Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan ~ QS. Al 'Alaq: 1
Turunnya wahyu pertama tersebut tidak hanya menandai diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, tetapi juga sebagai awal mula transformasi peradaban manusia. Kata iqra' (bacalah) sebagai titik tolak transformasi peradaban memperlihatkan bahwa agama tidak hanya membawa dogma, tetapi juga semangat kemajuan bagi umat manusia melalui proses belajar dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai fondasinya.
Hal ini diperkuat oleh ayat-ayat Al-Quran yang selanjutnya turun, diantaranya dalam QS Al-Baqarah 31, QS Al-A'raf 179, QS Al-Jumu'ah 2, QS Al-Mujadalah 11, QS An-Nahl 43 dan QS Az-Zumar 9. Substansi pada ayat-ayat tersebut memperkuat kata iqra', bahwa agama betul-betul memperhatikan kualitas keimanan hambanya melalui proses penguatan sumber daya manusia yang baik sehingga manusia mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya.
Proses pengembangan sumber daya manusia pada era Nabi Muhammad dilakukan dengan cara membuat halaqoh-halaqoh di teras masjid dan rumah-rumah sahabat. Kemudian dilanjutkan secara terus menerus oleh peradaban-peradaban Islam selanjutnya, baik itu dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan, perpustakaan dan melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Betapa pentingnya peranan pendidikan pada pembentukan tatanan masyarakat sepanjang zaman.
Sebagai negara yang dibangun atas nilai spiritual yang kental, Indonesia perlu memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi sebagai wujud dari pesan kenabian yang pertama tadi. Maka tidak salah jika pembangunan sumber daya manusia adalah salah satu dari lima fokus program pemerintah periode ini (empat berikutnya adalah: pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi).
Program tersebut sejatinya dihadirkan untuk mengawal proses perubahan-perubahan sosial yang menjadi salah satu bagian dari dimensi peradaban manusia, hingga pada akhirnya membentuk sebuah kondisi tatanan masyarakat yang disebut social equilibrium.
Menuju Social Equilibrium
Social equilibrium dimaknai oleh Soekanto dan Sulistyowati (1982) sebagai keserasian dalam masyarakat, yakni suatu keadaan dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok berfungsi dan saling mengisi pasca sebuah perubahan terjadi. Keserasian dalam masyarakat tersebut mengisyaratkan keberhasilan dari perubahan interaksi sosial, akulturasi budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan ekonomi. Ini adalah kondisi ideal setelah adanya perubahan.
Untuk mencapai social equilibrium sendiri diperlukan beberapa saluran perubahan, salah satunya melalui saluran pendidikan. Hal ini menjadi dasar yang kuat bahwa sektor pendidikan di Indonesia sangat layak mendapatkan alokasi 20% dari keseluruhan postur APBN.
Dalam tahap menuju social equilibrium diperlukan usaha dari agent of change, dalam hal ini pemerintah, untuk membuat konsep perubahan. Henry P Fairchild (1976) memperkenalkan istilah social planning (perencanaan sosial) yang merupakan bagian dari intended-change (perubahan yang dikehendaki) dan planned-change (perubahan yang direncanakan). Sebuah perubahan yang telah dikehendaki memiliki potensi keberhasilan yang tinggi dalam menciptakan perubahan yang baik, tidak seperti unintended-change (perubahan yang tidak dikehendaki) dan unplanned-change (perubahan yang tidak direncanakan).
Melihat konsep di atas, maka proses perencanaan pembangunan dan penyusunan program pemerintah memiliki posisi vital dalam melanjutkan proses perubahan dari peradaban manusia di Indonesia. Pada konteks menguatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pemerintah telah membuat sejumlah program strategis seperti Kartu Indonesia Pintar untuk siswa dan mahasiswa, dana riset, program beasiswa, bantuan operasional sekolah maupun dana pembangunan fisik sekolah.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah melalui program strategis dalam bidang pendidikan ini akan menghasilkan sumber daya manusia unggul dalam membangun peradaban manusia yang mapan sesuai dengan pesan iqra'.
Namun tidak cukup sampai di sini, Soekanto dan Sulistyowati (1982) melanjutkan bahwa dibutuhkan sistem lapisan masyarakat terbuka (open stratification) yakni sebuah sistem terbuka yang memberikan kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Artinya, masyarakat pula perlu memiliki inisiatif-inisiatif dalam kontribusinya membangun sebuah tatanan masyarakat yang maju bersama-sama dengan pemerintah. Apalagi Indonesia dalam hal ini secara otomatis sudah menerapkan sistem open stratification, karena negara ini menganut sistem demokrasi.
Kegagalan sebuah proses perubahan akan membentuk cultural lag (ketertinggalan budaya). Yakni situasi ketidakserasian dalam perubahan-perubahan unsur masyarakat atau kebudayaan karena perubahan yang berjalan ditopang oleh sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Cultural lag berpotensi terjadi pada sebuah masyarakat yang pesimis terhadap perubahan dan terlanjur nyaman dengan situasi yang ada. Sehingga narasi optimisme dalam ikhtiar mengejawantahkan spirit iqra' sangat penting dalam membangun tatanan peradaban yang maju untuk negeri ini.
Agama Substantif
Refleksi dari pesan iqra' dalam dimensi penguatan sumber daya manusia yang unggul adalah manifesto dari ajaran agama yang substantif. Bahwa memperbaiki kualitas peradaban manusia melalui penguatan SDM adalah bentuk ikhtiar seorang hamba yang ingin mendapatkan perubahan ke arah yang lebih maju. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. (QS Ar-Ra'd: 11).
Jadi, ikhtiar dalam menguatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul didasarkan pada wahyu pertama, yakni iqra'. Yang kemudian dioperasionalkan melalui intended-change dan planned-change melalui saluran pendidikan untuk mencapai social equilibrium demi mewujudkan visi peradaban manusia Indonesia yang maju.
Aminuddin Ma'ruf Staf Khusus Presiden
(mmu/mmu)
