Kolom

Menggerakkan Modal Sosial Atasi Bencana Corona

Muhammad Badri - detikNews
Kamis, 02 Apr 2020 14:27 WIB
Gotong Royong Hadapi Corona di Banyuwangi
Gotong royong hadapi wabah corona di Banyuwangi (Foto: Ardian Fanani)
Jakarta -

Indonesia dalam kondisi tanggap darurat bencana non alam pandemik virus corona (Covid-19). Corona terus mewabah dengan sebaran hampir di semua daerah. Jumlah kasus terkonfirmasi, dalam perawatan, hingga meninggal dunia terus meningkat setiap hari. Sejumlah pemodelan memproyeksikan, wabah tersebut akan mencapai puncaknya pada April hingga Mei 2020.

Saat ini Indonesia masih dalam masa krisis. Penanganan masa krisis inilah yang akan menentukan apakah jumlah kasus positif corona akan terus naik atau terkendali. Indonesia mungkin memiliki banyak pengalaman penanganan bencana alam. Tetapi menangani bencana non alam seperti virus corona, Indonesia pemula. Meskipun pada masa Hindia-Belanda pernah mendapat bencana serupa akibat wabah flu Spanyol, faktanya sejarah kesehatan tidak lebih menarik dibanding sejarah politik.

Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa epidemi dan wabah penyakit merupakan contoh bencana non alam. Saat ini Indonesia pada masa tanggap darurat, setelah abai dalam pengurangan risiko bencana corona, saat mewabah di banyak negara. Malah corona menjadi bahan candaan pejabat, miris.

Meski demikian tidak ada kata terlambat untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran corona. Menghadapi bencana dari makhluk tak kasatmata tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut solidaritas masyarakat adalah modal untuk melawannya. Solidaritas masyarakat dapat menggerakkan bangsa Indonesia untuk bersama-sama melawan Covid-19. Akhirnya, modal sosial diharapkan dapat menjadi senjata senjata sosial untuk mengatasi bencana corona.

Satu dekade lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengukuran modal sosial untuk mengetahui stok modal sosial di Indonesia (BPS, 2010). Instrumen pengukuran yang mengacu instrumen Bank Dunia tersebut (Grootaert et al., 2004) masih relevan untuk menggerakkan energi sosial mengatasi bencana corona. Berikut ini implementasi beberapa subdimensi modal sosial dalam konteks membangun gerakan kolektif mengatasi bencana corona.

Penguatan Kelompok dan Jejaring

Masyarakat Indonesia terbiasa hidup komunal baik formal maupun informal. Kelompok merupakan salah satu modal sosial penting di Indonesia. Kekuatan kelompok dapat mendorong kebersamaan untuk pemecahan masalah, termasuk bencana corona. Partisipasi kelompok diperlukan untuk membangun kekuatan kolektif melawan wabah tersebut.

Membangun kesadaran individu dalam kelompok-kelompok masyarakat penting untuk memutus rantai penyebaran corona. Di sini, perlu peran opinion leader untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku untuk mendukung penanggulangan bencana corona. Misalnya saling mengingatkan untuk mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus sampai lingkungan terkecil RT/RW.

Selain itu, kelompok berperan memperkuat imunitas mental masyarakat agar tidak mengalami wabah anxiety akibat corona.

Selanjutnya, jejaring antarkelompok harus diperkuat untuk membangun kekuatan lebih besar. Lepaskan bendera dan identitas sosial, kultural, agama, dan sebagainya. Jejaring kelompok tanpa sekat dan batas akan lebih efektif menyatukan beragam kepentingan berbeda untuk kepentingan sama: mengatasi bencana corona. Jejaring yang terbentuk akan membangun solidaritas kolektif, seperti diinginkan Presiden Jokowi.

Saling Percaya dan Solidaritas

Sikap saling percaya diperlukan untuk mengatasi bencana corona. Saling percaya diperlukan baik antarmasyarakat maupun dengan pengambil kebijakan. Masyarakat harus percaya dengan skema kebijakan penanggulangan bencana corona pemerintah, dengan tetap berpikir kritis. Percaya ketika diminta untuk tetap di rumah, bekerja di rumah, meniadakan kegiatan ramai, tidak berkerumun, dan sebagainya untuk mencegah penyebaran virus secara masif.

Tanpa kepercayaan publik, upaya pemerintah mengatasi bencana corona akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya, pemerintah mesti percaya bahwa masyarakat juga tidak tinggal diam. Masyarakat ikut membantu, baik sekadar mengikuti anjuran pemerintah, maupun membantu mengatasi kekurangan perlengkapan dan kebutuhan yang belum mampu dicukupi pemerintah. Misalnya kebutuhan tenaga medis, masker, hand sanitizer, bahan makanan, dan lainnya.

Pemerintah seharusnya menjaga kepercayaan ini dengan mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana corona. Mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan segelintir elite.

Kepercayaan akan menumbuhkan solidaritas, baik individu maupun kolektif. Solidaritas merupakan energi sosial untuk menghadapi bencana corona. Solidaritas antarwarga dapat membangun kekuatan di tingkat masyarakat. Solidaritas politik untuk membangun kekuatan politik dan kebijakan di tingkat negara. Dalam kondisi bencana, hilangkan sekat penguasa dan oposisi: solidaritas nasional lebih penting.

Gotong Royong dan Kerja Sama

Gotong-royong adalah modal sosial yang sudah mengakar, warisan leluhur bangsa Indonesia. Partisipasi individu dan kelompok ini diperlukan untuk mengatasi bencana. Lupakan perseteruan politik demi menanggulangi bencana dan menjamin keselamatan kolektif. Daripada berkomentar dan saling menghujat, warganet dan elite-elite politik sebaiknya turun tangan menggerakkan kelompoknya untuk bersama-sama terlibat dalam penanggulangan bencana.

Kerja sama juga diperlukan dari pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga tidak wajar dan menimbun barang. Dunia usaha seharusnya cepat tanggap mengalokasikan dana CSR untuk penanggulangan bencana corona. Dalam kondisi demikian, semua bisa menjadi korban. Jika dunia usaha tidak mau ambil bagian, bisnisnya ke depan pasti akan terganggu. Sebab dunia usaha berhubungan dengan SDM dan pasar. Keduanya digerakkan oleh manusia. Dan, wabah corona mengincar manusia, siapa saja, di mana saja.

Informasi dan Komunikasi

Subdimensi ini memainkan peranan penting untuk mengatasi infodemik yang mewabah di berbagai media sosial. WHO menjelaskan, infodemik adalah gelombang informasi berlebihan tentang suatu masalah, yang kemudian menyulitkan identifikasi solusinya. Dalam kasus ini, virus virtual tersebut sering menjadi pemicu kegaduhan di media sosial. Infodemik ini justru bisa lebih berbahaya dibanding pandemik corona itu sendiri. Hoaks salah satunya.

Masifnya penyebaran hoaks terkait corona akan memicu kepanikan publik dan mengganggu sistem sosial ekonomi secara nasional. Lihat saja ketika nilai rupiah mencapai titik terendah, percakapan di media sosial justru memicu keributan tidak solutif. Perang tagar masih terjadi antara warnaget pro dan kontra pemerintah.

Hoaks juga bisa terjadi di dunia nyata di tingkat warga, memicu panic buying di pasar tradisional. Menghadapi ini, aparat pemerintah di daerah sampai level desa/ kelurahan mestinya bisa menjadi komunikator bagi masyarakat. Dalam kondisi krisis, warga butuh komunikator yang sumbernya dapat dipercaya.

Situs covid19.go.id merupakan salah satu usaha menangkal infodemik. Per 27 Maret 2020 sudah terdapat 188 hoaks yang berhasil ditangkal. Meski realitanya seperti fenomena gunung es, hoaks terkait corona masih juga mewabah di berbagai media sosial dan aplikasi perpesanan. Masih banyak pihak-pihak yang jarinya lebih lincah dari nalar yang membagikan informasi nir-verifikasi.

Di sisi lain, pemerintah sebaiknya lebih terbuka terhadap data infrastruktur dan sumber daya untuk mengatasi bencana corona. Adanya gap antara informasi pemerintah dan realitas lapangan menyebabkan ketidakpercayaan publik. Selain itu, publik membutuhkan informasi akurat tentang individu dan lokasi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif corona, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pribadi pasien.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahkan sampai membuat petisi di situs change.org agar pemerintah membuka informasi sebaran infeksi dan riwayat perjalanan pasien positif Covid-19. Keterbukaan informasi seperti yang dituntut AJI penting untuk menciptakan kehati-hatian dan kewaspadaan. Keterbukaan informasi dapat membuat masyarakat melakukan mitigasi risiko secara mandiri.

Informasi tertutup, simpang-siur, dan samar hanya akan menciptakan kepanikan atau ketidakpedulian. Banyak masyarakat masih cuek dan santai karena merasa di kawasan tempat tinggal dan aktivitasnya aman dari wabah corona. Akhirnya, imbauan pemerintah untuk tetap di rumah diabaikan.

Keeratan Sosial dan Kebersamaan

Subdimensi ini berkaitan dengan keeratan sosial, upaya meredam konflik sebagai akibat dari berbagai macam perbedaan antaranggota masyarakat, serta ada tidaknya diskriminasi terhadap akses layanan publik. Keeratan sosial diperlukan agar bencana corona tidak memicu konflik, baik konflik SARA, konflik identitas, maupun konflik ekonomi.

Tidak dipungkiri, bencana corona berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama sektor informal dan UMKM. Permasalahan ekonomi biasanya memiliki efek domino terhadap permasalahan sosial. Keeratan sosial diperlukan untuk meredam efek domino tersebut. Dalam konteks ini, keeratan sosial akan berkaitan dengan keeratan ekonomi. Keeratan ekonomi akan menjaga masyarakat dari potensi konflik ekonomi.

Ketika pemerintah memutuskan kebijakan kerja di rumah, larangan berkumpul, larangan membuka usaha, mestinya dibarengi dengan insentif bagi dunia usaha dan pekerja informal terdampak.

Keeratan sosial ekonomi juga bermakna pihak yang tidak terdampak secara ekonomi membantu tetangganya yang terdampak. Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh publik, dan siapa pun, mestinya dapat mendorong keeratan sosial ekonomi di lingkungannya. Dana kas/infak rumah-rumah ibadah mestinya dapat dialokasikan untuk kebutuhan makanan masyarakat terdampak langsung, sampai pandemik ini berakhir.

Keeratan sosial dan ekonomi ini akan memperkuat kebersamaan warga dan negara dalam menanggulangi bencana corona. Bersama-sama, bangsa Indonesia akan berjuang untuk menang menghadapi makhluk tak kasatmata itu. Seperti dikatakan Presiden Jokowi, kita bangsa besar, bangsa petarung, bangsa pejuang, insya Allah mampu menghadapi tantangan global berat ini.

Pemberdayaan dan Aksi Politik

Pemberdayaan diperlukan untuk mengelola kemampuan masyarakat dalam mengatasi bencana corona. Masyarakat Indonesia sudah berdaya dan teruji mengatasi persoalan bencana alam di negeri ini. Pemberdayaan masyarakat diperlukan, karena mereka juga subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Menghadapi bencana corona, pemerintah tidak mungkin bisa melakukannya sendiri, tanpa partisipasi masyarakat.

Dalam kondisi bencana, inisiatif masyarakat diperlukan untuk mengatasi persoalan di lingkungannya. Misalnya, di tengah kelangkaan masker dan hand sanitizer, banyak individu dan komunitas membuat barang langka tersebut dan membagikannya secara gratis kepada yang membutuhkan. Lebih dari itu, ada juga yang membagi-bagikan sembako bagi masyarakat paling terdampak secara ekonomi.

Inisiatif-inisiatif ini perlu dikembangkan di seluruh Indonesia, sehingga menjadi aksi politik masyarakat. Aksi politik juga perlu digerakkan untuk mendorong penyelenggara negara lebih sensitif kepentingan publik. Wajar publik marah, ketika elite politik ingin dia dan keluarganya lebih dulu mendapat fasilitas rapid test corona. Padahal ODP dan tenaga medis lebih membutuhkan dibanding mereka.

Berbagai subdimensi modal sosial tersebut perlu diterapkan di berbagai tingkatan, mulai level mikro, level meso, hingga level makro. Penerapan modal sosial level mikro di tingkat individu, rumah tangga, atau lingkungan setempat. Dijelaskan BPS (2010), modal sosial berwujud kelompok dan jejaring yang didasari oleh sikap saling percaya dan toleransi, dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial di lingkungan setempat.

Kebijakan untuk tetap di rumah, bekerja di rumah, tidak kumpul-kumpul, tidak membuat keramaian perlu diterapkan pada level mikro. Motivasi individu disertai dukungan keluarga dan lingkungan setempat berperan penting untuk mendukung kebijakan tersebut. Banyaknya korban jiwa akibat corona di sejumlah negara di Eropa, salah satunya disebabkan rendahnya modal sosial di level mikro. Ketika pemerintah membuat kebijakan tetap di rumah, mereka abaikan. Akibatnya, korban terus berjatuhan.

Level mikro ini menjadi garda terdepan berhasil atau tidaknya upaya penanggulangan bencana corona. Praktik hidup sehat dan mencegah potensi penularan berawal dari individu, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Tokoh masyarakat di tingkat RT/ RW mestinya lebih proaktif mengingatkan warga agar mematuhi imbauan pemerintah. Tokoh agama perlu lebih rasional dalam beribadah di tengah wabah. Misalnya mengajak jamaahnya untuk mematuhi anjuran beribadah di rumah.

Pada level meso, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penanggulangan bencana corona dengan penguatan gugus tugas di daerah, melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah daerah juga mestinya dapat mengidentifikasi dan menggerakkan modal sosial di daerahnya. Kebutuhan rumah sakit serta tenaga dan perlengkapan medis di daerah mestinya dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah.

Daerah juga mestinya dapat membangun laboratorium darurat untuk pengecekan dan analisis bagi ODP dan PDP. Kebijakan karantina wilayah terbatas mestinya juga berada di daerah.

Pada level makro, pemerintah pusat seharusnya mengalokasikan sumber daya seluas-luasnya untuk penanggulangan bencana corona, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat sipil. Selain itu, kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan antarnegara perlu ditingkatkan untuk penanggulangan pandemik global ini. Anggaran pembangunan non prioritas sebaiknya dialokasikan untuk penanggulangan bencana corona.

Pemerintah juga diharapkan lebih terbuka dalam memberikan data dan informasi kasus corona. Monopoli informasi hanya akan memperlambat penanganannya. Tanpa transparansi modal sosial masyarakat sulit digerakkan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah kunci.

Seperti ditegaskan BPS (2010), perkembangan kapasitas kelompok sosial tergantung dukungan pemerintah dan dunia usaha. Sebaliknya, keberhasilan pemerintah dan dunia usaha juga tergantung pada stabilitas sosial di masyarakat. Pembangunan sosial-ekonomi dapat berlangsung dengan baik jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil menciptakan suasana yang saling mendukung pencapaian tujuan bersama. Dalam hal ini, mengatasi bencana corona.

Muhammad Badri dosen dan peneliti di UIN Sultan Syarif Kasim Riau

(mmu/mmu)