.webp)
Beberapa negara telah memasuki fase baru dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tahap baru ini diberi istilah normal baru, di mana secara perlahan masyarakat mulai diberi kelonggaran beraktivitas di luar seperti biasanya, namun mengharuskan masyarakat melakukan perubahan perilaku yang tidak hanya menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, tapi juga menjaga jarak saat berada di kerumunan.
Lantas, apakah konsep melonggarkan PSBB dengan mengandalkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan bisa begitu saja diterapkan? Tentu tidak. Ada fase wabah yang harus dilalui dulu; harus memenuhi persyaratan dulu. Pertama, terjadi penurunan kasus secara signifikan dan konsisten hingga 0 kasus selama 14 hari. Kedua, R0 (R nol) atau reproduksi penularannya harus di bawah 1. Ketiga, testing dan tracing yang adekuat, cepat, secara kualitas dan kuantitas.
Taiwan, Thailand, Korsel, dan beberapa negara lainnya telah melewati fase dan memenuhi syarat tersebut sehingga masuk akal pemerintahnya pelan-pelan mengaktifkan kembali aktivitas ekonominya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mari kita lihat apakah ketiga syaratnya terpenuhi. Pertama, data yang ditampilkan di TV sebagai data utama belum bisa menggambarkan kecepatan penemuan kasus baru setiap hari.
Saya lebih tepat mengatakannya sebagai tambahan konfirmasi kasus. Ini karena kecepatan uji spesimen kita yang lama. Artinya laporan kasus setiap hari itu adalah uji spesimen yang telah ngantri berhari-hari di laboratorium. Kalaupun pemerintah tetap mengatakan data harian tersebut sebagai kasus baru, tetap saja jauh dari kata ideal. Angkanya masih sangat fluktuatif dan belum mencapai fase klimaks, kurva landai secara konsisten belum terlihat sama sekali. Artinya syarat pertama belum terpenuhi.
Kedua, R0 harus kurang dari satu. Saya ragu jika ada pejabat yang mengatakan R0 di Indonesia telah kurang dari satu. R0 adalah istilah dalam epidemiologi yang ditujukan untuk menggambarkan kemampuan penularan virus. R0 ini digunakan sebagai indikator untuk menentukan strategi penanggulangan wabah. Taiwan adalah salah satu negara yang berhasil mencapai R0 Covid-19 kurang dari satu.
R0 kurang dari satu artinya satu orang yang terinfeksi virus hanya mampu menularkan kepada satu orang lainnya saja. R0 kurang dari satu tentu tidak berdiri sendiri, tapi butuh perubahan perilaku seperti cakupan menggunakan masker harus tinggi, cakupan mencuci tangan harus tinggi, cakupan orang karantina/isolasi harus tinggi.
Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Jika kita berhitung dengan cermat antara kasus baru harian, orang yang terpapar dan melihat fakta masih kurangnya masyarakat menggunakan masker saat berada di kerumunan, saya tentu harus meragukan bahwa R0 kita di bawah satu. Artinya, saya menilai syarat kedua juga tidak terpenuhi.
Lalu, bagaimana dengan syarat ketiga --laboratorium, uji massal, dan penemuan kasus? Apakah terpenuhi? Juga belum. Pada bagian ini, pemerintah idealnya harus memiliki kemampuan uji massal dan penemuan yang sekuat Korsel dan Taiwan. Akurat dan cepat.
Di Korsel, kemampuan uji spesimen melalui uji swab setiap hari bisa mencapai 10.000. Spesimen yang diambil hari itu, juga menunjukkan hasil di waktu yang sama. Sehingga penemuan kasus baru bisa lebih merepresentasikan kejadian lapangan. Semakin riil angka yang ditemukan, strategi penanggulangan wabah akan semakin tepat.
Jika menggunakan metode uji massal seperti ini di Indonesia, saya membayangkan angka penemuan kasus akan tampak menyeramkan; bisa mencapai ribuan per hari. Tapi itu jauh lebih baik karena kita bisa mengambil langkah yang strategis, ketimbang terlena dengan kurva yang belum ideal. Nah, syarat ketiga juga belum terpenuhi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak ada satu pun syarat terpenuhi. Saya juga yakin pemerintah menyadari ini. Lantas, apakah masih bisa menerapkan konsep normal baru seperti negara-negara lain? Upaya penanggulangan wabah Covid-19 adalah upaya perubahan perilaku. Jika pemerintah bisa memastikan masyarakat berdaya untuk menerapkan protokol kesehatan saat berada di dalam dan di luar rumah, saya rasa tidak ada masalah.
Namun, berbicara perubahan perilaku di Indonesia tentu tak mudah. Perubahan perilaku tidak selesai dengan hanya memasifkan sosialisasi. Kita berhadapan dengan masalah ekonomi dan juga akses masyarakat untuk berdaya menerapkan pengetahuannya.
Semua orang sudah tahu sekarang pentingnya menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Saya bahkan ke desa-desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan melihat betapa warga desa sangat aware terhadap wabah. Hampir setiap rumah disediakan tempat cuci tangan. Masalahnya, tentu bukan hanya pada pengetahuan. Tapi pemerintah harus mengupayakan strategi perubahan perilaku dengan memastikan sistemnya.
Kebijakan strategi perubahan perilaku, sarana dan prasarana jaga jarak, kecukupan laboratorium, faskes adalah hal utama yang perlu dipastikan siap terlebih dahulu. Langkah yang akan ditempuh pemerintah ini terlihat sungguh terburu-buru dan bisa saja sangat berbahaya jika tidak ada pengawasan ketat terhadap penerapan protokol kesehatan.
Betul bahwa semua negara menghadapi gelombang yang sama, merugi bersama. Tapi penanganan wabah setiap negara seperti menguji kekuatan kapal dan nahkodanya. Salah perhitungan, kapal dan nahkoda akan menenggelamkan kita.
Agar tidak tenggelam sama-sama, mari menggandakan peran kita dengan memperkuat kekebalan komunitas melalui peningkatan cakupan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Penguatan kekebalan komunitas melalui penerapan protokol kesehatan terbukti mengurangi kecepatan penularan virus. Pemutusan rantai penularan hanya bisa dilakukan jika protokol kesehatan diterapkan bersama-sama. Itulah hakikat dari normal baru.
Pandemi bisa diakhiri. Wabah bisa diselesaikan. KLB bisa dicegah. Tapi Covid-19 akan tetap ada bersama TB, DBD, dan penyakit lainnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengadaptasi protokol kesehatan sebagai kebiasaan hidup. Mari terus waspada melindungi diri dan komunitas kita
Harpiana Rahman dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia
(mmu/mmu)
