Kolom

Sensus Penduduk Online "Extended"

Titik Munawaroh - detikNews
Kamis, 09 Apr 2020 14:38 WIB
Sensus Penduduk Online (SPO) 2020 telah dimulai sejak Sabtu (15/2/2020) lalu. Data warga yang telah masuk dapat dipantau di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta.
BPS pantau Sensus Penduduk Online (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -
Sensus Penduduk (SP) Online yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sedianya menjadi perhelatan akbar sebuah instansi yang diamanati oleh undang-undang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang salah satunya adalah sensus penduduk, dengan sangat terpaksa tenggelam di tengah kejadian yang sekarang jauh lebih menyita perhatian yaitu pandemi Covid-19. Momentum SP Online pada Maret 2020 tenggelam di tengah wabah virus yang juga melanda negeri tercinta Indonesia.

Hampir sebagian besar berita dan informasi yang beredar di masyarakat adalah terkait wabah tersebut. Baik itu fakta maupun berita hoax, namun yang pasti masyarakat lebih banyak terpapar tentang Covid-19 dibandingkan SP Online.

Berdasarkan skenario awal yang disampaikan oleh BPS, SP Online seharusnya berakhir pada 31 Maret 2020, dan dilanjutkan dengan SP Wawancara pada Juli 2020. Namun dengan adanya kondisi darurat kesehatan global akibat Covid-19, maka BPS membuat skenario baru pelaksanaan sensus penduduk dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. SP Online diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020 dan SP Wawancara akan dilaksanakan pada September 2020.

Peluang Emas


Perpanjangan waktu pelaksanaan SP Online menjadi peluang emas bagi BPS yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Perpanjangan waktu tersebut harus bisa menjaring sebanyak-banyaknya penduduk agar berpartisipasi dalam SP Online.

Namun penjaringan partisipan tersebut sudah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara seperti yang dilakukan oleh BPS pada periode sebelum dengan adanya pembatasan sosial berskala besar seperti acara Ngisi Bareng (Ngibar) SP Online di kampus-kampus maupun instansi pemerintah sebagaimana yang bisa kita lihat di akun resmi media sosial BPS. Pendekatan yang mungkin dilakukan oleh BPS adalah dengan segencar-gencarnya dan secara masif melakukan pemasangan iklan di televisi, iklan di media sosial, serta sosialisasi masif melalui Whatsapp Group (Grup WA).

Paparan informasi tersebut pun harus mampu menggugah masyarakat supaya mau melakukan pengisian mandiri dan memberikan informasi yang jelas bagaimana melakukan pengisian SP Online secara mandiri tanpa perlu pendampingan.

Dengan masifnya sosialisasi kembali di masa perpanjangan waktu pengisian SP Online, maka diharapkan masyarakat akan tergerak hatinya dan mau berpartisipasi. Namun, peluang emas tersebut hanya akan menjadi peluang yang tidak menjadi kenyataan jika tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai sasaran dari SP Online tersebut.

Perlu diketahui bahwa tingkat kepedulian terhadap data untuk sebagian besar masyarakat Indonesia terbilang masih cukup rendah. Mengutip akun media sosial resmi BPS, sampai dengan 31 Maret jumlah penduduk Indonesia yang berpartisipasi dalam SP Online sebesar 32.4 juta atau sekitar 12.5 persen dari total penduduk Indonesia.

Kurangnya Kepedulian


Sebagai sensus pertama yang menawarkan metode self enumeration (pengisian secara mandiri) oleh masyarakat dengan mengakses laman sensus, persentase tingkat partisipasi SP Online yang dicapai sampai dengan 31 Maret tersebut bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama, keberhasilan BPS dalam menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama kali menggunakan metode self enumeration melalui cara online.

Hal ini patut kita apresiasi dan berikan ucapan selamat atas kerja keras BPS dalam penyelenggaraan sensus tersebut. BPS pun menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap partisipasi masyarakat yang telah mengisi SP Online secara mandiri.

Kedua, masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap data. Capaian BPS sebesar 12.08 persen tersebut tentu berkat partisipasi aktif dari masyarakat. Di sisi lain, persentase tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya data. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2019 terdapat 47,69 persen penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet. Jelas bahwa capaian SP Online tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk yang melek internet.

Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya data memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan SP Online, karena inti dari SP Online adalah pengisian secara mandiri oleh masyarakat. Berdasarkan pengalaman saya di lapangan, beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut antara lain masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sensus penduduk adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah dalam hal ini BPS, sehingga mereka menganggap untuk apa menggantikan tugas BPS, toh sudah ada petugas yang nantinya akan dibayar oleh BPS untuk melaksanakan tugas tersebut.

Itulah yang melandasi munculnya keengganan sebagian masyarakat untuk melakukan pengisian SP Online. Alasan kedua yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi tersebut adalah faktor budaya yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia khususnya masyarakat perdesaan yang sangat senang bila kedatangan tamu dan diajak berbincang-bincang untuk menghabiskan waktu bersama tidak terkecuali itu berupa kegiatan wawancara.

Hal itulah yang menjadi alasan kelompok yang tidak mau mengisi SP Online dan lebih memilih untuk didatangi petugas nanti pada saat SP Wawancara. Tidak salah memang, karena BPS memang secara resmi menyediakan dua opsi tersebut dalam penyelenggaraan SP 2020.

Kemungkinan Terburuk

Kemungkinan terburuk terkait wabah Covid-19 yang melanda Indonesia adalah adanya pembatasan sosial berskala besar sampai batas waktu yang belum jelas. Apakah sampai Mei, Juni, Juli, atau bahkan sampai dengan Desember akan dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Jika hal itu terjadi, maka SP Wawancara pun terancam mengalami kendala, karena dalam proses bisnis yang dilakukan BPS dalam penyelenggaraan sensus/survei banyak tahap yang melibatkan interaksi banyak orang yang sangat mungkin tidak bisa terwujud dalam era pandemi seperti saat ini.

Perekrutan petugas, pelatihan petugas, serta aktivitas lainnya yang melibatkan pertemuan dengan banyak orang dalam skala besar tidak akan mungkin bisa dilakukan dan tentu akan menghambat pelaksanaan SP Wawancara. Selain kemungkinan kendala dari sisi proses bisnis, tentu jika SP Wawancara berhasil dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan akan mengalami penolakan dari masyarakat jika pembatasan sosial berskala besar masih diberlakukan. Kemungkinan besar responden akan menolak kedatangan petugas sensus dengan alasan tersebut.

Jika kedua hal itu sampai terjadi, maka SP Wawancara akan terancam keberlanjutannya. Dan pada akhirnya impian menghasilkan satu data kependudukan dari hasil sensus penduduk akan sulit terwujud.

Jangan Menunggu


Mitigasi suatu kegiatan terkait force major akibat wabah selama ini tampaknya belum menjadi concern pemerintah Indonesia, tidak terkecuali BPS. Selama ini belum ada perencanaan kegiatan yang melibatkan unsur ketidakpastian (uncertainty) akibat kejadian luar biasa seperti wabah, bencana alam, dan bahkan mungkin perang.

SP Online yang dilakukan oleh BPS dalam perencanaannya dibangun dalam kondisi kestabilan situasi, dan mengabaikan adanya kondisi pandemi seperti saat ini. Sehingga berapapun persentase partisipasi masyarakat dalam SP Online tidak akan mempengaruhi data yang dihasilkan oleh BPS karena akan ada langkah berikutnya yaitu SP Wawancara. Penduduk yang tidak berpartisipasi dalam SP Online akan didata melalui SP Wawancara.

Namun mengingat situasi keamanan nasional dari sisi kesehatan terancam akibat wabah, perlu kiranya memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang disediakan oleh BPS dalam hal ini laman sensus.bps.go.id untuk melakukan pengisian SP2020 secara mandiri.

Sosialisasi masif tampaknya masih harus terus dilakukan oleh BPS melalui semua media yang mungkin dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sosialisasi yang gencar melalui berbagai media saat ini menjadi pilihan yang mutlak dilakukan oleh BPS di era work from home mengingat social dan physical distancing masih harus dan akan dilakukan entah sampai kapan.

Perlu dibuatkan langkah-langkah yang jelas tentang pengisian SP Online yang menurut pengamatan saya masih banyak ditanyakan oleh masyarakat pada saat akan mengakses laman sensus. Bisa juga bahan sosialisasi dilengkapi konsep-konsep singkat yang kurang familier di telinga masyarakat tentang variabel/pertanyaan yang ditanyakan dalam sensus tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan mudah dalam menjawab pertanyaan yang terdapat dalam SP Online tersebut.

Selain itu ada manfaat lain yang diperoleh dari sosialisasi tersebut, yaitu masyarakat menjadi lebih teredukasi. Dengan pemahaman lebih, harapannya adalah masyarakat tergugah untuk ikut berpartisipasi dalam SP Online.

Kita tidak pernah tahu sampai kapan wabah dan situasi buruk ini akan berakhir, meskipun kita berharap secepatnya. Namun selagi kesempatan untuk melakukan sensus mandiri masih dibuka oleh BPS, maka sebaiknya kita manfaatkan dengan baik. Ajak tetangga, saudara, teman, dan semua masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam SP Online.

Jangan menunggu batas pengisian SP Online mendekati menit-menit terakhir karena biasanya banyak orang akan mengakses laman sensus tersebut bersamaan, sehingga kita akan mengalami kendala pada saat mengakses. Manfaatkan momentum SP Online "extended" yang diberikan oleh BPS.

Titik Munawaroh statistisi muda pada BPS Kota Yogyakarta

(mmu/mmu)