Kolom

Senjang Logika Pembebasan Napi

Reza Indragiri Amriel - detikNews
Rabu, 22 Apr 2020 12:10 WIB
Ilustrasi Mantan Napi DetikX
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Kita tentu berharap puluhan ribu narapidana (napi) yang dibebaskan lebih dini berdasarkan Keputusan Menkumham akan menjadi warga negara yang bertanggung pascakeluar lembaga pemasyarakatan (lapas). Tapi media mulai memberitakan satu demi satu napi yang kembali berulah di tengah masyarakat, dan itu memantik kegelisahan.

Keputusan Menkumham dilatari oleh semangat kemanusiaan agar para napi dan anak binaan tidak terjangkit maupun menjangkiti sesama warga lapas dengan virus Corona. Persoalannya, ada logika yang terputus ketika tujuan Kepmenkumham, yaitu "dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19", dibandingkan dengan kriteria semisal hanya "2/3 masa pidana" dan "1/2 masa pidana" yang memperoleh pembebasan lebih dini.

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa semua orang, siapa pun, dapat tertular dan menularkan virus Corona. Lantas, apa hubungan antara risiko wabah yang menyeluruh itu dengan masa pidana? Apakah napi dengan masa pidana sekian tahun lebih riskan menderita Covid-19 ketimbang napi dengan masa pidana lainnya? Tidak masuk akal.

Oleh awam, lapas memang diasosiasikan sebagai tempat berkubangnya segala kebejatan manusia. Itulah sebabnya tempat ini dijauhi sejauh-jauhnya oleh siapa pun, bahkan termasuk oleh pelaku kejahatan paling durjana sekalipun. Pada sisi lain, lapas boleh jadi merupakan tempat yang cocok untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Lingkungan terisolasi meminimalkan kemungkinan terpaparnya para napi pada virus Corona yang ditularkan oleh orang-orang dari luar lapas. Dalam kondisi semacam itu, melepas napi lebih dini ke lingkungan masyarakat yang faktanya sudah terkena wabah justru berpeluang menjadikan mereka sebagai orang yang tertular dan, nantinya, penular virus.

Tapi bak pisau bermata ganda, lapas sebagai lingkungan yang terisolasi juga dapat menjadikan seluruh napi sebagai kelompok yang sangat riskan tertular wabah Covid-19 andaikan ada satu saja orang positif Covid-19 yang masuk dan menularkan virusnya ke dalam lapas.

Langkah penjarakan fisik (physical distancing) besar kemungkinan sulit dilakukan di lingkungan lapas. Belum lagi ketika di lapas terjadi problem over-kapasitas, yakni penuh sesaknya penghuni lapas dibandingkan luas area lapas. Kualitas sanitasi juga relevan untuk disoal. Juga, perilaku menyimpang yang secara tipikal berkembang di dalam lingkungan penjara sangat mungkin memperburuk masalah kesehatan para napi.

Kemungkinan lapas menjadi zona aman maupun menjadi zona neraka, hanya bisa dipastikan apabila Kemkumham bisa memastikan seberapa steril lapas dari Covid-19. Sekali lagi, sekiranya tidak ada satu pun napi yang positif Corona, membebaskan mereka lebih dini merupakan kebijakan yang tidak bijak. Akan lebih tepat jika Kemkumham menerapkan penutupan akses seketat mungkin agar tidak ada orang yang menyebarkan Corona ke dalam lapas.

Sebaliknya, ketika terdiagnosis adanya napi yang positif Covid-19, maka seluruh napi di dalam lapas bersangkutan dikeluarkan selekasnya. Dikeluarkan pun tidak berarti memulangkan mereka begitu saja. Tetap diperlukan adanya pembedaan perlakuan, mana napi yang diinapkan di rumah sakit dan mana yang dikenakan isolasi.

Kepentingan Publik

Para napi secara getir harus diakui sebagai sekumpulan individu yang telah melakukan kejahatan maupun pelanggaran hukum. Keputusan untuk mengeluarkan mereka dari dalam lapas sebelum waktunya tetap harus mempertimbangkan potensi residivisme mereka. Ini berarti bahwa otoritas pemasyarakatan harus secara objektif mengukur kemampuan institusi seberapa mujarab program rehabilitasi yang mereka selenggarakan selama ini.

Pada segi inilah pemerintah semestinya mafhum bahwa pembebasan dini bukan semata-mata kepentingan para napi, tapi ada kepentingan masyarakat akan rasa aman yang dipertaruhkan di situ. Jika harus dihadap-hadapkan, tak lain adalah kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih didahulukan. Untuk itu, sesungguhnya merupakan kemutlakan bagi Kemkumham untuk menyelenggarakan penakaran risiko (risk assessment).

Risk assessment adalah metode yang diselenggarakan untuk meramalkan kemungkinan napi mengulangi perbuatan kriminalnya, baik pengulangan jenis kejahatan yang sama maupun jenis kejahatan yang berbeda.

Pembebasan dini para napi dari lapas, jika mengabaikan risk assessment, akan sama artinya dengan mengabaikan potensi pengulangan perbuatan jahat pada diri para napi. Sekaligus, ini lebih penting, tidak dilakukannya risk assessment terhadap para napi akan mendatangkan ancaman terhadap rasa aman masyarakat luas.

Pemerintah pastinya berisiko harus membayar sangat mahal andaikan masyarakat kembali harus menjadi korban kejahatan residivisme akibat diabaikannya risk assessment. Aksi residivisme juga dapat ditafsirkan sebagai pemborosan anggaran akibat tidak efektifnya atau pun akibat terputusnya program pembinaan bagi napi.

Ada kalangan yang berdalih, jumlah mantan napi yang mengulangi perbuatan jahatnya sangat sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan napi yang dibebaskan. Dalih semacam itu kentara mengecilkan arti serius peristiwa kejahatan yang dialami korban (masyarakat). Tidak hanya mempertontonkan sikap defisit empati, penyepelean yang didasarkan pada sedikitnya jumlah pelaku residivisme pasca-keluarnya Keputusan Kemkumham juga berangkat dari penalaran yang tidak kuat.

Untuk mengujinya, patut diajukan pertanyaan kepada Kemkumham, berapa sesungguhnya tingkat residivisme per masing-masing jenis kejahatan para napi di Indonesia.

Basis data tentang hal itu semestinya tersedia dan terus dimutakhirkan. Sebagai contoh, pada 2018, Department of Justice Amerika Serikat merilis laporan bahwa dari 412.731 napi yang bebas dari 30 negara bagian pada 2005, hampir 45 persen di antaranya kembali diamankan pihak penegak hukum dalam kurun satu tahun sejak keluar dari gerbang lapas. Yang terbanyak adalah eks napi penyalahgunaan narkoba, disusul eks napi kejahatan properti, dan eks napi kejahatan dengan kekerasan.

Penyebab tingginya tingkat residivisme itu adalah multidimensional. Konsekuensinya, butuh pelibatan lintas kementerian untuk mendukung aktualisasi diri para eks napi secara lebih konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Tapi tak pelak, kritisi terbesar tertuju pada tidak mujarabnya program rehabilitasi bagi napi selama menjalani masa hukuman. Terapi berbasis kognitif-perilaku bagi napi, misalnya.

Ketika dibandingkan antara para mantan napi yang menyelesaikan terapi dan para napi yang tidak menuntaskan terapi, selisih residivisme mereka ternyata tidak terpaut jauh.

Kembali ke Kemkumham, andai data serupa tidak dapat disajikan, maka pada dasarnya otoritas penegakan hukum (khususnya Kemkumham) lagi-lagi tidak memiliki landasan yang meyakinkan untuk menyimpulkan kadar kebahayaan (terhadap masyarakat) yang dimunculkan oleh para mantan napi sesuai jenis kejahatan mereka. Pada titik inilah kegelisahan masyarakat memiliki pembenarannya.

Konkretnya, terlalu prematur untuk menyatakan pada saat sekarang bahwa eks napi yang melakukan residivisme (pasca-Keputusan Kemkumham) adalah sangat sedikit. Perjalanan hidup puluhan ribu mantan napi tersebut masih harus terus diikuti hingga waktu-waktu berikutnya.

Reza Indragiri Amriel alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne

(mmu/mmu)