaan bahwa rasialisme adalah rasisme yang dilembagakan (misalnya politik apartheid di Afrika Selatan pra-Mandela dan politik segregasi di Amerika Serikat era Jim Crow).
Awalnya, rasisme hanya terkait hal-hal biologis yang melekat pada diri manusia, seperti postur tubuh dan warna kulit. Namun kemudian lingkupnya meluas, menjadi segala prasangka yang menyerang suatu kelompok berdasarkan faktor keturunan, etnisitas, juga golongan.
Persis di sini, kita akan segera menyadari bahwa bisa jadi kita tidak beda-beda amat dengan empat polisi di Minnesota yang jadi pemicu kerusuhan itu.
Saya kasih contoh paling klasik yang saya yakin Anda semua sudah pernah mendengarnya, yaitu tentang stereotip etnis. Pernah suatu kali saya ngobrol blak-blakan, jujur-jujuran, dengan seorang kawan beretnis Sunda. Saya bertanya kepada dia, bagaimana pandangan tradisional keluarganya atas orang Jawa seperti saya.
Saya mengakui, dalam pandangan orang Jawa lawasan, ada saran keras agar tidak menikah dengan orang Sunda. Orang Sunda materialistis, kata orang-orang Jawa lawas. Dan bagi orang Sunda, jawab kawan saya itu tadi, orang Jawa itu udik. Kampungan. Semacam uncivilized, gitu.
Tentu saja dengan nalar rasional, kita yang punya sedikit pergaulan akan paham bahwa segala stereotip semacam itu sangat tidak adil. Toh nyatanya saya punya banyak teman Sunda yang bersahaja dan tidak matre, sebagaimana di sisi lain ada banyak orang Jawa yang keren dan kosmopolit semacam saya (ehem!). Tapi, dalam bisik-bisik di ruang-ruang privat, label-label semacam itu tetap saja terus terdengar.
Belum lama berselang, bahkan di kota yang konon penuh kedamaian bernama Yogyakarta pun muncul keributan beraroma stereotip. Waktu itu ada warga beramai-ramai menolak mahasiswa Papua untuk indekos di tempat mereka. Aksi penolakan itu berangkat dari beberapa pengalaman negatif, yang kemudian digeneralisasi, tanpa mempertimbangkan bahwa ada banyak pula mahasiswa Papua yang sungguh tidak pantas dimasukkan ke dalam lingkup generalisasi itu.
Maka, sampailah kita ke kata kunci tersebut: generalisasi. Akar dari sikap-sikap stereotipikal dan rasis ya generalisasi itu, kan? Yakni ketika kita melihat pola perilaku atau karakter beberapa orang, kemudian karakter atau perilaku itu serta-merta kita sematkan kepada identitas orang-orang tersebut. Bisa ke etnisitas mereka, warna kulit mereka, daerah asal mereka, agama mereka, dan sebagainya.
Pertanyaannya, seberapa representatifkah kita dalam mengambil kesimpulan atas label-label karakter itu, juga seberapa adilkah bagi orang yang beridentitas sama tapi punya karakter yang berbeda?
Kita bisa mengambil contoh paling purba atas rasisme yang berlaku di Indonesia, yaitu yang menimpa etnis Tionghoa. Ini kasus rasisme yang punya sejarah terpanjang di Nusantara. Dirayakan sejak zaman Diponegoro, bahkan berakar sejak zaman VOC mula-mula ketika para juragan Tionghoa diberi hak-hak khusus semisal sebagai pemungut pajak atau pedagang candu.
Pernah suatu kali, di saat panas-panasnya pilpres, seorang kawan yang sangat berpendidikan mengirimkan satu video kepada saya. Isinya adegan ketika seorang beretnis Tionghoa bersikap arogan kepada seorang pedagang kecil. Lalu dengan sangat yakin, kawan saya itu berkata, "Nih, jelas banget seperti ini, kenapa kamu masih menyangkal kalau mereka memang arogan?"
Mereka? Mereka siapa? Pelaku arogansi di video itu cuma satu, tapi dengan mantap kawan saya menyebut "mereka". Apakah guru bahasa Indonesianya waktu SMP gagal menjelaskan perbedaan kata ganti orang ketiga tunggal dan orang ketiga jamak?
Tentu saja saya menjawab meski cuma sambil lalu. Saya bilang, saya punya banyak teman Tionghoa yang baik hati, dermawan, tidak arogan, bahkan seringkali saya sendiri lebih arogan dibanding kawan-kawan saya tadi. Lalu di mana posisi kawan-kawan Tionghoa saya itu?
Namun nyatanya, kawan saya yang mengirim video itu tetap teguh pada kesan yang tertanam dalam persepsinya. Alasannya sederhana: sebab yang berkarakter arogan itu banyak. Ya, "banyak". Ini jadi kata kunci berikutnya setelah "generalisasi".
Pertanyaannya, bagaimana kita menghitung bahwa yang banyak itu benar-benar banyak? Sudahkah kita melakukan survei dengan metode akurat, minimal lebih akurat ketimbang survei calon pemenang Pilkada yang dijalankan oleh lembaga survei yang dibayar oleh si "terprediksi menang"?
Dari situ, saya akhirnya menemukan jawabannya. Ini semua mirip belaka dengan cara kerja amplifikasi informasi di era digital. Taruh kata ada tokoh X. Si X ini punya kompleksitas karakter dalam dirinya, sebagaimana layaknya seorang manusia. Namun, karena suatu peristiwa, ada salah satu karakternya yang muncul di media sosial lalu tersebar viral.
Apa hasilnya? Hasilnya jelas sekali, yaitu karakter yang viral itu menjadi citra dominan dari Si X di mata publik. Sementara, karakter-karakter lainnya menjadi seolah tiada guna.
Semuanya karena viral. Dan yang viral-viral itu sejak zaman analog selalu lebih mudah diisi oleh kabar negatif. Bad news is good news, bukan? Berita orang bersedekah sejuta akan kalah viral dibanding kabar tentang orang yang sama saat dia mencuri duit seratus ribu. Begitu pula, sejuta orang dari etnis Y yang ramah akan diabaikan, sebab ada sepuluh ribu warga etnis Y yang berangasan. Begitu, kan?
Walhasil, kita lebih mudah menangkap informasi buruk tentang orang-orang di luar kelompok kita sendiri, alih-alih kabar baik tentang mereka. Segala informasi buruk itu membawa efek psikologis yang kuat dalam kesan yang tertanam di bawah sadar kita, membentuk kecurigaan-kecurigaan instingtif kita. Lalu diam-diam kita terus memendam sifat rasis dalam diri kita, meski kita sangat enggan mengakuinya.
***
"Tuh kan, orang-orang itu lagi yang bikin ulah," omel seorang kawan di Facebook. Dia baru saja menyimak video viral yang menampilkan adegan seorang berjubah ribut di jalan.
"Orang-orang yang mana?" saya bertanya. "Bukannya dia sendirian, ya?"
"Ya itulah. Masak nggak tahu. Dari dulu yang ribut kan mereka lagi mereka lagi."
Tiba-tiba saya ingin membeli jubah, memakainya, lalu keliling jalanan untuk memamerkan akhlak saya yang terpuji tiada tara.
Iqbal Aji Daryono penulis, tinggal di Bantul
(mmu/mmu)
