Menangani Pandemi: Pelajaran "Santai" dari Swedia

Mungkin tidak ada negara yang lebih dikritik di seluruh Eropa, jika tidak di seluruh dunia, kecuali Swedia. Ketika beberapa kompatriotnya di Uni Eropa mengalami pembatasan yang ketat dan lockdown secara penuh, orang-orang Swedia dengan santainya masih menikmati bunga-bunga bermekaran dan sinar mentari musim semi yang telah lama dinanti-nanti. Terkadang saya pun bingung untuk menjelaskan situasi santai di Swedia kepada teman-teman yang bertanya tanpa menjelaskan konteks Swedia sebagai suatu negara terlebih dahulu.

Selain melarang kumpul lebih dari 50 orang, tidak ada aturan yang lebih ketat di Swedia. Kontras dengan Jerman atau Korea Selatan, tidak semua orang dites massal kecuali Anda sudah menunjukkan gejala serius. Orang-orang hanya disarankan untuk tidak bepergian jika memang tidak diperlukan, diam di rumah dan karantina mandiri jika menunjukkan gejala ringan atau termasuk dalam kelompok berisiko. Perusahaan-perusahaan sangat disarankan untuk mengadopsi kebijakan work from home (WFH). Bar dan restauran tetap buka meskipun mereka telah dinasihati untuk hanya melayani penjualan take away. Sekolah dasar, layanan penitipan anak, dan sekolah-sekolah untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun tetap beroperasi; hanya universitas dan sekolah menengah atas yang ditutup.

Anders Tegnell, ahli epidemiologi yang bertanggung jawab menangani masalah pandemi di Swedia telah menekankan dalam wawancaranya dengan BBC bahwa pemerintah Swedia menggunakan pandangan jangka panjang dalam menangani pandemi ini. Meskipun pemerintah Swedia telah dikritik sebab dianggap bermain Russian Roulette terhadap penduduknya, Tegnell tetap kukuh dengan argumennya. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis paling tidak poin-poin apa saja yang menjadi pertimbangan utama pemerintah Swedia di balik respons mereka yang berani dan percaya diri.

Pertama, memahami konteks masyarakat. Tidak seperti negara-negara tetangga Uni Eropa seperti Italia atau Spanyol, orang-orang di Swedia telah terbiasa hidup mandiri dan terpisah dari orangtua sejak mereka berusia 18 tahun. Laporan dari koresponden BBC menyebutkan bahwa lebih dari setengah hunian di Swedia ditinggali oleh hanya satu penduduk. Hal ini menunjukkan pembatasan sosial (social distancing) sebenarnya sudah biasa diterapkan sehari-hari oleh penduduk Swedia tanpa perlu adanya paksaan dari pemerintah. Situasi ini semakin diuntungkan oleh fakta bahwa tingkat kepadatan penduduk di Swedia sangat rendah.

Lebih dari itu, Swedia sudah terlebih dahulu dikenal sebagai pioner dalam hal kesetaraan, hak asasi manusia, dan pendekatan feminis. Survei dari SOM Institute, Gothenborg University menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan penduduk Swedia terhadap orang lain sangat tinggi dan relatif stabil selama 20 tahun terakhir. Dengan tingkat kepercayaan dan kesetaraan yang tinggi, penduduk Swedia telah memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap satu sama lain.

Inilah yang menjadi alasan utama intervensi pemerintah yang relatif rendah seperti yang diutarakan Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven. Dalam siaran langsung televisi, Lovfen mengatakan bahwa dia percaya pada rasa solidaritas yang kuat antara penduduk Swedia dan semua orang di Swedia akan bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Memahami konteks masyarakat dengan segala aspek historisnya tersebut membuat pemerintah Swedia dapat menentukan kebijakan terkait pandemi yang lebih kontekstual dalam jangka panjang.

Kedua, berpedoman pada data. Swedia terkenal sebagai negara dengan segudang inovasi dan kemajuan teknologi. Telah banyak penemuan di bidang IT yang lahir di Swedia, seperti Spotify dan Skype. Kemajuan teknologi ini tidak hanya ditunjukkan di sektor privat, namun juga di sektor publik.

Swedia memiliki data kependudukan yang sangat terintegrasi. Setiap orang yang tinggal di Swedia wajib mendaftarkan dirinya di kantor imigrasi terdekat dan mendapat nomor kependudukan. Nomor kependudukan ini tersambung dengan segala aspek dalam kehidupan mereka. Data kependudukan yang sangat terintegrasi ini membantu pemerintah dalam mengawasi dan memetakan distribusi penduduk sekaligus mengklasifikasi mereka berdasarkan kriteria tertentu. Misal, pemerintah dapat tahu siapa saja yang termasuk dalam kelompok berisiko selama pandemi, berapa umur mereka, dan tinggal di mana.

Sampai dengan 3 Mei, data dari Coronakartan, situs internet yang melaporkan perkembangan pandemi corona di Swedia, mencatat telah ada 22.169 kasus positif Covid-19. Jumlah ini di luar orang-orang tanpa gejala atau dengan gejala ringan sebab hanya orang dengan gejala kritis yang dites. Jumlah korban meninggal mencapai 2.113 dengan 2.685 orang dirawat di rumah sakit. Terlepas dari statistik yang demikian, belum ada kebijakan yang lebih ketat yang diterapkan pemerintah Swedia. Hal ini disebabkan mereka berpedoman pada data yang mengindikasikan belum diperlukan kebijakan yang lebih ketat sejauh ini.

Merujuk pada demografi korban meninggal, mayoritas mereka adalah orang-orang yang tergolong dalam kelompok umur tua. Data dari Statista menunjukkan bahwa pada 17 April, dari 1.400 kematian di Swedia, 1.335 dari mereka adalah orang dengan umur di atas 59 tahun. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih ketat seperti menutup sekolah dasar atau tempat penitipan anak belum diperlukan. Selain karena risiko kehilangan tenaga medis yang kemungkinan akan mengambil cuti jika sekolah anak-anak mereka libur, anak-anak ini tidak termasuk dalam kelompok usia berisiko.

Data yang akurat membuat pemerintah Swedia dapat mengambil kebijakan yang lebih kontekstual dan bereaksi dengan cepat. Orang-orang dilarang mengunjungi rumah-rumah jompo dan jika mereka termasuk dalam kelompok beresiko, tetap diam di rumah dan minta tolong kepada orang lain untuk berbelanja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemanfaatan data yang akurat juga terlihat selama penyebaran virus yang masif di Stockholm. Menggunakan data populasi, pemerintah dengan cepat menganalisis di mana episentrum utama penyebaran virus dan apa penyebabnya. Pada akhirnya diketahui bahwa penyebaran paling masif terjadi di daerah pemukiman imigran padat penduduk dan alasan di baliknya adalah keterlambatan informasi sebab kendala bahasa. Pemerintah dengan cepat menangani permasalahan ini dengan mendistribusikan kepadatan penduduk dan menawarkan hunian jangka pendek selama pandemi.

Berpedoman pada data yang akurat juga membuat pemerintah dapat menentukan dua sampai tiga langkah ke depan. Tegnell dalam wawancaranya dengan percaya diri mengatakan bahwa pemerintah lebih dari siap untuk mengambil kebijakan lebih jika memang itu diperlukan, misalnya kasus Covid-19 di Swedia tiba-tiba naik drastis atau ada mekanisme penanganan yang lebih baik yang diterapkan negara lain yang dirasa juga cocok diterapkan di Swedia.

Pada kenyataannya, pemerintah Swedia telah melakukan hal tersebut. Diam-diam, mereka membangun rumah sakit lapangan di pinggiran Kota Stockholm untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, meski mayoritas tempat tidur di rumah sakit tersebut masih kosong sampai saat ini.

Tiga, berefleksi pada konteks politik. Memang benar bahwa Swedia menghadapi kebangkitan populisme beberapa tahun belakangan. Berita paling mencengangkan adalah ketika Partai Demokrat Swedia (SD) yang mengusung paham ultra-konservatif meraih suara 17,5 persen dalam Pemilu 2018 lalu. Hal ini tentu mengejutkan Partai Sosial Demokrat Swedia yang sudah bertengger di puncak kekuasaan selama bertahun-tahun.

Salah satu penjelasan dari fenomena ini adalah bukan karena orang Swedia telah berubah menjadi konservatif, namun karena dua partai utama, salah satunya Partai Sosial Demokrat, sudah mulai mengarah semakin ke tengah dan tidak lagi merepresentasikan ideologi yang jelas. Konsekuensinya, orang-orang mulai berpaling pada partai-partai alternatif yang lebih kecil dengan ideologi yang lebih jelas. Hal in ditunjukkan dari penurunan suara Partai Sosial Demokrat Swedia yang terdistribusi ke partai-partai lain, tidak hanya Partai Demokrat.

Lovfen dan partainya sangat paham bahwa segala kebijakan yang mereka ambil selama pandemi akan mempengaruhi tidak hanya masyarakat Swedia, namun juga peta politiknya. Swedia telah lama dikenal sebagai pengusung pendekatan feminis, dan tanpa paksaan secara dramatis mengubah pendekatan ini menjadi kebijakan pembatasan secara ketat oleh pemerintah selama pandemi tentu merupakan pertaruhan besar dan memerlukan kalkulasi yang cermat.

Perhitungan yang hati-hati dengan mempertimbangkan ongkos politik juga membuat pemerintah Swedia sangat berhati-hati dalam memberikan informasi publik. Selain siaran langsungnya pada 22 Maret, tidak ada lagi konferensi pers besar-besaran yang dilakukan Lofven mengenai pandemi. Tegnell dalam wawancaranya juga tidak ragu-ragu mengatakan "saya tidak tahu" ketika reporter BBC memaksa ia menjelaskan sesuatu di luar pemahamannya.

Kita telah menyaksikan pandemi digunakan sebagai kendaraan untuk mengatrol popularitas dan tingkat penerimaan (approval rate) pemimpin-pemimpin dunia. Donald Trump misalnya, lebih suka bertanya mengenai tingkat penerimaannya dibanding kesehatan ratusan juta rakyat Amerika. Presiden Korea Selatan Moon Jae-In paling tidak menggunakan sudut pandang ini dengan cara yang lebih baik. Kebijakan-kebijakannya yang dipuji oleh dunia dan WHO selama pandemi sukses menaikkan tingkat penerimaannya sampai 52,2 persen, tertinggi dalam rentang waktu 16 bulan ke belakang.

Ada garis tipis antara populisme dan tindakan tepat yang seharusnya diambil pemerintah. Garis tipis pemisah tersebut adalah data. Dalam hal ini, pemerintah Swedia dapat keluar dari jebakan populisme dengan tetap bersandar pada data yang akurat selain berkaca pada konteks masyarakat dan menghitung-hitung biaya politik --para pemimpin dunia sering terjebak pada yang terakhir ini.

Melihat konteks masyarakat dengan seksama, berlandaskan pada data yang akurat, dan secara hati-hati berkaca pada konteks politik membuat pemerintah Swedia tetap bersikukuh dengan pendekatan kontroversialnya selama pandemi yang di satu sisi juga menunjukkan hasil yang dapat terkontrol sejauh ini.

Mungkin sangat mengejutkan ketika negara yang sejak lama mengusung paham universalis seperti Swedia tiba-tiba berpaling pada prinsip utilitarian dengan secara kasat mata membiarkan penduduknya berhadapan langsung dengan virus tanpa adanya intervensi yang ketat dari pemerintah. Namun, bagaimanapun kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan yang hati-hati pada setidaknya konteks masyarakat, ketersediaan dan keakuratan data yang ada, serta konteks politik.

Menarik garis dengan Indonesia, kita juga dapat mempertimbangkan tiga poin pertimbangan di atas dalam menangani pandemi. Pertama, memahami konteks masyarakat. Kita telah terkenal dengan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat dan hal ini pun telah ditunjukkan dengan jelas selama pandemi. Konsep gotong-royong telah diakui efektif dalam memberikan jaring pengaman sosial informal selama puluhan tahun absennya jaring pengaman sosial formal dari negara.

Pemerintah dapat memanfaatkan karakter ini, contohnya, dengan membuat dapur umum. Selain bantuan sembako ke masing-masing rumah tangga, bantuan juga dapat dibuat terpusat per rukun tetangga dengan adanya satu dapur umum yang memastikan keamanan pangan warga satu wilayah tersebut. Distribusi makanan dapat dilakukan dari pintu ke pintu tanpa harus mengumpulkan warga. Ini adalah salah satu contoh memanfaatkan konteks yang sudah ada dalam masyarakat.

Kedua, bersandar pada data. Mungkin ini adalah keluhan paling umum dalam masyarakat, mulai dari para ilmuwan yang hendak membuat analisis permodelan sampai dengan ibu-ibu yang ingin mencairkan bantuan sosial, bahwa pemerintah kita memiliki data yang tidak seragam, baik secara vertikal antartingkat pemerintahan satu dan yang lain maupun secara horizontal antar kementerian/lembaga. Mungkin telah terlambat untuk merutuki keadaan ini, namun paling tidak masih ada ruang untuk berimprovisasi selama pandemi. Ketidakakuratan data yang kita alami selama pandemi harus menjadi peringatan yang kasar untuk sudah harus menyelesaikan permasalahan ini pasca pandemi.

Ketiga, konteks politik. Ini mungkin poin yang secara tidak perlu telah ditunjukkan dengan gamblang. Mulai dari pendekatan yang menuai banyak pertanyaan di awal-awal pandemi oleh Menteri Kesehatan, keputusan kontroversial Menteri Hukum dan HAM berkolaborasi dengan DPR mendorong pengesahan RKUHP dan pembebasan tahanan, sampai dengan konflik kepentingan staf khusus milenial presiden. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan politisi tidak memahami konteks politik selama pandemi. Atau bisa jadi mereka paham namun dengan mudahnya menutup mata.

Publik telah kelelahan dan kebingungan dengan berita mengenai pandemi dan ketidakakuratan data yang membuat mereka merasa cemas. Menambah bensin dalam api dengan melontarkan pernyataan tidak diperlukan atau mengambil tindakan kontra-produktif tidak membuat pemerintah meredakan situasi yang sudah ada. Kepekaan dari pembuat kebijakan dalam melihat efek pasca pandemi, baik dalam tingkat kepercayaan publik pada institusi atau aspek kesejahteraan masyarakat secara umum, sangat diperlukan untuk menghindari kebijakan-kebijakan kontra-produktif yang tidak penting.

Sementara konteks dan lintasan historis Swedia dan negara-negara lain berbeda, bukan berarti tiga pertimbangan di balik keputusan pemerintah Swedia di atas tidak dapat diadopsi oleh negara lain. Seperti yang dijelaskan oleh Tegnell, saat ini semua serba tidak pasti dan setiap negara berusaha mencari tahu pendekatan apa yang paling cocok untuk mereka. Hal ini bukan berarti apa yang telah diterapkan Swedia salah secara keseluruhan melihat hasil kebijakan pemerintah mereka yang sejauh ini cukup terkontrol.

Izzan Fathurrahman sedang menyelesaikan program studi M.Sc in Development Studies di Lund University, Swedia melalui beasiswa LPDP