Mampukah Dunia Membendung Utilitarianisme China?

China kembali menghadirkan kontroversi di tengah merebaknya pandemi global Covid-19. Kali ini soal alat pelindung diri (APD). Bagian dari bantuan yang dikirimkan China ke berbagai negara dunia itu ternyata di bawah standar medis. Alih-alih menjadi penolong, China justru menuai kecaman internasional. Tapi, apakah kecaman itu menyuarakan kepentingan publik?

Liputan media di Prancis dan Italia menunjukkan fakta berbeda. Banyak warga di kedua negara tersebut mengenakan masker bikinan China yang secara terbuka telah dinyatakan di bawah standar Uni Eropa. Mereka beralasan, lebih baik memakai pelindung dengan kualitas rendah dibandingkan tidak menggunakan pelindung diri sama sekali. Argumentasi yang layak dihargai lantaran tuntutan situasi.

Argumentasi demikian dalam etika dan hukum dikenal sebagai konsep minus malum, pilihan pada yang lebih kecil keburukannya (minus = kurang/kecil; malum = keburukan, kejahatan). Dalam konteks ini, opsi yang diambil sejumlah warga Prancis dan Italia itu adalah pada yang lebih kecil dampak negatifnya. Setidaknya mengenakan masker, terlepas dari kualitasnya, bisa membentengi diri dari virus corona.

Minus malum adalah konsep yang dihadirkan oleh paham utilitarianisme. Basis teori ini adalah azas kemanfaatan (utilitas). Yang baik adalah yang bermanfaat, yang berguna. Ukuran manfaat itu mencakup dua sisi, yakni kebahagiaan maksimal (maksimum bonum) dan minim risiko (minus malum). Soal cara, sarana, atau medium untuk mencapai manfaat dimaksud menjadi tidak terlalu penting. Dengan kata lain, prinsip etika atau baik buruknya sesuatu diukur dari dampak atau akibat yang dihasilkan.

(Neo) Utilitarianisme

Paham utilitarianisme kemudian diadopsi China saat dipimpin Deng Xiaoping. Sebagai pemimpin generasi kedua di China setelah Mao Zedong, Deng belajar dari kegagalan konsep ekonomi komunis yang diterapkan pendahulunya. Salah satu program Mao yang dikenal sebagai Lompatan Jauh ke Depan (Great Leap Forward) telah membawa petaka. Diperkirakan sekitar 20 juta rakyat China mati kelaparan akibat program berbasis sistem komunis tersebut.

Deng lantas melakukan reformasi besar yang dikenal sebagai kebijakan membuka diri (1978). Landasannya adalah konsep utilitarian yang dikembangkan John Stuart Mill. Konsep-konsep dari luar dan non-marxisme layak dipertimbangkan jika itu membawa manfaat bagi publik dan negara. Utilitarianisme dipandang sebagai resep yang mampu menyembuhkan China dari bencana ekonomi yang terjadi sebelumnya.

Sebagaimana dipaparkan Stephan Rothlin dan Dennis McCann dalam International Business Ethics: Focus on China (2016), teori utilitarianisme dipilih karena selaras dengan tradisi harmoni sosial yang dianut masyarakat China.

Pada era 90-an, para pemikir China berupaya menajamkan konsep utilitarianisme yang telah dimulai Deng. Belajar dari tragedi Tiananmen (1989), mereka sadar bahwa dampak westernisasi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Karena itu, resep baru pembangunan China harus meramu tiga aspek yang mempengaruhi kehidupan sosial-kemasyarakatan saat itu: tradisi China, Marxisme, dan konsep-konsep Barat.

Jinfen Yan dalam Utilitarianism in Chinese Thought (1998) menyebut ramuan itu sebagai Neo-utilitarianism. Konsep ini tetap dipakai hingga era Xi Jinping.

Sektor Ekonomi

Utilitarianisme menjadi inti dari kebijakan nasional China, tak terkecuali di sektor ekonomi. Selain membuka diri untuk investasi asing secara bertahap, China juga mulai merintis industri pengolahan (manufaktur) sederhana. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan pelajar-pelajar ke luar negeri untuk mempelajari teknologi yang lebih tinggi. Prinsipnya kemaslahatan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara yang cepat dan berkesinambungan sebagai hasil (manfaat). Soal sarana atau cara bisa dihalalkan.

Maka mulainya China merintis manufakturnya dengan kekhasan yang dikenal sebagai trilogi of low: teknologi rendah (low-tech), biaya murah (low-cost), dan pasar kelas bawah (low-end). Dari sisi penggunaan teknologi, China mengembangkan produk-produk yang tidak menuntut teknologi yang rumit dengan keluaran berupa produk berkualitas rendah. Dari sisi pembiayaan, proses produksi dijalankan dengan biaya rendah, baik dari sisi upah tenaga kerja maupun biaya produksi.

Karena itu, barang-barang yang diproduksi secara cepat dan massal menjadi target. Produk yang dihasilkan menyasar pasar kelas bawah, kelompok masyarakat yang tak mampu menjangkau produk sejenis dengan standar kualitas yang lebih tinggi.

Produk China mulai merangsek ke pasar dunia. Pensil, korek api gas, kancing baju, arloji murah, dan sepatu kets adalah produk-produk awal yang diekspor. Sepeda dan beragam produk elektronik murah dikembangkan kemudian.

Dunia memandang rendah produk manufaktur China. Jangankan di negara-negara maju, di negara berkembang seperti Indonesia pun cemoohan sudah jadi kelaziman. Tapi bagi dunia internasional masalah serius yang muncul adalah soal produk tiruan, pelanggaran hak cipta, layanan purna jual dan kualitas yang rendah.

China bergeming. Celaan tidak mengerem proses produksi. Sanksi internasional melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada periode itu belum mampu diterapkan lantaran China baru bergabung pada 2001. Alhasil, langkah yang ditempuh sejumlah negara adalah membatasi impor dari China. Langkah itu ternyata tidak efektif. Kebutuhan pasar berbicara lain.

China sadar benar bahwa komposisi pasar bersifat piramidal. Bagian terbesar masyarakat, termasuk di negara maju, adalah golongan menengah ke bawah yang kesulitan menjangkau produk kualitas premium. Kelompok masyarakat ini tetap menyedot produk-produk murah yang masuk lewat pasar tak resmi. Kembali China menuai kecaman.

Industri manufaktur China semakin berkembang memasuki milenium baru. Saat itu, produk-produk dengan memanfaatkan teknologi yang lebih tinggi mulai dikembangkan. Yang terdepan adalah ragam produk elektronik. Pada saat yang sama, mereka sudah mulai mengekspor produk otomotif. Transfer teknologi yang diwajibkan kepada perusahaan asing yang memasuki pasar China mulai membuahkan hasil. Kembali hal ini menuai kecaman internasional. Pasalnya, bukan hanya perakitan (assembling), teknologi inti yang berkaitan dengan hak intelektual (intellectual property rights) pun harus ditransfer.

Dengan mengabaikan berbagai kritik dan cemoohan, China dengan cepat merangsek hingga menjadi negara manufaktur terbesar di dunia. Kini kemampuan China menghasilkan produk hi-tech sudah bisa disejajarkan dengan negara maju. Ekonomi China bertumbuh 91 kali lipat dibandingkan era Mao Zedong.

Menemukan Celah

Shirley Ze Yu dalam artikel berjudul Deng's Pragmatism is China's Poison Pill menulis utilitarianisme telah menghadirkan euforia ekonomi di China. Kebanggaan akan angka-angka produksi dan kuantitas kesejahteraan membuat China mengabaikan banyak prinsip internasional. Hasil mereduksi urgensi sarana yang dipakai. China menjawab kritikan Barat dengan menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah mampu mengangkat 800 juta rakyatnya dari jerat kemiskinan.

Hal yang sama terulang kini. Perihal barang bantuannya dinilai tidak memenuhi standar bukanlah hal yang serius. Pasar (publik) terbukti membutuhkan itu. Tuduhan bahwa sebagian masker yang kini dijual ke berbagai negara yang membutuhkan adalah bantuan yang dulu diterima pada periode awal Covid-19 pun tak ditanggapi serius. Tuduhan itu dibalas dengan tayangan salah satu pabriknya yang mampu memproduksi lima juta masker non-medis per hari.

Bagaimana masker-masker itu diperoleh atau dihasilkan bukanlah prioritas bagi China. Yang utama adalah produknya terpakai, jualannya laku, dan ada pendapatan bagi negara. Itulah manfaat yang dipahami dalam utilitarianisme Deng Xiaoping.

Karena itulah Ze Yu menyimpulkan bahwa yang menciptakan ketegangan antara China dan negara-negara Barat bukanlah sistem politik atau sistem ekonomi yang dianut. Secara intrinsik faktor utamanya terletak pada landasan moral kebangsaannya: utilitarianisme. Prinsip ini akan terus menemukan celah untuk mencapai manfaat yang dituju. Apalagi jika nilai ini dianut oleh suatu negara yang telah berkembang menjadi salah satu raksasa dunia.

Contohnya, publik Indonesia bereaksi saat China bukan hanya menjadi investor tapi juga mengekspor tenaga kerjanya. Padahal, situasi yang mirip sebenarnya dialami juga oleh negara-negara lain, bahkan negara maju sekelas AS dan Inggris. Di AS, misalnya, investor asal China membeli sejumlah perkebunan berikut pabrik pengolahannya. Lantaran tak bisa mengekspor pekerja dari negaranya, investor China menggantikan dengan mempekerjakan kaum imigran dari Amerika Latin yang berupah murah.

Alhasil, warga asli AS yang sebelumnya telah menjadi karyawan harus menerima nasib dipensiunkan. Muncul reaksi dari warga AS. Sayangnya efeknya baru terlihat pada kancah politik nasional lewat terpilihnya Donald Trump sebagai presiden.

Terlepas dari manfaat yang dihadirkan kegiatan ekonomi hingga kegiatan kemanusiaan yang dilakukan China, dampak negatif yang dihasilkan bisa dikatakan lebih besar. Sayangnya, negara-negara dunia masih melihatnya dari kacamata sistem politik dan sistem ekonomi. Landasan yang menggerakkan kedua sistem tersebut sejak era Deng Xiaoping, yakni utilitarianisme belum ditelaah.

Sebagaimana para pemikir China menemukan ramuan manjur untuk menggerakkan ekonominya, negara-negara dunia juga perlu menemukan resep yang tepat sebagai penawar terjangan utilitarianisme China. Jika tidak, perang dagang yang dilancarkan AS pun tak akan membuahkan hasil.