Kolom

Disrupsi Kebijakan Prakerja

Muhammad Syarif - detikNews
Senin, 18 Mei 2020 15:53 WIB
Ilustrasi Kartu Pra Kerja
Ilustrasi: Luthfy Syahban/Tim Infografis
Jakarta -

Kontroversi seputar kartu prakerja masih sebatas apakah efektif di saat krisis. Desain awal kartu prakerja adalah sebagai suplemen untuk mengatasi permasalahan mismatch dunia pendidikan-kerja dan besarnya low-skilled labour di Indonesia. Kebijakan ini didesain dalam kondisi perekonomian normal. Ketika kondisi perekonomian mengalami perubahan akibat dampak wabah Covid-19, dari sinilah kontroversi mulai merebak.

Di luar segala kontroversi tersebut, terdapat banyak hal yang sebenarnya perlu dibahas dari kebijakan kartu prakerja. Tulisan ini mencoba menganalisis bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi ekosistem ekonomi digital. Terdapat dua hal menjadi catatan penting; pertama, bagaimana kebijakan prakerja ini mendisrupsi ekosistem digital pelatihan online. Kedua, bagaimana kebijakan prakerja merusak mekanisme insentif pelatihan online.

Disrupsi Ekosistem

Kartu prakerja muncul di tengah ekosistem dunia digital. Pelatihan baik yang dilakukan secara online ataupun proses transaksinya secara online sudah mulai tumbuh jauh sebelum kebijakan kartu prakerja ini diluncurkan. Berbagai platform digital sudah banyak bermunculan sebagai mediator antara pemilik/produsen jasa pelatihan dan konsumen yang membutuhkan pelatihan.

Produsen pelatihan menawarkan pelatihannya melalui platform, dan konsumen memilih sesuai kebutuhan dan bujet yang dia miliki. Ekosistem pelatihan digital ini disebut two-sided market, yang terdiri dari tiga pemain yaitu user (konsumen pelatihan), platform digital, dan pedagang (produsen jasa pelatihan). Setiap pemain punya cara sendiri untuk mengoptimalkan kepentingannya di dalam pasar.

Insentif user mengikuti pelatihan adalah untuk menambah skill dan membantu mendapatkan pekerjaan. User akan memilih pelatihan dan platform digital yang mendukung mencapai tujuan, terutama dengan kondisi bujet terbatas. User dapat berpindah dari satu platform ke platform lain, disesuaikan dengan kebutuhan.

Di sisi lain, pedagang membutuhkan user. Semakin banyak user dalam satu platform, maka semakin besar peluang pelatihannya akan dipakai. Pedagang mendapatkan keuntungan dari pembayaran dari user. Biaya yang ditanggung oleh pedagang salah satunya dalam bentuk merchant fee atau transaction fee yang harus dibayar ke platform. Untuk mengoptimalkan keuntungan, merchant dapat membuka pelatihan di berbagai platform.

Digital platform mendapatkan keuntungan dari merchant/transaction fee. Platform bersaing dengan platform lainnya untuk menarik user dan merchant. Dalam two-sided market, sebuah platform harus memilih di mana beban terbesar harus dikenakan. Apakah kepada user (subscription base) atau pedagang (transaction/merchant fee base).

Ketika membebankan kepada user terlalu besar, maka ada risiko jumlah user akan berkurang. Apabila user berkurang, maka merchant yang tertarik bergabung dalam platform juga berkurang. Akhirnya platform tersebut akan kalah bersaing platform lain. Hal yang sama juga dapat terjadi apabila merchant fee terlalu besar, berpengaruh pada berkurangnya jumlah pedagang, yang pada akhirnya mengurangi jumlah user.

Kemunculan kartu prakerja pada dasarnya menjadi disrupsi pada ekosistem ini. Melalui prakerja pemerintah menjalankan dua kebijakan. Pertama, memberikan dana pelatihan gratis kepada 5,6 juta user. Kedua, apabila pelatihan telah dilakukan, penerima kartu akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 2,55 juta.

Dua hal tersebut menimbulkan sejumlah disrupsi. Pertama, dana pelatihan gratis berpotensi mendorong harga pelatihan menjadi tinggi sekaligus menghambat ekosistem untuk menyeleksi layanan pelatihan yang terbaik. Ketika sebuah ekosistem platform digital yang masih baru mendadak mendapatkan kucuran dana dan user dalam jumlah besar, hal ini belum tentu akan baik untuk keberlanjutan ekosistem.

Ketika jumlah penyedia jasa dan platform digital masih terbatas, apabila permintaan meningkat tajam, sedangkan jumlah penawaran tetap, maka secara umum ada kenaikan harga pelatihan.

Efek berikutnya, produsen pelatihan akan berlomba membuat konten yang berhubungan (eligible) untuk menangkap peluang kartu prakerja. Hal ini akan menimbulkan spill-over effect kepada pelatihan non-prakerja. Contohnya, pelatihan yang non-eligible untuk kartu prakerja akan berkurang ataupun semakin mahal, karena jumlah penawarannya akan menurun.

Kedua, dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi krisis seperti saat ini, maka di dalam kartu prakerja dimasukkan fitur transfer tunai dengan syarat menyelesaikan pelatihan. Hal ini menyebabkan bergesernya insentif peserta pelatihan. Pada dasarnya, insentif utama peserta untuk mengikuti pelatihan adalah kualitas pelatihan yang akhirnya membantu mereka untuk menemukan pekerjaan yang baru.

Tetapi, munculnya fitur transfer tunai menyebabkan insentif ini bergeser, dari menambah skill untuk dapat bekerja jadi mencairkan dana tunai. Hal ini pada akhirnya juga merubah insentif bagi platform dan pedagang. Implikasinya, pencari kerja akan cenderung memilih pelatihan yang mudah dan cepat selesai yang cenderung bermutu rendah.

Lalu bagi pedagang, karena permintaan untuk pelatihan yang mudah tinggi, maka mereka cenderung akan memproduksi pelatihan dengan mutu rendah tetapi mudah untuk diselesaikan oleh pencari kerja. Hal tersebut dapat menciptakan crowding out effect, di mana penyedia jasa pelatihan dengan mutu tinggi untuk keluar dari pasar. Semua hal tersebut pada akhirnya berimplikasi pada penurunan kualitas pelatihan secara umum di ekosistem digital tersebut.

Platform digital juga mengalami pergeseran insentif. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, platform saling bersaing untuk mendapatkan user dan pedagang. Platform akhirnya mendorong pelatihan yang mudah dengan iming-iming insentif tunai. Salah satu platform digital bahkan menulis di halaman utama web-nya: Kursus-kursus ini dirancang khusus dengan durasi penyelesaian paling cepat namun tetap bermanfaat. Cukup selesaikan 1 kursus dan kamu bisa segera terima insentifmu!

Dari situ kita bisa melihat secara gamblang dampak dari pergeseran insentif ini. Selain itu, untuk menarik pedagang yang "sesuai" dengan prakerja, platform bisa melakukan diskriminasi merchant fee, di mana pedagang yang tinggi permintaan (karena mudah dan bermutu rendah) dikenakan merchant fee yang lebih rendah dibandingkan pedagang yang berkualitas bagus.

Hal lain yang terdampak adalah kredibilitas dari sistem rating. Sistem rating pada dasarnya digunakan untuk menyelesaikan informasi yang tidak asimetris antara user dan pedagang. User tidak memiliki informasi yang baik terkait kualitas pedagang; hal ini menyebabkan dua hal, yaitu moral hazard (pedagang menawarkan pelatihan dengan kualitas buruk) dan adverse selection (user tidak dapat membedakan kualitas pedagang akhirnya menunda konsumsi).

Sistem rating dapat menciptakan apa yang disebut separating equilibrium, di mana pedagang dengan kualitas buruk tidak dapat berpura-pura menjadi pedagang dengan kualitas baik. Adanya rating membuat kualitas seorang pedagang dapat dinilai banyak orang, dan hasil penilaian tersebut dapat diakses oleh banyak calon pembeli.

Pergeseran insentif menyebabkan pelatihan-pelatihan yang mudah dengan mutu rendah dikhawatirkan akan mendapatkan rating yang cenderung tinggi. Adanya kebijakan prakerja membuat rating pelatihan prakerja menjadi tinggi dan mendapatkan rating dari banyak user.

Pada salah satu platform digital yang melaksanakan program prakerja, dalam tautan best seller, lima dari enam pelatihan yang masuk kategori tersebut adalah program prakerja. Pelatihan-pelatihan prakerja, setidaknya yang terlihat, mendapatkan rating 4,7-5 (dari 5 bintang), dengan total user yang memberikan rating antara 50-17.000 user. Berbanding terbalik dengan pelatihan non-prakerja yang banyak mendapatkan banyak mendapatkan rating di bawah 4,8, dengan jumlah pemberi rating hanya berkisar antara 400-2000 user.

Hal ini dapat berimplikasi panjang. Dalam penelitiannya, Fleder dan Hosanagar (2009) mengatakan sistem rating (rekomendasi) berpotensi menurunkan sales diversity. Menurut mereka, sistem collaborative filters terus merekomendasikan produk berdasarkan penjualan dan rating.

Hal tersebut membuat produk yang secara historis banyak terjual dan mendapatkan rating tinggi akan terus menjadi rekomendasi utama di dalam platform. Sehingga akan menciptakan rich-get-richer effect untuk produk yang popular. Apabila kredibilitas sistem rating turun, dikhawatirkan akan menyebabkan kredibilitas pelatihan prakerja akan turun, sehingga akhirnya menurunkan minat para calon pemberi kerja. Hal ini tentu perlu dihindari.

Untuk memperbaiki ekosistem yang didisrupsi oleh prakerja, maka diperlukan sejumlah kebijakan. Pertama, memperkuat kurasi pelatihan. Kurasi tidak boleh hanya dilakukan oleh platform digital, tetapi juga oleh tim independen yang ditunjuk oleh PMO.

Kedua, mendorong munculnya sistem rating dari pemberi kerja. Ketika sistem rating dari user menjadi rusak, maka perlu ada sistem rating penyeimbang, dalam hal ini sebagai dari pemberi kerja. Pemberi kerja memiliki insentif untuk memberikan rating yang tepat. Adanya rating pemberi kerja dapat memperbaiki kualitas signalling dari pelatihan prakerja.

Ketiga, perlu forum khusus antara platform-provider pelatihan dengan pemberi kerja. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelatihan sekaligus memperkuat proses link and match dalam ekosistem prakerja.

Muhammad Syarif Policy Analyst pada Indonesia Services Dialogue

(mmu/mmu)