Mimbar Mahasiswa

Ekspor Lobster: Pak Edhy Puas, Bu Susi Senang?

Bastian Ragas - detikNews
Jumat, 15 Mei 2020 17:00 WIB
Benih Lobster
Ilustrasi: Deny Pratama/detikcom
Jakarta -

Sedang disibukkan oleh isu pandemi, konspirasi elit global, prank youtuber, dan perbudakan maritim, jutaan masyarakat Indonesia bahkan tidak menyadari bahwa lobster asal Indonesia telah dilegalkan untuk kebutuhan ekspor.

Setelah diskusi panjang dengan berbagai pihak, akhirnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengetok peraturan menteri tersebut pada Rabu (6/5) lalu.

Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan itu telah resmi menggeser Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 milik mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti.

Meski antara Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti sempat berseteru terkait legal atau tidaknya ekspor lobster pada akhir 2019 lalu, saya rasa setelah ini keadaan akan lebih membaik. Sebab peraturan baru yang telah dirilis oleh Edhy Prabowo itu terasa bijak dalam mengatasi permasalahan dan perseteruan yang terjadi.

Meskipun politikus Partai Gerindra itu melegalkan lobster untuk diekspor, baik dalam ukuran konsumsi ataupun benih, ia tak serta merta mengesampingkan esensi penolakan yang sempat disampaikan oleh berbagai pihak, utamanya Susi Pudjiastuti.

Kala itu, pengusaha sekaligus mantan pemimpin KKP itu sempat menolak wacana ekspor lobster yang disampaikan oleh pimpinan KKP yang baru. Sebab, menurutnya menjaga keseimbangan populasi lobster dalam negeri ialah wacana yang lebih penting, ketimbang harus menuruti permintaan pasar dunia.

"Toh kalau sudah berukuran konsumsi, lobsternya juga bakal dijual ke Indonesia," kira-kira begitu pemikirannya.

Apa yang menjadi kekhawatiran Ibu Susi juga menjadi kekhawatiran saya pada saat itu. Sebab lobster ini belum ada teknologi budidayanya. Kalaupun ada, hanyalah teknologi pembesaran saja, seperti yang dikuasai Vietnam sekarang. Tapi untuk teknologi pemijahan atau pembiakannya, belum bisa ditemukan pada lobster. Sehingga, populasi lobster di alam sangat rentan jika nantinya terjadi eksploitasi berlebihan.

Dengan adanya peraturan baru tersebut, kabar baik akhirnya mendatangi berbagai pelaku usaha lobster. Para nelayan kecil kemungkinan akan sangat bersyukur karena bisa mencari benih lobster lagi di laut. Sedangkan pengusaha eksportir lobster sudah pasti tersenyum lebar karena mereka bisa mengirim lobster lagi ke luar negeri.

Saya akan merangkum apa saja kandungan Permen KP No. 12 Tahun 2020 tersebut, hingga alasan saya bisa menyimpulkan bahwa isi peraturan baru tersebut sungguh bijak dalam menyikapi keadaan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk menangkap benih lobster harus sesuai kuota dan lokasi yang telah ditetapkan. Kemudian penangkapan benihnya juga harus dilakukan oleh nelayan kecil yang telah terdaftar. Hal itu sudah pasti bertujuan untuk membatasi jumlah nelayan dan menghindari eksploitasi berlebihan penangkapan lobster.

Selain itu, alat tangkap yang digunakan pun harus bersifat statis atau pasif. Jadi nelayan dilarang menangkap benih lobster menggunakan pukat yang terpasang di kapal dan ditarik begitu saja.

Lalu, benih lobster yang telah ditangkap akan bermuara pada dua sektor, yaitu budidaya atau langsung ekspor. Khusus untuk benih yang akan dibudidayakan dahulu, lokasi budidaya juga harus sesuai ketetapan pemerintah. Kemudian jika sudah panen, pembudidaya wajib melepaskan kembali lobster ke alam sebanyak 2% dari total panen. Dan pelepasannya juga dilakukan di tempat awal pengambilan benih.

Itulah alasan mengapa nelayan harus terdaftar, agar asal usul benihnya jelas. Serta tuntutan untuk merilis sebagian hasil panen ialah regulasi yang sangat bijak. Karena keinginan pihak yang awalnya menentang pun terpenuhi, yaitu pemulihan ekosistem dan pemulihan populasi lobster di alam.

Kegiatan ekspor juga diatur dalam Permen tersebut. Mulai dari kuota ekspor yang ditentukan secara berkala tergantung stok dalam negeri, menunjuk beberapa bandara saja sebagai pintu keluar utama lobster, hingga eksportir harus terdaftar secara resmi.

Dan yang paling saya dukung dari aturan baru itu ialah, pada Pasal 5 menyatakan bahwa pelaku eksportir harus melakukan kegiatan budidaya juga. Dengan ketentuan, eksportir tersebut telah berhasil panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan lobster sebanyak 2% dari hasil panen. Sehingga dengan peraturan seperti itu, eksportir juga turut andil dalam menstabilkan populasi lobster di alam, jadi tidak hanya mengeksploitasi saja.

Serta pada pasal 5 juga dijelaskan bahwa harga terendah benih lobster dari para nelayan penangkap menjadi patokan untuk harga lobster yang diekspor. Sehingga harga lobster di pasaran tidak terlampau mahal dari harga nelayan, sehingga nelayan pun tidak dirugikan.

Itulah beberapa peraturan baru dari Menteri Edhy Prabowo. Meskipun isi dari peraturan juga membahas regulasi terkait kepiting dan rajungan, perihal lobster lebih saya utamakan karena telah banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Semoga bisa diterapkan secara adil dan berkelanjutan. Mengingat Indonesia ialah negara maritim yang sudah seharusnya merdeka dengan potensinya.

Serta, semoga juga tidak lupa dengan berbagai konsekuensi yang telah tertulis bagi pelanggar aturan itu. Bahwa bagi pelanggar akan dikenai peringatan atau teguran tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan, pembekuan izin, hingga denda administrasi.

Pak Edhy puas dengan memenuhi permintaan pasar, Bu Susi pun senang populasi lobster bisa stabil. Apakah akan seperti itu? Kita tunggu saja kelanjutannya.

Khusus untuk pihak akademisi perikanan, tolong segera temukan cara memijahkan lobster. Karena sebaik-baiknya industri adalah yang mampu mandiri.

Bastian Ragas mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga

(mmu/mmu)