Kolom

Melanjutkan Pembaruan MA

Idul Rishan - detikNews
Jumat, 22 Mei 2020 17:27 WIB
Gedung Mahkamah Agung
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Pidato perdana Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin telah memberikan penegasan bahwa peta pembaruan peradilan akan terus dilanjutkan. Hal ini disampaikan setelah Presiden Joko Widodo resmi melantik Syarifuddin sebagai nahkoda baru MA. Menjadi Ketua ke-14 dalam sejarah berdirinya institusi MA, Syarifuddin akan melanjutkan legasi kepemimpinan Hatta Ali yang telah menjabat sejak 2012.

Suksesi kepemimpinan ini sekaligus menjadi momentum krusial bagi MA; melanjutkan yang baik dan membenahi beberapa catatan di bawah kepemimpinan sebelumnya. Meminjam istilah Satjipto Rahardjo (2010), bahwa lembaga negara merupakan living body, selalu ada peninggalan yang baik dari nahkoda pendahulunya, tetapi juga akan menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh suksesinya.

Membaca pola kebijakan internal MA sejak 2012, legasi yang ditinggalkan Hatta Ali perlu mendapatkan apresiasi terutama pada aspek simplifikasi manajemen perkara. Di bawah kepemimpinannya, MA mengubah entitasnya sebagai lembaga peradilan modern. Era disrupsi mendorong MA untuk melakukan adaptasi terhadap manajemen perkara. Mulai dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, E-Litigasi, Penerimaan Pengaduan Online dan juga Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (small claim court). Legasinya memperkenalkan optimalisasi pelayanan dan penyelesaian perkara secara cepat dan efisien.

Tidak jauh berbeda dengan konsep yang ditawarkan Reiling (2009), bahwa teknologi digital di dalam dunia peradilan menjadi salah satu upaya mencapai kemudahan terhadap akses keadilan (acsess to justice). Sebagai nahkoda baru, Syarifuddin perlu melanjutkan legasi Hatta Ali guna melanjutkan cita pembaruan MA. Kebijakan internal MA dalam memanfaatkan teknologi digital dalam proses peradilan menjadi kian penting. Mengingat di tengah amukan wabah Covid-19, MA memiliki peran untuk memberikan pelayanan dan akses keadilan secara optimal.

Namun perlu diingat, legasi Hatta Ali juga menyisakan dua agenda yang masih berjalan lambat. Dua agenda pembaruan itu meliputi upaya MA dalam memutus rantai korupsi dan penataan manajemen jabatan hakim. Meningkatnya resonansi korupsi pada 2015-2016 mendorong MA mengeluarkan tiga produk Perma berupa disiplin kerja, pengawasan dan pembinaan atasan langsung, dan whistleblowing system. Masing-masing kebijakan internal ini kemudian dikuatkan lagi dengan menetapkan Maklumat Ketua MA sebagai respons untuk "bersih-bersih" di institusi.

Tak banyak yang menyadari bahwa rekayasa internal MA di bawah kepemimpinan Hatta Ali kenyataannya tidak mampu menekan praktik jual beli perkara yang melibatkan hakim dan pejabat pengadilan. Analisis Herlambang (2018) menarik untuk menggambarkan kondisi ini. Benih bobroknya lembaga peradilan memang telah diinkubasi lama sejak Orba. Sekalipun penyatuatapan telah dilakukan MA, tidak serta-merta membawa perubahan di dalam tubuh peradilan itu sendiri.

Hasil lembaga survei (LSI, 2019) menunjukkan, institusi pengadilan berada di tiga terbawah yang mendapatkan kepercayaan publik yang relatif rendah. Di bawah institusi MA, pengadilan hanya mendapatkan nilai 71% di atas partai politik dan DPR. Sedari awal konsep penyatuatapan itu dilakukan, MA tidak pernah membayangkan betapa besar ledakan pemekaran daerah yang terjadi setelah transisi politik. Mau tidak mau pemekaran daerah menuntut kesiapan MA atas pembengkakan sumber daya manusia.

Tanpa melibatkan mitra, MA akan kesulitan mengawasi ratusan badan pengadilan, ribuan hakim serta pejabat pengadilan di bawahnya. Pada titik ini, masalah paradigmatik MA kerap muncul. Ego sektoral kelembagaan jauh lebih dominan dari pada upaya untuk mendorong percepatan reformasi peradilan. Persoalan mendasar kepemimpinan MA selama ini klise, yaitu ketiadaan titik temu antara prinsip independensi dan akuntabilitas. Akibatnya hubungan MA dan Komisi Yudisial (KY) berjalan secara diametral.

MA menutup diri dari fungsi pengawasan, KY pun bergerak tanpa gigi. Kewenangannya lemah dan kerap dilemahkan. Semakin tertutup MA, maka akan semakin sulit memutus rantai korupsi di bawah atap mahkamah. Padahal jika menggunakan analisis Burbank (2003), intervensi lembaga eksternal dibutuhkan di kala persepsi korupsi di internal lembaga peradilan tinggi. Sebaliknya, jika persepsi korupsinya rendah, intervensi eksternal perlu diminimalisasi.

Hal lain yang masih menjadi pekerjaan besar bagi Ketua MA terpilih ialah ketimpangan independensi antarsesama jabatan hakim. Selama ini, hubungan antara hakim, Ketua PN, dan Sekretariat MA menjadi sangat administratif-hierarkis. Beberapa dampak yang ditimbulkan, hakim bisa kehilangan independensinya ketika memutus perkara. Tanpa bermaksud mengeneralisasi, hal ini kerap berdampak pada kualitas putusan yang dijatuhkan.

Penelitian KY pada 2017 yang dilakukan oleh Sulistiyowati Irianto dkk menunjukkan adanya pola hubungan birokratis pada jenjang jabatan hakim di institusi MA. Kendala ini kerap muncul pada tataran praktis. Hakim tidak lebih sebagai corong undang-undang ketika memutus sebuah perkara. Alasan klasik yang sering muncul ialah "agar tidak disalahkan atasan dan tidak berdampak pada promosi dan mutasi hakim."

Anasir di atas memberikan penekanan bahwa suksesi kepemimpinan MA yang baru perlu memberikan stimulus berupa pembaharuan kebijakan dalam manajemen jabatan hakim. Tidak mudah memang, tetapi harapan itu ada. Selamat bertugas, Yang Mulia!

Idul Rishan penulis buku Kebijakan Reformasi Peradilan

(mmu/mmu)