Kolom

Menyoal Ekspor Benih Lobster

Roziqin Matlap - detikNews
Jumat, 15 Mei 2020 15:05 WIB
ekspor benih lobster
Ilustrasi: Tim Infografis detikcom
Jakarta -

Setelah perdebatan panjang di masyarakat, akhirnya keluar juga keputusan yang dikhawatirkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membolehkan ekspor benih lobster. Melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2020 yang diundangkan pada 5 Mei 2020 resmi sudah larangan ekspor benih lobster yang ditetapkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti melalui Permen Nomor 56 Tahun 2016 dicabut. Menurut saya, kebijakan baru tersebut bermasalah dan harus dievaluasi.

Sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid, Indonesia menyadari bahwa potensi perikanan sangat besar bagi perekonomian. Bahkan nenek moyang Indonesia dulu dikenal sebagai pelaut, yang mengandalkan hasil laut sebagai sumber perekonomian. Demikian pula Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berambisi dengan dunia maritim sehingga mendirikan Kementerian Koordinator Maritim selain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Myanmar pada 2014, Presiden Jokowi menjelaskan keinginan mewujudkan konsep Poros Maritim Dunia yang menekankan pentingnya ekonomi maritim, budaya maritim, pertahanan maritim, konektivitas maritim, dan diplomasi maritim.

Sayangnya, hingga kini sektor maritim belum menjadi andalan ekonomi Indonesia. Komoditas ekspor terbesar Indonesia masih ditempati ekspor bahan bakar mineral, sementara ekspor hasil laut bahkan belum masuk dalam sepuluh komoditas unggulan Indonesia. KKP sebagai garda terdepan yang seharusnya memajukan sektor kelautan, justru berpotensi mengurangi ekspor dan mengganggu keberlanjutan ekosistem lobster dengan mengizinkan ekspor benih hewan tersebut.

Kualitas Bagus

Lobster Indonesia memiliki kualitas yang bagus dan tersebar di berbagai daerah mulai dari Sumatera hingga Papua. Lobster dengan berat 200 gram dijual sekitar Rp 400 ribu, sementara yang di atas 300 gram seharga Rp 600 ribuan.

Meski memiliki nilai ekonomi tinggi, lobster baru dibudidaya di Indonesia mulai tahun 2000. Indonesia tertinggal dari Vietnam yang memulai budidaya lobster sejak 1992. Diperkirakan sekitar 80 persen benih lobster Vietnam berasal dari Indonesia. Nelayan Vietnam memiliki keahlian budidaya, sehingga mereka bisa menjual lobster dengan harga berkali lipat saat dewasa. Misalnya dari impor benih sebesar 6,2 juta dolar AS dalam satu tahun, Vietnam berhasil mengekspor lobster dewasa dengan nilai 13,59 juta dolar AS pada tahun yang sama.

Untuk meningkatkan ekspor lobster dewasa dan menjaga keberlanjutan ekosistem lobster, pemerintah sejak 2015 melarang ekspor benih lobster. Menteri Kelautan Susi Pudjiasuti pada 2015 melalui Permen Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Permen Nomor 56 Tahun 2016 mengatur bahwa ekspor lobster hanya diperbolehkan untuk yang berukuran karapas lebih dari delapan sentimeter, atau memiliki berat di atas 200 gram per ekor. Selain itu, peraturan tersebut mengatur bahwa lobster yang sedang bertelur dilarang untuk diekspor agar ia bisa bereproduksi dengan baik terlebih dahulu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor lobster dewasa dari Indonesia meningkat sekitar empat kali lipat sejak pelarangan ekspor benih, yang semula pada 2015 sebesar Rp 7 juta dolar AS, menjadi 28,5 juta dolar AS pada 2018. Indonesia yang semula menduduki peringkat ke-20 pengekspor terbesar di dunia, kini menjadi peringkat ke-12.

Kini, Menteri Kelautan Edhy Prabowo membolehkan ekspor benih lobster dengan sejumlah syarat. Berdasarkan pengamatan saya, perumusan kebijakan ekspor benih lobster masih berasal dari pimpinan atau bersifat top-down, bukan dari aspirasi masyarakat. Sayangnya, kebijakan tersebut mengalami penolakan dari sebagian masyarakat, termasuk dari mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti.

Permen ekspor benih lobster sudah seharusnya berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di antara asas tersebut adalah kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum. Untuk itu, KKP perlu menunjukkan kajian komprehensif tentang berbagai dampak ekonomi dan sosial sebagai dasar membolehkan ekspor benih lobster. Mereka harus menunjukkan bahwa melalui kebijakan baru ekspor benih lebih lobster akan menghasilkan produktivitas lebih baik dari zaman Menteri Susi Pudjiastuti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembuatan kebijakan harus dilakukan dengan kejelasan tujuan, serta bersifat kedayagunaan dan kehasilgunaan (efektif dan efisien). Sebagai sebuah kebijakan publik, tentu tujuan tersebut harus selaras dengan tujuan nasional, dalam hal ini adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti meningkatkan pendapatan negara, menyejahterakan masyarakat secara luas, dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem lobster. Untuk itu, perlu ditunjukkan kajian mengenai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pembolehan ekspor benih lobster dalam mencapai tujuan nasional.

Benar bahwa pasca pelarangan ekspor benih lobster oleh Menteri Susi, terjadi banyak penyelundupan benih ke luar negeri. Namun demikian, maraknya penyelundupan benih lobster seharusnya tidak dijadikan alasan untuk membuka keran ekspor, sebagaimana maraknya penyelundupan satwa yang dilindungi tidak boleh dijadikan alasan membenarkan ekspor satwa tersebut. Demikian pula maraknya penyalahgunaan psikotropika, tidak boleh dijadikan alasan agar psikotropika bisa dijual bebas. Alangkah baiknya nelayan membudidayakan lobster dan menjualnya setelah dewasa agar meningkatkan pendapatan negara dan memajukan masyarakat.

Sebagai sebuah kebijakan publik, maka hasil akhir kebijakan ekspor benih lobster harus terukur dengan paramater tertentu. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan penilaian dari pihak internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan membantu terwujudnya visi Poros Maritim Dunia.

Roziqin Matlap mahasiswa Doktoral Zhejiang University Tiongkok, aktivis LBH Ansor Pusat

(mmu/mmu)