Kolom

Pesan Kekerasan dari Mimika

Yorrys Raweyai - detikNews
Rabu, 01 Apr 2020 17:04 WIB
Yorrys Raweyai
Yorrys Raweyai (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Kekerasan bersenjata kembali terjadi di Papua, tepatnya di kawasan permukiman karyawan dan perkantoran milik PT Freeport Indonesia, Kuala Kencana, Mimika, Papua pada Senin (30/3). Tiga orang karyawan dikabarkan menjadi korban. Seorang di antaranya bahkan meregang nyawa akibat luka tembak.

Ironisnya, kekerasan ini terjadi tidak lama berselang saat kunjungan bersejarah tiga lembaga negara (MPR, DPR, dan DPD) ke Mimika, Papua, pada 2-4 Maret yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD dan DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat (MPR for Papua).

Kunjungan ketiga lembaga negara yang merupakan representasi ideologis, politik, dan regional tersebut diwakili oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta beberapa jajaran pimpinan lainnya, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel serta Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin. Ketiga pimpinan tersebut bahkan secara khusus meluangkan waktu mengunjungi PT Freeport Indonesia selama dua hari.

Bukan tanpa alasan ketiganya memfokuskan perjalanan di PT Freeport Indonesia. Eskalasi kekerasan di Mimika, khususnya di kawasan pertambangan terbesar di Indonesia tersebut mengalami peningkatan. Sejumlah kontak senjata terjadi di awal 2020, bahkan pada saat kunjungan itu berlangsung. Tidak jauh dari kawasan pertambangan, suara desing peluru bersahutan memekak telinga para wakil rakyat tersebut.

Meski sebelumnya aparat keamanan dan intelijen menyampaikan pertimbangan agar kunjungan ketiga lembaga tersebut diurungkan, namun amanat konstitusional yang diemban para wakil rakyat yang tergabung dalam MPR for Papua tersebut tidak cukup mampu menyurutkan tekad, semangat, dan niat untuk mencari solusi bagi Tanah Papua yang lebih baik di masa depan. Paling tidak, mereka telah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan, mengawali jalan bagi ikhtiar konstitusional dan institusional.

Selebihnya, berbagai program lanjutan sejatinya memperoleh dukungan dari berbagai pihak, agar jalan lapang tersebut semakin memberi makna bagi tujuan yang hendak dicapai. Memang tidak mudah merespons berbagai persoalan di Tanah Papua. Kekerasan yang mendera wilayah PT Freeport Indonesia beberapa kurun waktu terakhir ini seakan menyiratkan pesan, bahwa salah satu lumbung ekonomi penghidupan di Papua sedang mengalami tekanan.

Tidak cukup dengan mengintimidasi suasana psikologis masyarakat Papua di berbagai wilayah pelosok yang jauh dari keramaian dengan kuantitas aparatur keamanan yang minim, kali ini, salah satu representasi kemegahan Papua pun tidak luput dari teror. Seakan mereka hendak membuktikan bahwa wilayah yang penuh penjagaan ribuan aparat pun, aksi kekerasan puluhan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ditengarai dipimpin oleh Joni Botak, setiap saat bisa terjadi.

Kunjungan ketiga lembaga negara pada awal Maret lalu menandai perhatian yang sangat serius dari elemen kekuasaan negara terhadap persoalan Papua. Bayang-bayang intimidasi dan teror bukanlah penghalang saat negara yang pada gilirannya memiliki segudang fasilitas dan infrastruktur sesungguhnya mampu berbicara banyak dalam mengantisipasi berbagai ancaman yang datang silih-berganti.

Ribuan personel keamanan yang menyemut di Tanah Papua dengan dukungan logistik dan persenjataan serta kualitas kinerja intelijen seharusnya memberi jaminan keamanan bagi masyarakat. Bahkan penandatanganan Prasasti Rumah Kebangsaan di PT Freeport Indonesia oleh Pimpinan MPR, DPR, dan DPD sejatinya mampu melecut dan menantang kesungguhan dan keseriusan seluruh elemen kekuasaan lainnya untuk berkontribusi besar dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Meski bukan perkara sederhana, namun ukuran kesungguhan dan keseriusan itulah yang menjadi taruhannya. Kita tidak bisa menutup mata akan jatuhnya korban jiwa dan berapa banyak lagi yang akan meregang nyawa dalam suasana ketidakpastian. Namun, paling tidak, kehadiran negara dengan kaki tangannya, seharusnya mampu memberi daya kejut bagi para pelaku kekerasan. Sehingga puluhan orang kawanan KKB tersebut tidak hanya cukup dijelaskan sebagai pelaku, tapi juga dapat diantisipasi agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang terus-menerus.

Negara memiliki kewajiban untuk tidak boleh tunduk oleh rongrongan pelaku kekerasan, sebagaimana halnya masyarakat memiliki atas hak perlindungan dan keamanan sebagai warga negara. Meski bukan hanya persoalan keamanan, tapi masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban atas tugas-tugas kenegaraan yang diemban oleh masing-masing pihak.

Memang pendekatan keamanan adalah pilihan yang tidak lepas dari berbagai risiko. Tidak hanya resistensi dari masyarakat itu sendiri, apalagi respons dari kawanan KKB. Semuanya mengandung dilema yang tidak berkesudahan. Belum lagi aksi-aksi tersebut didukung oleh kekuatan amunisi persenjataan yang cukup lengkap dan tergolong modern.

Dalam kunjungan kerja MPR, DPR dan DPD di Mimika, seluruh pimpinan lembaga negara tersebut telah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah preventif maupun reaktif yang dianggap perlu untuk merespons kondisi di Papua. Namun, berbagai langkah tersebut seharusnya didasari atas pemetaan kondisi dan situasi yang sedang berkembang. Hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, mengingat para pelaku tersebut adalah juga masyarakat Papua yang membutuhkan sentuhan komunikasi dalam nuansa dialogis yang konstruktif.

Dinamika inilah yang selayaknya terus dikembangkan dan digalakkan. MPR for Papua pun telah mewadahi jalan bagi terciptanya komunikasi yang intens. Di atas prinsip keadilan, kesejahteraan dan kebudayaan (kemanusiaan), sudah saatnya kita bahu-membahu membaca dan merespons persoalan. Agar berbagai kebijakan yang dihadirkan bisa diterima oleh berbagai pihak, termasuk mereka yang disebut-sebut selama ini sebagai kelompok kriminal bersenjata.

Yorrys Raweyai Ketua MPR for Papua Aksi

(mmu/mmu)