Kolom

Menekan Kerentanan Sosial Akibat Pandemi

Eri Hendro Kusuma - detikNews
Selasa, 07 Apr 2020 16:03 WIB
Malioboro sepi diserang Corona, Yogyakarta, Kamis (26/3/2020).
Foto: Pradito Rida Pertana
Jakarta -

Bukan lockdown ataupun karantina wilayah, melainkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang telah menjadi pilihan negara guna melindungi manusia Indonesia dari pandemi global ini. Dilema tanggung jawab negara terhadap kemanusiaan memang tengah diuji dengan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Bukan hanya Indonesia, tapi hampir seluruh negara yang telah mengonfirmasi terjangkit virus Covid-19 juga tengah mengalami masalah yang sama.

Sebagai bentuk kehadiran negara dari implikasi kebijakan yang telah diterbitkan tersebut, Presiden Jokowi juga telah memutuskan pemberian bantuan kepada masyarakat bawah. Tercatat ada lima bantuan yang telah diputuskan, yaitu keringanan pembayaran kredit pelaku kerja informal dan UMKM, menaikkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH), menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako, serta menggratiskan dan mendiskon pelanggan listrik. Secara global tambahan belanja APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405, 1 triliun.

Kecepatan dan ketepatan menjadi dua kata kunci utama efektivitas bantuan perlindungan sosial dari pemerintah kepada masyarakat bawah. Dengan pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan kondisi kehidupan pekerja informal dengan pemasukan harian seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, tukang bangunan, maupun ojek online menjadi sangat dilematis. Jika mereka tetap berdagang atau bekerja takut akan tertular virus, sebaliknya jika tidak berdagang atau bekerja tidak ada yang dimakan. Karena apa yang mereka makan hari ini adalah hasil dari berdagang atau bekerja di hari kemarin.

Pertanyaannya, apa yang mereka besok makan jika hari ini sudah tidak bisa bekerja/berdagang? Sehingga kecepatan penyaluran bantuan menjadi bukti kehadiran negara sebagai wujud rasa kemanusiaannya.

Ketepatan penyaluran bantuan dalam kondisi seperti saat ini juga menjadi tuntutan masyarakat terhadap negara. Jangan sampai maladministrasi dalam penyaluran PKH yang pernah terjadi terulang lagi dalam penyaluran bantuan perlindungan sosial ini. Kevalidan data negara menjadi kunci utama ketepatan penyaluran bantuan, karena jika tidak tepat sasaran bisa jadi menimbulkan konflik horisontal ataupun masalah sosial lain di tingkat bawah.

Pertanyaan mendasar kemudian adalah tentang bagaimana dasar dan mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Jika yang digunakan adalah berdasarkan tempat domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka bagi mereka pekerja informal di daerah "rantau" secara otomatis tidak akan mendapatkan bantuan itu. Sehingga jika itu menjadi pilihan, maka akan berdampak pada derasnya arus pulang kampung/mudik warga perantau.

Pilihan mudik menjadi logis ketika di tempat domisili mereka bekerja tidak ada bahan kebutuhan untuk menunjang hidupnya. Data dan fakta tampaknya menjadi pertimbangan penting pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran di lapangan, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah sosial baru yang berimplikasi besar pada penyebaran Covid-19 ini.

Kerentanan Sosial

Dalam bukunya berjudul State Crime Government dan Corruption, Penny Green dan Tony Ward (diterjemahkan oleh Fajar S. Roekamto) menyatakan bahwa meningkatnya kematian, orang-orang terluka, kekacauan, dan kerusakan ekonomi yang telah kita saksikan sebagai hasil bencana alam merupakan konsekuensi langsung terkait pertumbuhan kerentanan populasi. Terdapat tiga kondisi fundamental utama yang meningkatkan kerentanan populasi dalam bencana alam, yaitu kemiskinan, korupsi, dan otoriterisme.

Merujuk dari pendapat Penny Green dan Tony Ward tersebut, setidaknya saya berpendapat bahwa ada dua hal yang bisa menekan terjadinya kerentanan sosial masyarakat di tengah pandemi Covid-19, yakni kemiskinan ditekan dengan pemenuhan kebutuhan pangan secara gotong royong dan kekuatan civil Society dalam pengawasan korupsi bantuan sosial.

Pangan merupakan kebutuhan hidup dasar yang mampu memberikan proteksi dalam menghadapi bencana nasional. Perlindungan sosial yang telah dikeluarkan oleh negara untuk masyarakat bawah adalah sebuah jawaban akan salah satu hak dasar masyarakat dalam menghadapi pandemi. Terpenting negara harus bisa merealisasikan dengan cepat dan tepat ke masyarakat, sehingga tidak menambah kasus sebagai akibat yang ditimbulkan dari kurang cepat dan tepatnya penyaluran bantuan, semacam kelaparan maupun kekacauan sosial di masyarakat.

Jika negara sudah tepat dalam melakukan penyaluran tetapi masih ada lubang kekurangan di beberapa warga masyarakat, maka korporasi maupun komunitas sosial bisa memberikan andil dalam menambal kekurangan tersebut sebagai bentuk partisipasi membantu negara. Gotong-royong menjadi kunci utama agar kerentanan sosial dalam bentuk kelaparan bisa teratasi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa negara tidak boleh menunggu atau mengandalkan dari donasi korporasi maupun komunitas sosial, karena posisi negara adalah sebagai tulang punggung.

Dana sebesar Rp 110 Triliun telah dianggarkan pemerintah untuk dana perlindungan sosial. Pengawasan dari civil society terhadap penyaluran bantuan sosial, menjadi kedua yang harus mendapatkan posisi penting dalam menekan kerentanan sosial yang ditimbulkan dari bencana pandemi Covid-19. Kasus penggelapan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Nusa Tenggara Barat menjadi pelajaran sekaligus kewaspadaan kita bersama, karena hati nurani tampaknya tidak lagi berbicara pada mereka yang memiliki nafsu materialistik. Bagi mereka yang berjiwa korup, mencari "kesempatan di atas penderitaan" tampaknya halal dilakukan, sehingga kita sebagai masyarakat akar rumput mesti bisa menekan dan terus mengawal realisasi dana perlindungan sosial tersebut.

Mental anti nepotisme dan non diskriminatif juga harus dimiliki aparatur akar rumput mulai dari Rukun Tetangga (RT) sampai dengan Perangkat Desa dalam mendata dan menyalurkan bantuan sosial. Sebagai pintu pertama terhadap terjadinya kerentanan sosial di masyarakat, maka dalam mengambil data penerima bantuan terhadap warga terdampak pandemi ini jangan hanya atas dasar kenal atau suka tidak suka, tapi harus betul-betul melihat apakah warganya kekurangan dan sangat membutuhkan bantuan atau tidak.

Dari pengalaman yang telah terlewati, maka pemanfaatan teknologi informasi dan perbankan tampaknya menjadi pilihan utama dan solusi dalam penyaluran bantuan sosial agar cepat dan tepat sasaran serta mampu meminimalisasi terjadinya praktik korupsi dana bencana Covid-19 ini.

Eri Hendro Kusuma pengajar dan aktivis sosial kemasyarakatan

(mmu/mmu)