Kolom

Menimbang Pasal "Kebal Hukum" Perppu Corona

Asrul Sani - detikNews
Rabu, 06 Mei 2020 15:08 WIB
Wakil Ketua MPR dan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani
Jakarta -
Dalam rangka menanggulangi wabah virus corona (Covid-19) dan dampak sosial-ekonominya, Presiden Jokowi menggunakan kewenangan konstitusionalnya berdasarkan Pasal 22 UUD 45 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020).
Terhadap Perppu 1/2020, DPR akan harus menyatakan sikapnya (paling lambat) sebelum masa sidang yang akan datang berakhir, yakni menyatakan setuju (menerima) atau tidak setuju (menolak) Perppu tersebut. Setidaknya ada dua isu yang mengemuka di ruang publik, termasuk di kalangan DPR sendiri. Pertama, terkait isi Pasal 2 yang dianggap "mengebiri" kewenangan konstitusional DPR dalam fungsi anggaran negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20A ayat 1 UUD 45.

Kedua, terkait Pasal 27 ayat 1 yang memberikan imunitas (kekebalan) hukum kepada pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan moneter sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
Konsep Imunitas

Yang perlu dipahami baik oleh DPR maupun publik, bagaimana imunitas (kekebalan) hukum yang dimaksud dalam sistem hukum kita?

Dalam hukum pidana di banyak negara, pengaturan imunitas hukum sebenarnya bukan hal yang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, misalnya, juga mengatur soal imunitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 KUHP. Pasal ini menetapkan tidak (dapat) dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan (yang dapat dipidanakan) untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.

Atas dasar Pasal 50 KUHP seorang pejabat memiliki dasar pembenar untuk melakukan suatu perbuatan yang sesungguhnya dapat dipidanakan jika dilakukan bukan karena adanya perintah peraturan perundangan. Pasal lainnya dalam KUHP yang dapat dipergunakan sebagai dasar imunitas ialah Pasal 51 KUHP, yang menetapkan seseorang tidak dapat dipidana karena melakukan perbuatan berdasarkan perintah jabatan yang sah atau diyakini sah dari pejabat yang berwenang memberi perintah.

Dalam literatur hukum, kekebalan hukum dibedakan menjadi imunitas fungsional (ratione materiae) dan imunitas personal (ratione personae). Para ahli hukum sendiri belum satu kata tentang perbedaan kedua konsep imunitas ini.

Secara sederhana, konsep imunitas fungsional dapat dipahami sebagai pemberian kekebalan hukum dari tuntutan hukum kepada seorang pejabat yang karena kedudukan, tugas, dan fungsinya bertindak untuk dan atas nama suatu negara melakukan perbuatan tertentu, padahal perbuatan tersebut ternyata dapat dipidanakan menurut hukum dari negara yang menjadi tempat dilakukannya perbuatan tersebut.

Imunitas fungsional ini sesungguhnya diatribusikan kepada negara yang diwakili pejabat tersebut, sehingga meskipun pejabat yang melakukan perbuatan itu telah berhenti menjabat maka kekebalan hukum yang terkait dengan perbuatannya tetap melekat pada diri pejabat yang bersangkutan.

Sedangkan imunitas personal dipahami sebagai kekebalan terhadap tuntutan hukum yang diberikan kepada pejabat suatu negara atas perbuatan yang bisa dipidanakan tanpa melihat lagi apakah perbuatan itu dilakukan atas nama negara atau merupakan perbuatan pribadi. Dari sisi pembedaan itu, imunitas yang hendak diberikan oleh Pasal 27 ayat 1 Perppu 1/2020 tampaknya bisa dikategorikan baik sebagai imunitas fungsional maupun personal.

Oleh karena telah ada pengaturan dalam Pasal 50 dan 51 KUHP, pertanyaan berikutnya yang timbul apakah perlu sebuah undang-undang --dalam hal ini Perppu 1/2020-- mengatur sendiri pemberian imunitas sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat 1 tersebut? Ada yang berpendapat tidak menjadi masalah keberadaan pasal imunitas semacam itu guna memberikan pesan kuat khususnya kepada para penegak hukum tentang maksud pembentuk undang-undang untuk memberikan imunitas tersebut.

Namun ada pula ahli hukum yang menganggap tidak perlu sebuah undang-undang memuat pasal pemberian imunitas lagi dengan telah adanya Pasal 50 KUHP. Bahkan adanya pasal itu dianggap menunjukkan bahwa yang menyusun undang-undangnya tidak paham terhadap konsep dasar hukum pidana. Dalam undang-undang yang pernah dibuat, sesungguhnya imunitas hukum vide Pasal 27 ayat 1 Perppu 1/2020 juga terdapat dalam beberapa undang-undang yang lain.

Kita bisa menjumpai misalnya dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) untuk Dewan Gubernur dan pejabat Bank Indonesia. Kemudian dalam Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU ORI) untuk para Komisioner ORI. Bahkan untuk anggota DPR, hak imunitas disebut dalam Pasal 20A ayat 3 UUD NRI Th 1945 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (UU MD3).
Pastikah Imun?

Pertanyaan lanjutan yang perlu diurai jawabannya, apakah dengan pasal imunitas tersebut para pejabat yang bersangkutan secara otomatis akan mendapatkan kekebalan hukum dan karenanya tidak akan dapat diproses dan dituntut secara hukum dalam melaksanakan kewenangan seperti yang termuat dalam Perppu 1/2020?

Kalau kita baca Pasal 27 ayat 1 Perppu 1 /dan2020 dan juga ketentuan sejenis dalam UU BI di atas, maka pasal ini tidak otomatis (by the operation of law) memberikan kepastian diperolehnya imunitas bagi para pejabat yang bersangkutan. Pemberian imunitas dalam Pasal 27 ayat 1 tersebut merupakan imunitas bersyarat.

Ada dua syarat yang diletakkan agar imunitas dapat diperoleh oleh pejabat urusan fiskal atau moneter yang bersangkutan. Pertama, diterapkannya prinsip iktikad baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Perppu 1/2020. Kedua, tugas pokok dan fungsi aquo dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena ada dua syarat ini, maka dalam berbagai kasus pidana soal ada-tidaknya prinsip iktikad baik dalam pengambilan kebijakan dan/atau pelaksanaannya menjadi bagian dari aspek perkara yang diselidiki oleh penegak hukum. Biasanya penyelidikan tersebut dilakukan dalam kerangka membuktikan unsur pidana: "dengan sengaja", "dengan maksud", "mengetahui bahwa" yang ada dalam pasal pidana yang akan dipersangkakan.

Demikian pula, aspek pelanggaran terhadap peraturan perundangan juga menjadi objek penyelidikan. Jika penegak hukum meyakini bahwa kedua aspek ini diyakini telah diabaikan, maka proses hukum tetap dijalankan meski ada pasal imunitas dalam undang-undang terkait.

Contoh nyata soal dilanggarnya prinsip iktikad baik dan peraturan perundangan dapat kita lihat dari kasus korupsi yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dana talangan (bail out) Bank Century. Meski ada Pasal 45 UU BI yang memberikan imunitas hukum kepada pejabat BI, namun proses hukum tetap dilakukan.

Sayangnya setelah proses hukum terhadap Deputi Gubernur BI yang menjadi terdakwa (Budi Mulia), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi penegak hukum kasus tersebut belum melanjutkan proses hukum terhadap para pejabat BI lainnya yang juga menjabat sebagai Dewan Gubernur BI dan nama-namanya telah disebut baik dalam surat dakwaan Penuntut Umum KPK maupun putusan hakim sebagai turut serta bersama-sama melakukan perbuatan korupsi dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pemberian dana talangan tersebut.
Ada tiga hal yang bisa disampaikan sebagai penutup tulisan ini. Sebagai orang yang berada di Senayan, saya melihat tiga hal terkait dengan pasal "kebal hukum" ini. Pertama, adanya pasal "kebal hukum" dalam Perppu 1/2020 tidak serta-merta harus dimaknai adanya pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia vide Pasal 27 ayat 1 UUD 45.

Kedua, pasal "kebal hukum" itu tidak otomatis memberikan imunitas kepada para pejabat bersangkutan pada semua keadaan yang membuat tidak dapat dilakukannya proses hukum berupa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana maupun penuntutan secara perdata.

Ketiga, penegak hukum yang berwenang tidak bisa semena-mena menggunakan pasal "kebal hukum" ini untuk melakukan impunitas dengan tidak melakukan proses hukum dalam hal terdapat dugaan tindak pidana korupsi, perbankan atau tindak pidana umum lainnya terkait pelaksanaan materi muatan Perppu 1/2020. Ruang proses hukum tetap harus terbuka ketika prinsip iktikad baik dan peraturan perundangan patut diduga telah dilanggar.

Arsul Sani Wakil Ketua MPR dan Anggota Komisi III (Hukum, HAM & Keamanan Nasional) DPR dari Fraksi PPP

(mmu/mmu)