.webp)
Untuk mencegah defisit pangan karena pandemi Covid-19, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atas perintah Presiden Joko Widodo terbang ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rangka meninjau lahan cetak sawah di lokasi bekas Program Lahan Gambut (PLG), Jumat (15/5). Proyek gagal sejak era Presiden Soeharto, 25 tahun lalu ini akan di revitalisasi agar berhasil.
Lokasi lahan eksisting cetak sawah tersebut di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), tepatnya di Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu Pulpis. Walaupun mendapat kritik tajam terkait progam gagal, pemerintah beralasan kenapa Pulpis dipilih karena ketersediaan lahan menjadi faktor utamanya.
Menteri mengatakan bahwa berdasarkan rapat terakhir dengan Menko Perekonomian dan Gubernur, sebelum terbang kunjungan kerja, potensi di Kalteng lebih dari 255.000 hektar. Di dalamnya sekitar 84.000 hektar telah memiliki jaringan irigasi dan 57.000 hektar telah dilakukan penanaman padi. Sedangkan evaluasi kegagalannya hanya karena faktor minimnya tenaga kerja, kata pemerintah.
Teknologi Gambut
Kegagalan era Soeharto karena tidak memperhatikan kesulitan lahan gambut di tanami padi. Namun saat ini, bahkan Universitas Palangka Raya sendiri sudah menemukan teknologi dan cara menanam padi di lahan gambut. Teknik budaya yang spesifik dalam menanam padi di gambut telah ditemukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendala utama yang ditemui pada lahan gambut adalah keadaan biofisik yang sukar diatasi seperti pH rendah serta tingginya konsentrasi asam asam organik Alumunium (A1) dan Besi (Fe) sehingga pertumbuhan tanaman khususnya padi terhambat akibat keracunan.
Keberhasilan saat ini adalah teknologi pertanian terus berkembang untuk menanam padi di lahan gambut. Yaitu diperlukan rakitan teknologi budidaya yang adaptif, efektif, dan mudah diadaptasi oleh petani. Yaitu mulai dari penyiapan lahan dengan kapur, penyiapan varietas dan benih yang tangguh, persemaian, tanam hingga pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit hingga panen.
Evaluasi
Tahun 2020 ini, selain di Kalteng, pemerintah ingin mengembangkan cetak sawah di Provinsi Lampung, Kalimantan Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Alokasi dana di Kementerian Pertanian dalam APBN 2020 masuk dalam komponen refocusing kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19. Awalnya anggaran Rp 209,8 miliar dengan target luasan 10.000 hektar, kemudian direalokasi hanya menjadi Rp 10,8 miliar untuk survei, investigasi, dan desain saja.
Jadi, mencetak sawah bukan pekerjaan mudah; selain masalah lahan, tenaga kerja, dan manajemen, pendanaan juga menjadi faktor utama sukses atau tidaknya cetak sawah. Berikut beberapa kendala dalam cetak sawah untuk ketahanan pangan.
Pertama adalah status lahan dan perizinan lahan; ini kendala utama dan prosedurnya panjang hingga butuh waktu melibatkan beberapa kementerian, misalnya Kementerian Kehutanan, terkait pelepasan kawasan dan lainnya.
Kedua, masalah infrastruktur, seperti irigasi air yang utama, karena tanpa air padi sulit tumbuh. Faktanya, walaupun punya banyak sungai besar, di Kalteng justru tidak dibangun bendungan oleh pemerintah pusat, walaupun sudah mengusulkan pada 2018 ke pemerintah pusat.
Ketiga, tenaga kerja terampil sulit tersedia membutuhkan banyak tenaga kerja. Untuk satu hektar saja perlu 3-5 orang.
Keempat, manajemen dan pendanaan proyek yang harus jelas. Kita harus belajar saat era Presiden SBY, cetak sawah ini dibebankan kepada BUMN pertanian dan TNI, namun hasilnya banyak permasalahan korupsi. Beberapa kasus korupsi cetak sawah merata di beberapa daerah.
Selain itu, saat periode pertama Presiden Jokowi juga sama, dibebankan kepada holding BUMN pertanian, namun kendala lahan di Merauke yang belum siap dan dana yang susah diminati investor menjadi kendala. Apalagi dengan kondisi APBN yang ruang fiskalnya sempit ini perlu pemikiran terkait sumber dananya. Jadi untuk cetak sawah perlu skema pendanaan besar dan jelas. Apakah APBN, BUMN, atau investasi.
Solusi
Konkretnya, pemerintah perlu melakukan upaya jangka pendek dan jangka panjang. Dan cetak Sawah ini termasuk jangka panjang, tidak bisa diharapkan cepat. Beberapa solusi misalnya; pertama, dalam masa pandemi Covid-19 ini pemerintah perlu menyelamatkan yang ada di depan mata dulu, yaitu petani yang juga menjadi kelompok terdampak.
Sehingga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu juga dikhususkan untuk menyelamatkan petani dari dampak pandemi sehingga mereka tidak kesulitan hidup. Sejauh ini, BLT khusus untuk petani belum diperhatikan pemerintah.
Kedua, adaptasi teknologi untuk lahan gambut perlu diakselerasi kepada para petani dan terus dipantau agar terus produktif.
Ketiga, jangka menengah, jalan tengah selain cetak sawah, yaitu perlunya mencari lahan lain yang padi bisa tumbuh. Di Kalteng sendiri masih banyak lokasi yang siap, namun memang tidak berbentuk blok luas. Misalnya, di daerah Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan yang dialiri Sungai Barito, menurut Dinas Pertanian Kalteng juga prospek sebenarnya untuk tumbuh padi.
Keempat, jangka panjang, kembangkan food estate untuk diversifikasi selain beras misalnya jagung, gandum, singkong, sagu di Indonesia bagian timur dan lainnya. Sesuaikan dengan pangan lokal, kurangi ketergantungan terhadap beras. Periode pertama Jokowi misalnya, Kalteng akan dijadikan program food estate, namun sekarang kembali mengecil dengan hanya food rice.
Akhirnya, menghadapi Covid-19 dan ancaman defisit pangan, maka pemerintah perlu berpikir matang. Kegagalan PLG jangan diulangi terus. Belajarlah dari sejarah Soeharto dan SBY, jangan ceroboh gagal lagi. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalteng, dan Kabupaten Pulpis perlu bersinergi mensukseskan upaya cetak sawah ini. Hasilnya tentu tidak instan, 2-3 tahun lagi. Namun, minimal dapat mengantisipasi ancaman krisis pangan beras jika ada musibah yang tidak terduga lagi.
Apung Widadi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Palangka Raya, Direktur REGIO (Perkumpulan untuk Pemerataan Ekonomi dan Keuangan Indonesia)
