Kolom

Menyoal Kenaikan Kembali Iuran BPJS Kesehatan

Okky Asokawati - detikNews
Senin, 18 Mei 2020 10:32 WIB
Okky Asokawati
Okky Asokawati (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan kedua ini menyusul perubahan pertama melalui Perpres 75 Tahun 2019 telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada 27 Februari 2020 lalu melalui putusan MA No 7 P/HUM/2020.

Pembatalan MA terhadap Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres No 75 Tahun 2019 terkait dengan jumlah besaran iuran BPJS Kesehatan yang dinilai oleh majelis hakim bertentangan dengan norma di atasnya yakni UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Satu hal yang patut digarisbawahi dari putusan MA ini, majelis hakim MA menyebutkan selain melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan di atasnya, Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres 75 Tahun 2019 yang isinya perihal kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini (untuk semua kelas) dinilai tidak tepat di tengah situasi kemampuan masyarakat yang belum meningkat serta layanan BPJS Kesehatan yang belum optimal.

Putusan MA ini harus dibaca dalam bingkai negara hukum yang mengedepankan hukum sebagai panglima dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Putusan MA ini juga harus ditempatkan sebagai bagian dari koreksi terhadap produk hukum yang merupakan kewenangan pengaturan yang dimiliki presiden melalui peraturan presiden (perpres).

Kini, penerbitan Perpres No 64/2020 kembali memantik polemik di tengah publik. Pro dan kontra muncul di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, momentum penerbitan Perpres 64/2020 ini di saat situasi pandemi Covid-19, dimana ekonomi masyarakat mengalami penurunan cukup tajam. Program jaring pengaman sosial (social safe net) yang digulirkan pemerintah sejak April lalu mengonfirmasi tentang kondisi objektif perekonomian masyarakat pasca-pandemi Covid-19.

Legalitas

Perubahan aturan melalui Perpres 64 Tahun 2020 ini secara umum mengoreksi sejumlah norma yang telah dibatalkan oleh MA pada Februari lalu. Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan publik tak lain di ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) terkait besaran iuran BPJS Kesehatan.

Di ketentuan pasal 34 ayat (1) untuk peserta BPJS Kelas III besaran iuran sebesar Rp 42.000 atau sama dengan besar iuran peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hanya saja, di kelas III ini di aturan baru ini selama Juli-Desember 2020 peserta kelas III hanya membayar Rp 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500 disubsidi pemerintah atau pemerintah daerah (Pemda).

Namun, di ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b, sejak awal tahun 2021 hingga seterusnya, peserta kelas III diminta membayar sebesar Rp 35.000 dan sisanya yakni sebesar Rp 7.000 dibayarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Sedangkan di Pasal 34 ayat (2) Perpres 64 Tahun 2020 besaran iuran bagi peserta kelas II sebesar Rp. 100.000,- dan peserta kelas I sebesar Rp 150.000. Besaran iuran kelas I dan kelas II ini mengalami penurunan masing-masing Rp 10.000 dibanding ketentuan sebelumnya sebagaimana diatur di Perpres 75 Tahun 2019.

Bagaimana legalitas Perpres 64/2020 ini? Bila membaca secara jernih pertimbangan dan amar putusan majelis hakim, terdapat satu hal pertimbangan yang disampaikan mahkamah atas pembatalan norma di Perpres 75/2019 menjadi kunci untuk menilai apakah Perpres 64/2020 ini memiliki legalitas atau tidak.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan akar masalah di tubuh BPJS Kesehatan yakni mengenai tata kelola BPJS Kesehatan secara keseluruhan tidak terselesaikan sehingga mengakibatkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan selalu defisit.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menyebutkan ada masalah serius di sistem hukum BPJS Kesehatan ini baik dari struktur hukum (legal structure) yakni masih terjadinya ego sektoral antarlembaga yang menangani penyelenggaraan jaminan kesehatan, substansi hukum (legal substance) yakni terjadinya tumpang tindih aturan dan inkonsistensi penegakan hukum.

Selan hal tersebut, mahkamah juga menyebutkan masalah budaya hukum (legal culture) yakni masih adanya masalah baik di pembuat kebijakan, pemangku kepentingan dan masyarakat. Ketiga masalah tersebut, dalam pandangan mahkamah mengakibatkan persoalan sistemik dalam tata kelola BPJS Kesehatan.

Pertanyaan mendasar ditujukan kepada pemerintah, apakah berbagai catatan penting dalam pertimbangan dan amar putusan MA terkait pembatalan sejumlah norma di Perpres 75/2019 telah mengalami perbaikan melalui penerbitan Perpres 64/2020? Pertanyaan ini menjadi kunci untuk mengetahui apakah Perpres 64/2020 ini memiliki basis legalitasnya atau tidak.

Saya berpendapat pasca-putusan MA tersebut belum ada upaya konkret dan kuat oleh pengelola BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk melakukan perbaikan yang mendasar dalam tata kelola BPJS Kesehatan ini. Padahal, dalam pertimbangannya, mahkamah telah jelas memberi catatan penting atas pengelolaan BPJS Kesehatan ini.

Perbaikan Tata Kelola

Isu perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan mestinya menjadi hal penting bagi pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan sebagai tindak lanjut dari putusan MA dalam uji materi Pepres 75/2019 pada 27 Februari 2020 lalu. Sayangnya, tindak lanjut atas putusan MA tersebut justru melahirkan Perpres 64/2020 yang jauh dari perbaikan substansial dalam tata kelola BPJS Kesehatan.

Pertimbangan majelis hakim MA sejalan dengan sejumlah rekomendasi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sengkarut pengelolaan BPJS Kesehatan ini.

Sejumlah rekomendasi KPK terkait persoalan BPJS Kesehatan ini di antaranya karena terjadinya inefisiensi dan penyimpangan (fraud). Pilihan menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan tidak menjadi solusi selama tata kelola BPJS Kesehatan tidak ada perbaikan. Mengenai penyimpangan ini juga terkonfirmasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk menyusun Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) yang hingga Juli 2019 lalu baru 32 PNPK dari target sejak 2015 sebanyak 80 PNPK. Keberadaan PNPK ini akan memangkas pengobatan yang tidak perlu (unnecessary treatment). Sejalan dengan hal tersebut, semestinya BPJS Kesehatan meninjau paket Indonesia Case Base Groups (INA CBGs) dan kapitasi yang berbasis kinerja. Secara simultan Kementerian Kesehatan juga didorong membuat Standard Operasional Procedure (SOP) yang memuat penerimaan hingga pemulangan pasien (clinical pathway) secara baik.

Selain itu, KPK juga merekomendasikan agar Kemenkes memberi pilihan untuk pembatasan manfaat bagi penyakit katastropik yakni penyakit akibat gaya hidup. Dengan langkah ini, dalam kajian KPK dapat mengurangi potensi pengobatan yang tidak perlu sebesar 5-10%.

Akhirnya, di atas semua itu, keberadaan BPJS Kesehatan hakikatnya merupakan bagian dari implementasi perintah konstitusi di mana negara memiliki tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan merupakan opsi yang harus dikedepankan ketimbang menaikkan besaran iuran.

Okky Asokawati Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem

(mmu/mmu)