Kolom

Mencetak Sawah Baru atau Mendorong Pangan Lokal?

Gilang Adinugroho - detikNews
Rabu, 13 Mei 2020 14:00 WIB
Foto aerial sejumlah petani menanam padi di areal persahawan Desa Pesarean, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (10/1/2020). Kementerian Pertanian menargetkan cetak sawah baru naik dari 6.000 hektar pada 2019 menjadi 10.000 hektare pada 2020 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk merealisasikan cetak sawah.  ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/ama.
Target cetak sawah 2020 naik (Foto: Oky Lukmansyah/Antara)
Jakarta -
Wabah Covid 19 telah berjangkit di Indonesia selama dua bulan terakhir. Daerah episentrum penyebaran seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Berbagai pihak memprediksi, wabah corona ini masih akan berlangsung selama 2-3 bulan ke depan.

Social distancing yang diterapkan untuk mengurangi penularan menyebabkan berhentinya sebagian besar kegiatan masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak besar bagi perputaran ekonomi. Banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, penurunan omset, dan kerugian ekonomi lainnya. Beberapa pihak memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan bahkan minus.

Tantangan lain dalam menghadapi pandemi ini adalah ketersediaan bahan pangan, terutama beras. Kondisi cuaca yang tidak pasti menyebabkan musim tanam padi menjadi mundur. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi produksi beras dalam negeri padahal kebutuhan terus meningkat. Presiden Jokowi mengarahkan untuk mencetak sawah baru sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itu menjadi ironi karena selama ini kebijakan pemerintah justru memicu alih fungsi lahan pertanian. Pembangunan infrastruktur berupa jalan dan tol akan meningkatkan potensi sawah berubah menjadi permukiman.

Tidak Mudah

Kebijakan pencetakan sawah semakin memperkuat bahwa negara ini sudah tergantung pada beras. Pencetakan sawah tidak semudah membalik telapak tangan dan berpoduksi dengan maksimal dalam waktu dekat. Pengalaman kebijakan pencetakan sawah pada waktu sebelumnya dianggap belum berhasil. Apalagi dilakukan di wilayah yang karakteristik geografisnya kurang sesuai untuk sawah seperti Kalimantan.

Slogan Indonesia negara agraris yang gemah ripah loh jinawi jangan membuat terlena semua pihak. Seolah-olah kaya akan bahan pangan, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik akan berakibat pada penurunan daya dukung bahan pangan. Jumlah penduduk semakin bertambah, sisi lain produksi pangan akibat lahan pertanian semakin sempit. Ironi, apabila negara agraris justru bergantung pada impor bahan pangan. Kondisi ini dalam jangka panjang akan berdampak terhadap kedaulatan pangan.

Wabah corona dapat menjadi momentum karena kehidupan masyarakat harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Skema new normal life pasca-corona tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan saja. Perubahan mindset dan pola makan masyarakat juga perlu dilakukan. Masyarakat luas perlu dikenalkan atau diingatkan kembali pada bahan pangan lokal sebagai sumber makanan.

Memang butuh waktu untuk mengubah pola pangan, tetapi dalam jangka panjang memberikan keuntungan terhadap kondisi ketahanan pangan.

Alternatif

Pemerintah seharusnya mendorong bahan pangan lokal sebagai alternatif sumber pangan dalam pandemik corona. Jangan hanya bergantung kepada ketersediaan beras. Selama ini bahan pangan lokal masih dianggap sebelah mata bahkan dicap makanan kelas dua. Terdapat anekdot di masyarakat negeri ini, dianggap belum makan kalau belum pakai nasi. Bahan pangan selain beras selama ini hanya dianggap camilan. Padahal pangan lokal secara gizi maupun rasa tidak kalah dibandingkan dengan beras.

Indonesia sebenarnya kaya akan tradisi yang menyiratkan ketahanan dan diversifikasi pangan masyarakat. Masyarakat perdesaan di Jawa mempunyai tradisi ngrowot. Yakni, puasa makan nasi atau bahan yang terbuat dari beras dalam waktu tertentu. Nasi diganti bahan pangan lainnya seperti umbi-umbian, jagung, sayur, atau buah- buahan. Tujuan tradisi ngrowot untuk penguatan batin dan simbol keprihatinan.

Masyarakat Indonesia Timur juga mempunyai bahan pangan lokal selain beras seperti umbi dan sagu. Kita mengenal papeda, masakan terbuat dari sagu yang terkenal di Papua. Selain itu terdapat tradisi bakar batu yang dapat menjadi media turun temurun untuk mengenalkan jenis bahan pangan lokal. Nasi jagung, getuk, dan olahan lainnya sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat sejak jaman dulu.

Beras-isasi dapat menghilangkan pemahaman tentang adanya sumber pangan lain dalam benak generasi kini dan mendatang.

Tantangan dalam pengembangan bahan pangan lokal adalah budidaya masih tradisional dan belum terstruktur. Budidaya hanya ditujukan untuk kebutuhan domestik rumah tangga bukan berorientasi luas. Hal ini menyebabkan produksi komoditas pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Keberpihakan kebijakan juga masih setengah hati karena belum ada arah yang jelas terkait pengembangan bahan pangan lokal.

Tantangan lainnya adalah mengangkat "derajat" bahan pangan lokal yang dianggap makanan orang miskin, terutama bagi kaum milenial. Era industri 4.0 menjadi peluang untuk mengemas dengan inovasi sehingga lebih menarik bagi kaum muda. Umbi-umbian, jagung, atau sagu akan cocok dengan seiring meningkatnya tren makanan sehat dan back to nature di kalangan milenial.

Harus Serius

Pemerintah harus serius menggarap potensi bahan pangan selain beras menjadi komoditi pangan. Instansi terkait perlu menyiapkan blue print untuk arah pengembangan bahan pangan lokal. Harapannya semua sumberdaya, baik dana maupun kebijakan sejalan dengan arah yang baru.

Bahkan akan lebih baik lagi apabila pembangkitan bahan pangan lokal tidak hanya untuk urusan konsumsi, tetapi berorientasi ekspor.

Jangan sampai kita meneruskan kebijakan pangan yang bias akan komoditas tertentu. Saatnya bahan pangan lokal digalakkan kembali dan mendapatkan tempat dalam piring masyarakat.

Gilang Adinugroho alumni Magister Geografi Universitas Gadjah Mada, konsultan Lingkungan Hidup dan Perencanaan Pembangunan Wilayah

(mmu/mmu)