Kolom

Menyelamatkan Pelaku Industri Kreatif

Afridho Aldana - detikNews
Selasa, 21 Apr 2020 15:40 WIB
Dampak Corona ke Ekonomi
Ilustrasi: Fuad Hasim/detikcom
Jakarta -

Pembatasan kegiatan di luar rumah sebagai upaya penanggulangan Covid-19 berdampak langsung kepada para pelaku industri kreatif di Tanah Air. Sampai waktu yang tidak ditentukan, para profesional yang bekerja lepas harus merumahkan diri dan kehilangan pemasukan sampai waktu yang tidak menentu.

Para profesional ini di antaranya adalah mereka yang namanya sering muncul di kredit akhir film, para ahli teknis yang bekerja di belakang panggung acara, juru masak, sampai seniman. Jumlah pelaku industri kreatif tidak sedikit. Tahun lalu jumlahnya diproyeksikan mencapai 18 juta orang. Di tengah pandemi, banyak yang harus mengurung diri dan kehilangan pemasukan. Dampaknya, jumlah pengangguran meningkat.

Sialnya, banyak pelaku industri kreatif yang tidak termasuk ke dalam golongan masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Mereka bukan pula pekerja formal yang terdata baik oleh pemerintah, atau menjadi bagian suatu lembaga atau institusi yang pegawainya digaji tetap. Para pelaku industri kreatif banyak hidup dari satu proyek ke proyek lain, tak sedikit mengandalkan kerumunan serta interaksi masyarakat untuk menjual karya.

Walau kebanyakan tumbuh sebagai sektor yang dikenal non-formal, sektor ekonomi kreatif berkontribusi besar ke perekonomian nasional. Lebih dari Rp 1.000 triliun kontribusi sektor ini kepada perekonomian Indonesia pada 2019. Sebagai sektor yang mengandalkan kreativitas tinggi, para pekerja kreatif adalah kunci pertumbuhan sektor ini. Sehingga sangat masuk akal bagi pemerintah untuk memikirkan kelangsungan hidup para pelakunya di tengah pandemi.

Tidak hanya sebagai usaha untuk menyelamatkan industri kreatif dalam negeri yang sedang tumbuh, namun juga sebagai usaha untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia di masa depan. Jangan sampai kelalaian mengambil kebijakan di saat krisis meruntuhkan ekosistem ekonomi kreatif yang sudah dibangun intensif setidaknya dalam lima tahun ke belakang. Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 (UU Ekraf) mewajibkan pemerintah untuk menjaga pengembangan ekosistem tersebut.

Ada beberapa kebijakan yang perlu diambil pemerintah untuk menyelamatkan pelaku kreatif di saat krisis. Salah satunya adalah kebijakan reaktif, bersifat jangka pendek, dan harus dilaksanakan saat ini juga. Tujuannya untuk mengurangi beban para pelaku kreatif yang terdampak.

Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan insentif. Terutama kepada pelaku kreatif yang rentan. Caranya dengan memasukkan mereka ke dalam data penerima BLT pemerintah, karena kehilangan pekerjaan. Tujuannya agar pelaku kreatif tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta menjaga proses pembentukan kreativitas di tengah isolasi.

Kedua, memberikan fleksibilitas penggunaan dana hibah kegiatan kreatif yang sedang berjalan. Hal ini untuk memberikan kepastian dukungan finansial kepada program-program kreatif yang sudah direncanakan dan sedang dalam tahap pelaksanaan tahun 2020. Perlunya jaminan pendanaan kepada kegiatan yang tengah berjalan serta keleluasaan penggunaan dana tersebut untuk menutupi kerugian pelaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian material yang lebih dalam.

Selain itu, menjaga kesejahteraan mental para pelaku kreatif di saat krisis juga perlu dilakukan. Karena itu, yang ketiga, dukungan berupa bantuan koordinasi antarlembaga serta reorganisasi jadwal dan sumber daya manusia, melalui fasilitas konsultansi yang diwadahi kementerian terkait, kiranya dapat menjaga mentalitas para pelaku kreatif. Untuk hal ini, pemangkasan birokrasi dalam proses pendataan dan pemberian akses kepada pelaku kreatif wajib hukumnya.

K empat, fasilitas edukasi untuk meningkatkan kapasitas para pelaku kreatif selama berdiam diri di rumah. Usaha ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pelaku ekonomi kreatif digital untuk memberikan akses edukasi kepada para pelaku kreatif selama terjadinya wabah. Kesempatan edukasi yang diberikan tidak hanya sebatas kemampuan spesifik para pelaku di satu sektor, namun juga pengetahuan mengenai manajemen organisasi kreatif, digitalisasi konten, serta pengelolaan finansial.

Secara teknis, agar bantuan dapat tersalurkan dengan cepat, pemerintah dapat menggunakan data pelaku ekonomi kreatif yang sudah dihimpun Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) terdahulu. Di antaranya melalui aplikasi Bisma (aplikasi yang menghimpun data pelaku kreatif besutan Bekraf), data Satu Pintu (fasilitas pendanaan ekonomi kreatif Bekraf), asosiasi-asosiasi subsektor ekonomi kreatif besutan Bekraf, data komunitas, usaha kreatif, dan dilengkapi dengan survei terbuka.

Hal lain yang tak boleh dilupakan oleh pemerintah selain empat kebijakan reaktif di atas adalah kebijakan preventif. Ini adalah kebijakan jangka panjang berupa alokasi atau aturan alih fungsi anggaran untuk digunakan sebagai dana darurat atau jaring pengaman sosial para pelaku kreatif di saat krisis.

Setelah itu, pengelolaan data yang baik menjadi kunci. Alokasi dana darurat di atas disalurkan berdasarkan data para pelaku kreatif yang akurat. Hal ini penting untuk menjaga pendistribusian bantuan pemerintah, baik berupa insentif individu, hibah kegiatan, bantuan koordinasi dan edukasi di masa datang lebih cepat, tepat, dan efisien hingga dapat memberi rasa aman kepada para pelaku industri kreatif di Tanah Air.

Afridho Aldana MA in International Cultural Policy and Management, Centre for Cultural and Media Policy Studies University of Warwick UK, S.Sos program studi Kajian Media Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI

(mmu/mmu)