Kolom

Urgensi (Menunda) Kedatangan TKA China

Ardi Permana - detikNews
Selasa, 12 Mei 2020 09:50 WIB
Visa
Foto: iStock
Jakarta -

Beberapa waktu yang lalu Kementerian Hukum dan HAM telah melarang orang asing untuk masuk wilayah Indonesia untuk sementara waktu demi mencegah penularan Covid-19 di wilayah Indonesia. Hal tersebut berdasarkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, belakangan ini muncul berita bahwa dalam waktu dekat tenaga kerja asing (TKA) asal China berjumlah 500 orang yang direncanakan akan datang ke Indonesia untuk bekerja di dua perusahaan pemurnian nikel, PT Obsidian Stainless Steel dan PT Virtue Dragon Nickel Industry di Morosi, Kabupaten Konawe.

Perusahaan sebagai tujuan TKA tersebut diketahui telah mendapatkan persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan pada 15 April. Meski sudah adanya izin dari pemerintah pusat, rencana kedatangan TKA China itu ditolak oleh berbagai pihak, dalam hal ini pemda, DPRD, dan masyarakat setempat, serta pihak Indonesia Police Watch (IPW) yang menginginkan pihak kepolisian untuk menghalau TKA China masuk ke wilayah Indonesia seperti melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya.

Cukup Jelas

Jika cermat membaca Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkumham terkait Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia di tengah penyebaran Covid-19 telah cukup jelas menyatakan Melarang sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia dengan pengecualian kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap; Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas; Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas; Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan; Awak alat angkut; dan Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.

Dengan kata lain, rencana kedatangan TKA China yang tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap dan/atau yang tidak dalam rangka bekerja pada proyek strategis nasional, maka tidak termasuk Orang Asing yang mendapatkan pengecualian untuk dapat masuk ke Wilayah Negara Indonesia. Sampai di poin ini, seharusnya urusan rencana kedatangan TKA China telah selesai, karena pihak Imigrasi yang bertugas di pintu gerbang masuk Wilayah Negara Indonesia baik di darat, pelabuhan, dan khususnya di bandara internasional akan tegas --bahkan wajib-- menolak kedatangan TKA China yang tidak memenuhi kriteria Permenkumham.

Mengganjal di Hati

Rencana kedatangan TKA China ke Indonesia" di tengah pandemi Covid-19 ditambah banyaknya tenaga kerja lokal yang "dirumahkan" alias di-PHK oleh sejumlah perusahaan memang merupakan suatu hal yang mengganjal di hati masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum. Dan, sudah barang tentu selain Kemenaker, yang menjadi sasaran adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai garda terdepan yang berwenang memberikan izin dan tanda masuk serta menolak masuk kepada setiap orang asing yang datang ke wilayah Indonesia.

Isu TKA ini bukanlah hal baru dalam sistem keimigrasian di Indonesia. Istilah TKA yang masuk wilayah Indonesia telah diakomodasi melalui UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan pelaksana di bawahnya. Persoalannya, seberapa dalam pengetahuan masyarakat kita terkait legitimasi diperbolehkannya TKA masuk ke wilayah Indonesia ini?

Hal yang sebaiknya kita ketahui, TKA adalah warga negara asing pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif, sedangkan pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebagai contoh, pemberian Visa Izin Tinggal Terbatas dengan maksud bekerja hanya diberikan kepada orang asing setelah disetujuinya permohonan dari penjamin (perusahaan) atau pemberi kerja di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempekerjakan TKA dengan melampirkan RPTKA dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Notifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja serta beberapa persyaratan lainnya seperti Akte Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan Perusahaan, Izin Usaha Tetap, Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP Perusahaan, dan fotokopi paspor calon TKA.

Setelah permohonan oleh penjamin disetujui, selanjutnya Direktorat Jenderal Imigrasi mengirimkan teleks visa kepada kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tempat orang asing tersebut, dan yang bersangkutan dapat memperoleh stiker Vsa Izin Tinggal Terbatas dari perwakilan Indonesia di negaranya. Visa inilah sebagai Izin masuk yang digunakan oleh calon TKA untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan maksud untuk bekerja.

Sampai di sini, masyarakat harus mengetahui bahwa pada dasarnya pemberian izin masuk kepada orang asing dengan maksud bekerja di Indonesia --khususnya dalama kasus saat ini TKA China-- bukan hanya kewenangan Imigrasi, melainkan karena lebih dahulu memperoleh izin untuk bekerja dari Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan RPTKA dan Notifikasi pengganti IMTA.

Sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan dunia keimigrasian, saya hanya memberikan gambaran sederhana; ibaratnya Kementerian Ketenagakerjaan adalah tempat untuk memperoleh izin bagi pemberi kerja untuk mendatangkan dan mempekerjakan TKA di Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah tempat untuk mendapatkan persetujuan izin masuk berupa visa dalam rangka bekerja di Indonesia.

Jika setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenaker dan telah memenuhi syarat substantif maupun administratif, maka orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan maksud bekerja menggunakan Visa Izin Tinggal Terbatas yang diperoleh dari perwakilan Indonesia di luar negeri. Dan, tentunya setelah diberikan tanda masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maka selanjutnya pihak-pihak terkait wajib melakukan pengawasan keberadaan dan kegiatan TKA tersebut khususnya oleh instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Memenuhi Syarat

Melalui Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 yang berlaku sejak 2 April, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas yang akan bekerja sebagai TKA pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf f Permenkumham tersebut untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan setelah memenuhi persyaratan. Yakni, surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara, telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas virus Covid-19, dan pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Permenkumham tersebut.

Sejalan dengan Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04/IV/2020 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah melakukan penghentian sementara proses pelayanan perizinan penggunaan TKA untuk permohonan baru, kecuali orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diseimbangkan

Rencana kedatangan 500 TKA China harus dilihat pada apakah mereka benar akan bekerja pada proyek strategis nasional atau tidak. Apabila mereka tidak akan bekerja pada proyek strategis nasional, maka secara normatif jangankan dapat izin masuk atau visa ke wilayah Indonesia, untuk mendapatkan persetujuan RPTKA pun pasti kandas dan ditolak oleh pihak Kemenaker.

Namun publik wajib mengetahui bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional disebutkan dalam lembar lampiran, huruf u angka 219, PT Obsidian Stainless Steel dan PT Virtue Dragon Nickel Industry terlibat dalam pembangunan smelter Konawe yang telah diputuskan sebagai proyek strategis nasional. Praktis secara normatif tidak ada peraturan yang dilanggar dalam mendatangkan TKA China tersebut karena termasuk pengecualian dalam pelarangan sementara orang asing masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun demikian, legalitas formal rencana mendatangkan TKA China tersebut alangkah lebih baik diseimbangi dengan kepentingan masyarakat melalui diskresi kebijakan yang bersifat memberikan kenyamanan dan ketertiban umum di saat masyarakat Indonesia dilarang untuk mudik ke kampung halamannya karena penerapan PSBB dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19, serta banyaknya tenaga kerja lokal yang mengalami PHK di banyak perusahaan sebagai dampak lesunya ekonomi saat ini.

Dalam konsep hukum administrasi negara, tindakan di luar ketentuan hukum tertulis dapat dibenarkan, yaitu agar prinsip legalitas pada operasionalnya dapat dilaksanakan secara dinamis, efektif, dan efisien. Konsep tersebut dikenal dengan "diskresi". Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan diskresi sangat diperlukan dalam rangka melengkapi atas segala kekurangan dan kelemahan prinsip legalitas dalam kondisi dan situasi tertentu.

Sehingga dalam situasi dan kondisi pandemi dan banyaknya masyarakat yang menolak rencana kedatangan TKA China yang secara legitimasi formil sah untuk dapat datang ke Indonesia, pemerintah pusat mempunyai kebebasan bertindak mengambil kebijakan demi kepentingan masyarakat.

Pemerintah dapat mengkaji ulang persetujuan rencana kedatangan 500 TKA China dan mengeluarkan kebijakan atau diskresi demi kepentingan masyarakat di masa pandemi dengan menunda pemberian izin masuk atau visa untuk bekerja di Indonesia sampai dengan pandemi berakhir. Tujuannya tentu agar tidak ada konflik horisontal di lingkungan masyarakat sekaligus melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat karena berdasarkan Kebijakan Selektif yang diterapkan oleh Indonesia bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Ardi Permana, S.H Analis Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi

(mmu/mmu)