Program Kartu Prakerja yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo akhirnya direalisasikan pada 20 Maret lalu. Manfaat yang diberikan secara bertahap selama empat bulan kepada penerima program ini secara nominal mencapai 3,5 juta rupiah. Dengan rincian Rp 1.000.000 untuk bantuan pelatihan, kemudian insentif setelah melakukan pelatihan senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Dan R. 50.000 sebagai insentif survei kebekerjaan selama tiga kali.
Namun agak berbeda dari skema yang awalnya hanya untuk pencari kerja dengan tujuan meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas dari si pencari kerja. Juga untuk meringankan biaya dalam proses mencari pekerjaan.
Skema program Kartu Prakerja yang diluncurkan di tengah masa pandemi ditujukan bukan hanya peningkatan SDM masyarakat. Program ini menambah fungsi sebagai stimulus dalam menghadapi pandemi. Ditandai dengan masuknya korban PHK yang diakibatkan pandemi sebagai kriteria penerima.
Menimbulkan Polemik
Tetapi, meskipun sejak awal adanya wacana program ini menimbulkan kritik dari banyak pihak, program Kartu Prakerja tetap saja diluncurkan. Alhasil, menimbulkan polemik dari berbagai pihak.
Program yang diluncurkan di tengah pandemi ini yang juga digunakan sebagai bantuan sosial terutama bagi mereka yang terkena PHK. Banyak yang menilai program ini tidak tepat untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi masyarakat.
Ketua Dewan Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono menyatakan lebih baik kalau semuanya diberikan dalam bentuk BLT. Karena dinilai tidak menjawab tantangan hidup para buruh dan pekerja yang terkena PHK. Kahar juga mengusulkan agar bantuan pelatihan sebaiknya dicairkan saja, agar bisa memenuhi kebutuhan mereka yang terdampak pandemi.
Selain itu, kita semestinya mengerti apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Pelatihan dan peningkatan kompetensi memang sangat penting, namun untuk masa seperti sekarang hal seperti itu bukanlah prioritas. Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah stimulus sektor logistik. Mengingat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah diinstruksikan di berbagai daerah, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan aktivitas di luar rumah termasuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok. Pastinya kebutuhan pokok harus didahulukan bukan?
Benar memang kita bisa melihat jika tujuan dari program Kartu Prakerja tercapai, pemulihan ekonomi setelah masa pandemi ini akan lebih cepat. Tujuan dari program Kartu Prakerja salah satunya adalah meningkatkan kompetensi dari penerima manfaat. Sehingga kualitas sumber daya manusia juga diharapkan meningkat. Alhasil ketika masa pandemik berakhir pembangunan kembali kekuatan ekonomi akan lebih mudah dilaksanakan.
Tetapi lagi-lagi dalam pelaksanaannya program ini kembali menuai kritik. Salah satunya materi yang disediakan dalam program dinilai bisa didapatkan dari platform-platform lain secara gratis. Kemudian ada juga yang menilai materi yang diberikan tidak begitu relevan. Sehingga rasanya tujuan dari program Kartu Prakerja tidak semudah itu dapat tercapai.
Kemudian meskipun nantinya penerima manfaat program Kartu Prakerja mendapatkan sertifikat tertentu, fasilitas tersebut masih belum cukup sakti. Tidak ada jaminan bahwa penerima program nantinya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Lain halnya jika sertifikat setelah pelatihan Kartu Prkerja ini dijamin memudahkan pencarian pekerjaan. Atau memudahkan para korban PHK kembali menemukan pekerjaan baru. Namun hal itu tampaknya mustahil, mengingat materi dari program Kartu Prakerja masih menimbulkan polemik di sana-sini.
Program Kartu Prakerja juga pastinya tidak akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Karena terdapat proses seleksi, yang membuat hanya segelintir orang yang dapat merasakan manfaatnya. Belum lagi mereka yang tidak mendapat akses kepada program, akan lebih sulit lagi masalah yang dihadapi
Langkah Seharusnya
Kita harus sadar bahwa masyarakat termasuk para korban PHK dan pencari kerja yang terdampak pandemi memiliki kebutuhan yang tak bisa diabaikan. Masyarakat lebih butuh logistik dibanding pelatihan kompetensi, setidaknya untuk saat ini. Kebutuhan pokok masyarakat seperti logistik harus lebih didahulukan.
Oleh karena itu bantuan langsung tunai (BLT) rasanya adalah stimulus yang paling tepat diberlakukan saat ini. Anggaran untuk Kartu Prakerja yang masih belum efektif dan efisien lebih baik dialihkan kepada program bansos sektor logistik. Pemerintah bisa menetapkan paket berupa kebutuhan pokok agar masyarakat tak perlu mencari kebutuhan di luar rumah. Pemutusan rantai pandemi juga tetap bisa dilakukan.
Untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat dalam paket BLT juga disertakan uang tunai yang dirasa cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat tak perlu bekerja di luar rumah demi mendapatkan rupiah. Daripada mengandalkan insentif Kartu Prakerja yang tidak menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Kemudian daripada bantuan biaya pelatihan dalam program Kartu Prakerja, lebih baik pemerintah memberikan stimulus yang lebih efektif. Seperti memudahkan akses penggunaan internet, mungkin dengan menggratiskan internet selama beberapa waktu. Dengan paket internet ini toh masyarakat tetap bisa mencari materi-materi pelatihan serupa secara gratis.
Rasanya tidak akan jadi soal jika program ini dibatalkan dahulu, dan dialihkan kepada program yang lebih mengakomodasi kebutuhan strategis masyarakat. Program Kartu Prakerja masih terlalu dini, belum matang, dan harus dikaji kembali secara mendalam. Sebaiknya program ini kembali direalisasikan ketika kondisi ekonomi strategis sudah membaik. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap berusaha memutus rantai pandemi.
(mmu/mmu)
