Kolom

Menggugat Pemerintah China?

Elias Sumardi Dabur - detikNews
Kamis, 14 Mei 2020 13:58 WIB
Ilustrasi bendera China/ebcitizen.com
Foto: Internet/ebcitizen.com
Jakarta -
Pandemi Covid-19 menciptakan sejarah baru. Tidak hanya berkaitan dengan skala kecepatan penyebaran virus ini, tapi juga adanya gugatan hukum oleh pihak swasta terhadap negara. Dalam sejarah pandemi, setidaknya 100 tahun terakhir, sejak pandemi Flu Spanyol 1918, aksi ini baru pertama kali terjadi. Bahkan, negara bangsa tidak pernah menggugat negara lain atas kerugian yang disebabkan penyakit menular.

Gelombang tuntutan hukum terhadap pemerintah China terus bergulir. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, sejak Maret hingga April terdata 10 upaya hukum terhadap pemerintah China, mulai dari negara bagian Nevada, Missouri (Amerika Serikat/AS), aksi ini berlanjut ke Inggris, Australia, India, dan belakangan di negara bagian AS lainnya, seperti California, Pennsylvania, dan Texas.

Enam negara bagian di AS mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) mewakili setiap orang, badan hukum, kelompok usaha yang mengalami penderitaan, kerugian, kerusakan akibat Covid-19. Tuntutan mereka hampir identik, yakni putusan injunctive relief. Tuntutan ini tidak secara langsung menuntut ganti rugi uang (monetary benefits), tapi lebih kepada tekanan kepada tergugat untuk mengubah perilaku.
Sementara itu, penggugat lain dalam petitum menuntut China melakukan reparasi karena melanggar kewajiban hukum internasional dengan tidak melaporkan kejadian Covid-19 secara tepat waktu dan jujur.

Kekebalan Kedaulatan

Langkah bersejarah ini sayangnya bakal berbenturan dengan tembok besar hukum dan non hukum. Penghalang besar pertama soal sikap China, yang tentu tidak mau diadili atas suatu perkara yang belum dapat dibuktikan secara saintifik bahwa virus Covid-19 ini berasal dari mereka. Dalam kasus nyata saja, terkait sengketa teritorial di Laut China Selatan di antara China dan Filipina, China mengabaikan putusan tribunal internasional dan menganggapnya hanya secarik kertas.

Kesulitan lain, China dilindungi prinsip hukum sovereign immunity (kekebalan kedaulatan). Secara singkat, doktrin ini menentukan pengadilan negara asing tidak dapat mengadili negara dan pejabat negara asing. Prinsip ini merefleksikan asas hukum par in parem, imperium non habet --suatu negara berdaulat harus menghormati perbuatan dari negara berdaulat lainnya. Dan, hakim dari negara berdaulat yang satu tidak dapat mengadili tindakan dari negara berdaulat lainnya.

Asas hukum publik ini diadopsi oleh AS dengan diundangkanya Foreign Sovereign Immunity Act of 1976 (FSIA). Selain itu, dalam sistem hukum AS dikenal pula yurisprudensi Act of State Doctrine. Suatu prinsip hukum yang didasarkan pada keadaan khusus tentang pembatasan kekuasaan. Bukan saja diakui kedaulatan dari negara-negara asing, bahkan pihak swasta asing dalam suatu proses peradilan dapat mengajukan Act of State Doctrine ini.

China tentunya mengajukan alasan yurisdiksi (imunitas primer) dan yurisprudensi Act of State Doctrine (imunitas sekunder) sebagai dasar pembelaan untuk menolak diadili pada pengadilan di negara-negara bagian AS.

Persoalan Rumit

Dalil bahwa China melanggar hukum internasional tentang penyakit menular merupakan persoalan yang rumit. Sejak abad ke-20, tidak ada satu pun kovenan internasional yang mengatur pembayaran kompensasi atas kerusakan di negara lain yang dihubungkan dengan pelanggaran traktat penyakit menular. Bahkan, pakta terbaru, The International Health Regulation (2005) juga tidak memiliki ketentuan pada isu ini.

Demikian pun kalau merujuk pada Hukum Kebiasaan Internasional tentang tanggung jawab negara. Sepanjang sejarah Kerjasama Kesehatan Global, Hukum Kebiasaan ini tidak menunjukkan peran yang kelihatan dalam hal epidemi. Bahkan, ketika negara dinyatakan telah melanggar aturan yang berlaku.

Tiadanya praktik ganti rugi yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional disebabkan oleh pertalian antara pertimbangan politik dan epidemologis. Memenuhi kewajiban perjanjian internasional untuk melaporkan wabah penyakit menyangkut tantangan ilmiah, persoalan kesehatan publik dan kalkulasi kesulitan secara politik. Sedangkan, ancaman patogen dengan potensi penyebaran lintas batas bisa saja muncul di berbagai negara.

Sebagai contoh, meskipun asal-muasal pandemi influenza 1918-1919 masih belum jelas, AS masuk dalam daftar potensial negara asal penyebaran pandemi ini. Virus HIN1 yang menyebabkan pandemi influenza pada 2009 terdeteksi pertama kali di AS.

Realitas ini membuat negara-negara berbagi kepentingan yang sama untuk tidak terlalu legalistik dan menggugat isu-isu berkaitan dengan penyakit menular. Hal ini makin jelas bahwa membawa China ke Mahkamah Internasional sulit dilakukan.

Belum Jadi Perhatian

Tantangan hukum dan non hukum ini disadari betul oleh para penggugat. Hal itu terbukti dari upaya menghapus imunitas China dari pengadilan di AS, dengan mengusulkan Undang-Undang Keadilan Korban Covid-19 yang disponsori Senator dari Partai Republik, daerah pemilihan Missouri, Josh Hawley. Namun, langkah ini sulit karena menyangkut isu rasial, diskriminatif dan sensitif dalam hubungan AS dan China.

Dari uraian di atas, tergambar wabah penyakit belum menjadi perhatian penuh dalam traktat-traktat internasional. Maka dari itu, setelah pandemi Covid-19 berlalu, mudah-mudahan, Komisi Hukum Internasional PBB dapat menjadikan Covid-19 sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun aturan baru terkait sanksi bagi negara yang menjadi sumber persebaran penyakit.

Lebih dari itu, Majelis Umum PBB diharapkan dapat menggelar sidang khusus untuk merevisi keseluruhan agenda global. Keamanan manusia (human security) dengan jalan ketahanan pangan, air, dan lingkungan bersih dan peduli pada kesehatan publik mesti menjadi agenda utama.
Elias Sumardi Dabur advokat dan Managing Director Akuity Law Firm

(mmu/mmu)