Kolom

Mewujudkan Sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDes

Marwan Jafar - detikNews
Senin, 04 Mei 2020 18:39 WIB
Sebagaimana ditaksir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia diprediksi mengalami kerugian hingga di angka Rp 54 Triliun karena terdampak keberadaan Virus Corona.
Marwan Jafar (Foto: dok. PKB)
Jakarta -

Akhir Februari 2020 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar Rakornas bertema Peran BUMN dalam Mendorong Investasi dengan Swasta dan Nasional. Sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo pada acara itu mencakup pembangunan di bidang sumber daya manusia dan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta transformasi bidang perekonomian. Sedangkan dalam konteks pembenahan BUMN buat menjadi lokomotif baru perekonomian nasional, kementerian menggariskan lima langkah prioritas kebijakan.

Pertama, menyangkut nilai ekonomi dan sosial buat Indonesia alias meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial, terutama di sektor ketahanan pangan, energi dan kesehatan. Kedua, menginovasi model bisnis dengan cara merestrukturisasi melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, pertimbangan kebutuhan stakeholders, dan memfokuskan pada bisnis inti BUMN. Ketiga, bidang kepemimpinan teknologi atau memimpin secara global di sektor teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti manajemen data, advanced analytics, big data, artificial intelligence, dan sebagainya.

Keempat, menggenjot investasi dengan cara mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Dan kelima, mengembangkan talenta melalui beberapa upaya mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM secara objektif dan terbuka.

Menurut paparan pada acara Rakornas Kementerian BUMN tersebut, gambaran keberadaan dan posisi nilai keuangan dari 142 BUMN disebutkan memiliki aset senilai Rp 8.200 triliun, profit hingga posisi 2018 sebesar Rp 210 triliun serta revenue Rp 2400 triliun. Sedangkan data pencapaian yang sama hingga akhir 2019, belum tersedia atau publik belum mendapatkan akses yang terbaru atau lebih up to date.Kita berharap, mudah-mudahan pencapaian kinerja BUMN sampai akhir 2019 mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Yang paling menarik perhatian dan agaknya merupakan tekad atau kesadaran baru dari Kementerian BUMN --masih berdasarkan paparan pada kegiatan penting Rakornas tersebut-- yakni dengan dimunculkannya semacam peta jalan (road map) mengenai rencana kerja sama bisnis antara perusahaan BUMN, BUMD dan BUMDes. Diintroduksi di tengah lingkungan bisnis yang sehat dan terus berkembang, melajulah sebuah rangkaian kereta bernama Indonesian Incorporation yang bermesin utama lokomotif BUMN dan menarik sejumlah gerbong eksekutif milik swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peta jalan tersebut juga merinci rencana kerja sama bisnis antara BUMN, BUMD dan BUMDes di enam wilayah, yaitu Jabodetabek, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT serta Sulawesi dan Kalimantan. Memang dalam rincian kerja sama itu sudah disebutkan cukup jelas BUMN mana dan BUMD mana yang akan bekerja sama serta di sektor pengerjaan apa. Namun rincian mengenai BUMDes setidaknya di wilayah kabupaten mana serta di sektor UMKM tertentu misalnya, tidak atau belum disebutkan satu pun. Kita berprasangka baik, mungkin sasaran-sasaran kerja sama dengan BUMDES di desa mana saja sedang diseleksi data-datanya.

Bertitik tolak dari paparan tersebut, sebaiknya kalangan BUMN segera berkoordinasi terus-menerus dengan pihak BUMD serta pihak pemerintah kabupaten yang bisa dipastikan memiliki data lengkap mengenai desa- desa mana saja yang sudah memiliki BUMDes yang berkinerja baik serta mempunyai unit- unit usaha yang produktif di sektor pertanian, perkebunan, budi perikanan maupun perikanan tangkap, pelaku-pelaku UMKM yang potensial di kerajinan, perdagangan dan sebagainya. Selain itu, sewaktu penulis memangku kebijakan di Kementerian Desa-PDTT pernah terjalin sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan BUMN. Namun demikian sejauh mana implementasinya hingga sekarang belum terinformasikan dengan jelas.

Paparan di Rakornas juga sempat menyinggung gagasan mengenai Indonesian Incorporation. Ini merupakan gagasan yang relevan di tengah kerasnya persaingan perdagangan dan kita mesti meyakini kalangan BUMN dapat berkontribusi ikut mewujudkannya. Boleh jadi, gagasan itu terilhami dari sejumlah negara seperti Jepang dan Thailand yang juga relatif mampu merealisasikan. Melalui Japan Incorporated, mereka terutama mensinergikan inisiatif negara dengan swasta besar serta asosiasi petani di bawah ZenNoh. Sedangkan Thailand juga didorong oleh peran kerajaan misalnya yang memberikan bibit-bibit tanaman sektor agribisnis, selain menggencarkan pemberdayaan desa melalui kebijakan satu desa satu produk unggulan.

Sekadar sekilas balik, upaya menuju Indonesia Incorporation pernah dicoba pada akhir dekade delapan puluhan semasa Menteri Perdagangan Rachmat Saleh dan saat itu dipicu anjloknya harga minyak dan gas di pasaran dunia. Bergandengan tangan dengan para pengusaha yang terhimpun di HIPMI, pemerintah pun mencoba kebijakan menggencarkan ekspor nonmigas melalui sebuah Inpres. Sayangnya kelanjutan dari ikhtiar Indonesia Inc kurang terdengar hingga pergantian beberapa pemerintahan, boleh jadi terkait pembenahan kembali fondasi perekonomian bangsa pasca Krisis 1998.

Baru menjelang pertengahan 2014, gagasan Indonesia Inc mulai muncul kembali. Persisnya, pada acara ulang tahun ke-30 lembaga Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) di Jakarta. Pendiri PDBI Christianto Wibisono di acara itu mengingatkan, sejarah Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan menunjukkan bahwa negara ini mampu menjadi pemain utama dunia asalkan pemimpinnya mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki. Ia juga mengingatkan, Indonesia sudah memasuki era persaingan bebas di mana posisinya berada di level atas.

Tahapannya, jangan sampai di ASEAN kita berada di level dua. Kita harus menjadi pemimpin di ASEAN agar bisa masuk sebagai pemain utama dunia. Dan agar bisa menjadi pemain utama, pemimpin negara yang akan datang tak boleh mengurangi kemampuan bangsa ini untuk bisa bersaing di level global.

Kembali ke tema tulisan ini, bukan kebetulan bila di awal pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Indonesia Maju, kinerja BUMN benar-benar menemukan sejumlah momentum pembenahan yang mendapatkan apresiasi besar dari masyarakat. Sedangkan mengenai memperkokoh hingga mewujudkan sinergi BUMN, BUMD dan BUMDes, benang merahnya juga bisa ditarik dari pembentukan nomenklatur kementerian baru yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikenal pula telah mewujudkan BUMDes singkatan dari Badan Usaha Milik Desa itu.

Seperti penulis singgung di atas, sinergi ketiga entitas tersebut --tentu saja juga peran swasta-- merupakan kesadaran baru yang hampir dipastikan menarik perhatian publik di masa mendatang. Di mata publik, memang sangat mendesak waktunya agar pemerintah berjiwa besar lebih merangkul kalangan BUMD dan menggandeng kalangan BUMDes buat mewujudkan Indonesia Inc yang pada gilirannya mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat hingga ke tingkat desa.

Hanya dalam waktu kurang dari lima tahun, terutama berkat pencairan dana desa, sudah bermunculan banyak desa mampu berkembang secara mandiri yang antara lain ditandai kelahiran sejumlah BUMDes yang layak dicontoh keberhasilannya. Maksudnya, menyusul pembangunan masif sektor infrastruktur di berbagai subsektor, maka langkah-langkah penyederhanaan sejumlah aturan atau regulasi, penyederhanaan birokrasi terutama terkait mewujudkan sinergi ketiga entitas tersebut --khususnya pelibatan BUMDes sebagai pendatang baru-- sungguh merupakan pekerjaan mulia dan tidak ringan.

Kita meyakini pemerintah akan mampu menunaikannya. Caranya, antara lain menemukan apa saja peluang beberapa sektor investasi, perdagangan dan industri yang terbuka dari sinergi ketiga entitas BUMN, BUMD, dan BUMDes, apa pula sejumlah tantangan menengah atau besar yang harus dipecahkan bersama serta beberapa kelebihan dan kelemahan mesti dihargai dan diakui secara obyektif oleh dari ketiga entitas buat mencari solusi konkrit yang terbaik.

Menurut hemat saya, solusi awal buat mewujudkan sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDes dapat dimulai dengan merintis kerja sama ketiga entitas bisnis pada komoditi-komoditi strategis yang bersifat global dan berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal. Pertama, pengolahan komoditi pangan seperti beras, jagung, kedelai serta umbi-umbian sebagai sumber pangan bergizi yang kaya karbohidrat. Sentuhan penggunaan teknologi moderen, berbasis penelitian dan keahlian sumberdaya manusia domestik mesti menjadi perhatian utama.

Kedua, upaya pemanfaatan sejumlah komoditi energi baru terbarukan selain minyak, batubara dan gas bumi, seperti energi surya dan angin dapat juga menjadi fokus perhatian dan mengoptimalkannya secara serius serta bertahap. Ketiga, menjaga dan memanfaatkan optimal potensi komoditi air dari hulu hingga hilir buat mendukung dan menghidupkan sektor-sektor pertanian, peternakan, perkebunan, budidaya, pariwisata serta konsumsi untuk manusia.

Marwan Jafar anggota Komisi VI DPR

(mmu/mmu)