Bersatu Hadapi Wabah Corona

Jakarta - Melihat perkembangan wabah Novel Coronavirus (Covid-19) harus disadari bersama bahwa bencana non alam ini bukan masalah yang sederhana. Wabah corona ini apabila tidak segera ditangani akan berdampak pada krisis multidimensi yang berbahaya.

Minggu (22/3), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat 514 orang sudah terinfeksi Covid-19. Sebanyak 437 pasien sedang dalam perawatan dan telah menelan korban meninggal dunia 49 orang --prosentase risiko kematian yang sangat besar, berada di angka 9,3 persen.

Data secara global juga sangat mencengangkan. Sejak muncul pada Desember lalu, total kasus positif corona sebanyak 266.073 orang dengan dampak kematian sebanyak 11.184 orang. Virus ini juga sudah menyebar ke 179 negara. Angka kematian terbesar terjadi di Italia yang tembus hingga 4.825 nyawa melayang, 1/3 dari total kematian di dunia.

Masalah Bangsa

Berangkat dari fakta di atas seluruh elemen bangsa harus menyadari bahwa masalah bencana Covid-19 tidak bisa dianggap remeh. Kesan bahwa pemerintahan Joko Widodo menganggap enteng Covid-19 saat awal muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China sejak Desember lalu itu tidak boleh terulang lagi.

Pemerintah harus lebih transparan memberikan informasi dan gerakan secara konkret. Tidak cukup melakukan imbauan. Pemerintah juga lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai informasi yang disampaikan justru menimbulkan kepanikan baru di masyarakat.

Selain itu, seluruh elemen sipil juga harus berpikir jernih dan saling menahan diri. Jangan sampai ada pihak yang justru memanfaatkan bencana mematikan ini.

Elite politik dan kelompok sipil jangan sampai mengkapitalisasi masalah corona untuk manuver politik, terlebih semata untuk menyerang pemerintah.

Para pemodal juga tidak boleh memanfaatkan situasi ini dengan menimbun alat kesehatan seperti alat pelindung diri (APD), masker, dan alat lainnya.

Beberapa pekan ini masih berseliweran berbagai tindakan yang memperkeruh situasi. Mulai penyebaran hoax, penimbunan bahan makanan pokok, dan juga berbagai fakta yang semakin menjauh dari prinsip keadaban manusia Indonesia.

Aparat penegak hukum juga harus menjadikan undang-undang sebagai panglima dalam rangka menciptakan ketertiban di masyarakat. Siapapun yang melakukan tindakan di luar koridor konstitusi harus dihukum tanpa pandang bulu.

Kondisi Bangsa

Kita ketahui bersama wabah Covid-19 ini berdampak tidak hanya pada terganggunya kesehatan masyarakat. Situasi ekonomi Indonesia menandakan sedang dalam keadaan tidak baik. Nilai tukar rupiah tembus Rp 16.550 per dolar Amerika Serikat.

Bahkan di tengah kondisi ekonomi dunia yang diprediksi hanya tumbuh 2 persen, Menkeu Sri Mulyani mengatakan jika wabah ini terus berlanjut pertumbuhan ekonomi akan berada pada 0 persen.

Kondisi ekonomi yang terus melemah harus ditangani secara serius agar tidak berakibat pada krisis baru bagi bangsa Indonesia.

Informasi yang dihimpun, di berbagi titik yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai zona merah persebaran virus corona, masyarakat masih beraktivitas seperti biasa.

Masyarakat di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi masih belum menjalankan instruksi dari pemerintah dan para ahli. Social distancing yang disebut oleh para ahli kesehatan sangat efektif mencegah penularan juga belum dijalankan secara disiplin.

Bisa kita bayangkan kondisi masyarakat di 17 provinsi yang saat ini sudah ada pasien terkonfirmasi Covid-19. Seluruh instrumen negara harus bekerja melakukan mitigasi kepada masyarakat.

Pemerintah daerah, tenaga medis, TNI/Polri dan elemen pemerintah hingga level rukun tetangga (RT) harus memberikan sosialisasi secara masif. Bisa dibayangkan jika masyarakat belum aware terkait Covid-19, lonjakan pasien yang akan terinfeksi akan membeludak secara ekstrem.

Pekerjaan Pemerintah

Saat ini pemerintah harus memberikan gambaran tentang bagaimana menangani wabah Covid-19. Imbauan pemerintah tentang bekerja di rumah tidak semudah itu. Imbauan ini akan efektif bagi mereka yang mendapatkan pendapatan ekonomi bulanan, seperti pegawai negeri sipil, karyawan perkantoran, dan juga profesi berpendapatan bulanan lainnya.

Pemerintah harus menyediakan dana untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh masyarakat yang pendapatan ekonominya harian. Misalnya pedagang pasar tradisional, jutaan pengemudi ojek online yang tersebar di seluruh Indonesia, para pemulung, dan kelompok masyarakat miskin lainnya.

Masalah semakin kompleks dengan fakta di bawah terjadi kelangkaan berbagai alat cegah Covid-19. Bukan hanya masker yang sulit dicari di seluruh apotek, alat perlindungan diri (APD) bagi tenaga medis juga susah didapatkan.

Sampai-sampai karena susah mendapatkan APD, tenaga medis di Makassar terpaksa menggunakan jas hujan dan sepatu boots saat menangani pasien positif Covid-19.

Kita bisa cukup tenang mendengar kabar bahwa pemerintahan Jokowi memutuskan membeli 2 juta obat avigan dan juga 3 juta klorokuin --obat yang disebutkan efektif dan terbukti di beberapa negara dalam mengobati pasien terinfeksi Covid-19. Selain itu juga akan datang alat kesehatan dari China sebanyak 9 ton pada Senin (23/3).

Saya bersyukur pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit darurat khusus untuk tempat isolasi pasien terinfeksi virus Covid-19 di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kebijakan rapid test yang mulai dijalankan Jumat lalu harus dilakukan serius dan merata di seluruh daerah. Termasuk di 17 provinsi lainnya yang belum ditemukan warga terinfeksi Covid-19.

Pemerintah tidak boleh bekerja seperti pemadam kebakaran. Setelah kejadian baru melakukan upaya-upaya penanganan. Penularan Covid-19 bergerak sangat cepat, pemerintah harus bergerak lebih cepat.

Dalam upaya penanganan cepat, harus segera ditambah rumah sakit khusus rujukan bagi pasien Covid-19 di seluruh provinsi tanpa terkecuali. Bahkan di kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai zona merah penularan Covid-19 harus didirikan rumah sakit khusus rujukan pasien Covid-19. Hal ini penting untuk mempercepat proses penanganan apabila ditemukan kasus pasien terinfeksi Covid-19.

Bersatu

Gerak cepat dengan melibatkan seluruh elemen bangsa sudah tidak bisa ditunda. Pelibatan ormas keagamaan, ormas kepemudaan, partai politik, asosiasi kelompok profesi, artis, dan kekuatan sipil menjadi sebuah keniscayaan. Bergerak melakukan langkah-langkah penyadaran kepada masyarakat di akar rumput.

Kita tinggalkan dulu gesekan-gesekan politik yang tidak perlu. Seluruh elemen bangsa duduk bersama dengan pikiran jernih bahwa wabah corona adalah masalah bangsa dan harus dihadapi bersama.

Saya kira semua bersepakat bahwa penyelamatan umat manusia adalah tugas seluruh anak bangsa. Dalam hal menyelamatkan bangsa, tidak bisa masyarakat bergerak sendiri atau pemerintah berupaya tanpa masyarakat. Semua terkait erat dan saling menguatkan.

Kita bisa saja meneladani Korea Selatan yang berhasil menekan angka penyebaran Covid-19. Tidak hanya pemerintahannya yang sigap melakukan penanganan, seluruh warga sipil berpartisipasi aktif dalam melakukan upaya pencegahan Covid-19.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi musim Covid-19. Oleh karena itu kita tidak boleh menghadapinya dengan panik. Segenap tumpah darah bangsa Indonesia harus meyakini bahwa integrasi iman dan ilmu yang dimiliki para ahli akan mengatasi wabah Covid-19 dengan maksimal dan cepat.

Kita harus terus mengikuti arahan pemerintah dan otoritas medis yang sudah berupaya secara maksimal. Segala upaya negara akan gagal jika masyarakat tidak menjadi bagian penting dalam menjalankan segala ikhtiar.

Seluruh anak bangsa harus menghentikan saling curiga, mengerahkan segala daya upaya yang dimiliki dengan cara bergandengan tangan mengatasi bencana non alam ini.

Mari lakukan apa pun yang bisa kita lakukan meski itu hanya menahan diri berada di rumah untuk menjaga agar wabah ini tidak semakin meluas. Hentikan sikap saling curiga. Sudah seharusnya bangsa ini menunjukkan kembali makna persatuan dan kesatuan untuk mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengatasi bencana non-alam Covid-19.

Sunanto Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah

(mmu/mmu)