Pandemi virus corona terus mengalami peningkatan. Jumlah wilayah dan manusia yang terpapar virus ini kian bertambah. Hingga 6 April 2020, tak kurang dari 200-an negara terjangkit Covid-19. Begitu pula dengan individu yang terpapar terus menunjukkan angka positif. Kondisi ini di satu sisi mengikis optimisme akan meredanya pandemi ini dalam waktu dekat. Sehingga, pergulatan dunia mengentaskan pandemi ini akan terus berlangsung.
Fenomena Covid-19 sejatinya bukan persoalan tunggal. Dampak yang ditimbulkan oleh wabah virus ini telah menciptakan persoalan yang multidimensional. Akibatnya ruang-ruang kehidupan manusia mulai mengalami distorsi. Pada tataran individual, psikologis manusia mengalami ketakutan yang luar biasa. Banyak individu yang menjadi paranoid di tengah situasi ini. Perilaku yang demikian tidak bisa dielakkan mengingat virus corona memiliki sifat penyebaran yang sangat cepat.
Pada tataran yang lebih luas, relasi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi sangat terbatas. Pola social distancing, physical distancing, karantina wilayah, sampai pada Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta menegaskan terbatasnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pendasaran kebijakan ini berpijak pada upaya pemutusan rantai penyebaran virus corona.
Saat ini, negara-negara yang terpapar Covid-19 termasuk Indonesia menghadapi dua persoalan genting sekaligus, yaitu pandemi itu sendiri dan lumpuhnya perekonomian negara. Menyoal pandemi, kita menyaksikan proses penyebarannya yang bergerak secara eksponensial. Setiap hari jumlah individu yang terjangkit kian bertambah.
Sektor ekonomi sebagai penerima dampak memperlihatkan situasi yang mengarah pada lumpuhnya perekonomian. Interaksi permintaan dan penawaran berada pada titik nadir. Sektor bisnis, industri, penerbangan, pariwisata secara terus-menerus menunjukkan angka negatif. Bahkan pada titik yang paling kronis, dunia menghadapi resesi.
Setiap negara termasuk Indonesia bergerak dengan intensitas yang tinggi menanggulangi wabah corona. Setiap negara mengembangkan resolusinya untuk menangani pandemi. Di Indonesia, pemerintah menetapkan tambahan belanja pada APBN dengan nominal Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19. Perinciannya, Rp 75 triliun untuk belanja kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp 70,1 triliun untuk insentif dan relaksasi perpajakan, dan Rp 150 triliun untuk pemulihan dan restrukturisasi ekonomi.
Selain itu, pemerintah melalui PERPPU 01/2020 memberikan penambahan terhadap batas atas defisit APBN di atas 3 persen selama tiga tahun (2020-2022).
Antisipasi Resesi
Wabah Covid-19 yang terjadi saat ini sarat dengan kondisi ketidakpastian. Tidak dapat diprediksi soal waktu kapan penyebaran virus akan benar-benar berhenti atau sekurang-kurangnya proses penyebarannya mengalami perlambatan.
Di lain hal, kondisi ketidakpastian juga dialami oleh para ilmuwan yang saat ini sedang menciptakan antivirus. Para ilmuwan sedang berjibaku untuk menemukan antivirus. Banyak ilmuwan mengonfirmasi bahwasannya proses penemuan antivirus membutuhkan waktu yang lama. Situasi ini terus-menerus menempatkan kita pada situasi ketidakpastian berikut pula risiko-risiko yang berpotensi timbul.
Pekan lalu, IMF menyatakan bahwa saat ini dunia di ambang resesi ekonomi global. Ini menjadi konsekuensi logis atas dampak besar yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 di sektor ekonomi. Aktivitas bisnis, ekspor-impor, mobilitas wisatawan di sektor pariwisata, dan penerbangan komersial di setiap negara dilakukan dengan intensitas yang terbatas. Harga-harga komoditas di pasaran internasional juga mengalami penurunan yang luar biasa akibat minimnya aktivitas produksi.
Bila virus corona hanya menjangkit sejumlah orang tertentu, maka virus "resesi" menjangkit semua orang. Inilah kondisi yang paling ditakutkan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Gerbang resesi yang kian dekat menuntut sinergi dan aksi kolaboratif di antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Di Indonesia saat ini, salah satu langkah antisipatif pemerintah adalah menerbitkan Global Bonds sebesar 4,3 miliar USD bertenor 10,5 tahun, 30,5 tahun, dan 50 tahun. Langkah ini salah satunya bertujuan menjamin likuiditas yang kemudian digunakan untuk membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah.
Saat ini, sektor bisnis juga seyogianya merancang aktivitas bisnisnya untuk mendorong ekonomi domestik. Di tengah situasi seperti ini pelaku usaha secara normatif mesti mengoptimalkan usaha-usaha yang relevan dengan kebutuhan di tengah pandemi. Kepiawaian membaca kebutuhan pasar ini akan menghidupkan kembali dunia usaha.
Selain itu, bertambahnya jumlah penerima program perlindungan sosial pemerintah untuk masyarakat berpendapatan rendah mampu meningkatkan permintaan terhadap barang-barang kebutuhan. Keuntungan lain yang diperoleh pengusaha saat ini adalah penurunan tarif pajak dan relaksasi penyampaian perpajakan. Sedangkan di level masyarakat, program perlindungan sosial diharapkan mampu meningkatkan daya beli. Sehingga dorongan untuk melakukan konsumsi semakin meningkat.
Di pihak lain, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mengantisipasi risiko resesi. BI diharapkan mampu menjamin likuiditas dan mencegah terjadinya risiko sistemik melalui kerangka kebijakan makroprudensial. OJK berperan dalam menjamin kesehatan lembaga keuangan.
Sinergi dan aksi kolaboratif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga berikut keterlibatan masyarakat setidaknya mampu meredam potensi terjadinya resesi ekonomi. Penguatan ekonomi domestik sebagai fondasi utama ekonomi Indonesia sangat panting demi menjaga imunitas terhadap pengaruh eksternal.
Boy Angga mahasiswa Ekonomi Pembangunan Undana-Kupang
(mmu/mmu)
