.webp)
Apa yang ditunjukkan Presiden sungguh merupakan teladan bagi penduduk negeri ini. Sebagai orang nomor satu di Indonesia, sudah sepantasnya Presiden menjadi orang pertama yang berpartisipasi dan tercatat dalam sensus penduduk.
Sensus penduduk menjadi parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.
Bagi pemerintah daerah, sensus penduduk dilaksanakan untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai domisili yang datanya akan dipakai dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial.
Sensus Penduduk 2020 adalah yang ketujuh kali dilakukan pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan. Sebelumnya sensus pernah dilakukan masing-masing pada 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Enam kali sensus itu dilakukan secara manual alias petugas mendatangi door to door. Sensus Penduduk 2020 adalah sensus pertama yang dilakukan secara daring.
Sensus penduduk sangat penting bagi perjalanan sebuah bangsa. Dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), sensus penduduk bertujuan menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia.
Ini sesuai dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.
Sensus Penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi dengan menggabungkan data registrasi yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan verifikasi lapangan yang dilakukan dua tahap. Pertama secara daring 15 Februari - 31 Maret, dan kedua secara manual 1-31 Juli 2020.
BPS sebagai penyelenggara sensus memprediksi penduduk Indonesia pada 2045 akan mencapai 319 juta jiwa atau bertambah 45 juta jiwa dari kondisi tahun ini. Saat ini penduduk Indonesia berjumlah 267 juta jiwa.
Menuju sukses Sensus Penduduk 2020 sebenarnya Indonesia memiliki modal besar. Tengok saja profil penetrasi internet di Indonesia dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APPJI) pada 2018.
Dalam surveinya, APJII mencatat Pulau Jawa merupakan wilayah dengan pengguna internet paling tinggi yakni 55,7 persen. Disusul Sumatera (21,6 persen), Sulawesi-Maluku-Papua (10,9 persen), Kalimantan (6,6 persen), dan Bali - Nusa Tenggara pengguna internetnya 5,2 persen.
Rata-rata pemakaian internet per hari mencapai 8 jam 36 menit, dan 2 jam 52 menit di antaranya digunakan untuk mengakses konten. Data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bersumber dari Opensignal, rata-rata kecepatan internet 4G Indonesia 8,6 Mbps dan maksimal18,5 Mbps (katadata, 21/11/19).
Target partisipasi sensus penduduk pun dipasang. Secara nasional BPS menargetkan partisipasi 22,9 persen. Angkanya sungguh masuk akal karena berdasarkan data APJII pengguna internet di Indonesia mencapai 64,8 persen atau 171,17 juta dari total populasi penduduk kala itu (264,16 juta jiwa).
Di Jawa Barat lebih masuk akal lagi; target partisipasi lebih tinggi dari nasional yakni 30 persen. Jabar merupakan penyumbang tertinggi pengguna internet, yakni mencapai 16,7 persen dari total pengguna internet di Indonesia yang mencapai 171,17 juta jiwa, atau 64,8 persen dari total populasi penduduk Indonesia kala itu (264,16 juta jiwa).
Namun modal penetrasi internet yang besar rupanya tidak berbanding lurus dengan partisipasi sensus daring yang backbone-nya justru adalah internet. BPS melansir hingga 12 Maret 2020 pukul 00.00 WIB, baru ada 13,6 juta orang atau setara 3,7 juta kepala keluarga yang mengikuti sensus penduduk daring. Sementara target nasional 22,9 persen setara dengan 18 juta keluarga.
Partisipasi di Kota Bandung misalnya, baru 9,23 persen atau 770.360 keluarga dari target 47 persen. Di Kota Padang lebih rendah dengan angka partisipasi 0,27 persen. Hal yang sama terjadi di Balikpapan dengan partisipasi 14,9 persen. Ini adalah contoh data yang terekam di media selama Maret, dan kondisinya masih berus berubah. Namun semuanya menunjukkan gejala yang sama: partisipasi rendah. Padahal sensus daring akan ditutup 31 Maret 2020.
Partisipasi yang rendah ini jelas jauh dari harapan. Mungkin kita masih bisa berargumen bahwa sensus daring baru verifikasi tahap pertama, semua kekurangan dapat ditambal pada verifikasi tahap kedua door to door 1-31 Juli 2020. Dengan waktu sensus daring yang hanya tersisa kurang dari setengah bulan lagi, target nasional akan menjadi sesuatu yang sulit terwujud.
Paling Aman
Namun sebenarnya di tengah pandemik Covid-19 atau virus corona, sistem online adalah sebuah opsi yang masuk akal dan paling aman. Pemerintah sendiri telah mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Korona di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tidak sedikit perusahaan swasta mengikuti anjuran pemerintah ini.
Pekerjaan dilakukan secara jarak jauh menggunakan internet. Bukan hanya pekerjaan, sekolah pun dilakukan dengan cara yang sama (school from home/SFH). Sebenarnya momen WFH dan SFH adalah peluang bagi kampanye sensus daring ini untuk rebound kembali.
Dalam kondisi sekarang, sensus daring 2020 boleh jadi merupakan satu-satunya peluang terbaik yang dimiliki Indonesia dalam memproyeksikan penduduk dan pembangunan masa depan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memperpanjang masa status darurat corona hingga 29 Mei 2020. Tapi kita tidak pernah tahu perkembangan pandemik Covid-19 akan seperti apa dalam beberapa bulan mendatang. Tentu saja kita berharap kondisi membaik dan pandemik global dapat diatasi. Tapi melihat perkembangan terakhir di Indonesia, statistik semakin mengkhawatirkan.
Hingga 19 Maret 2020, data resmi Kementerian Kesehatan pada hari yang sama yang divisualisasikan di http://infeksiemerging.kemkes.go.id per pukul 09.00 WIB menunjukkan, jumlah orang yang diperiksa terkait Covid-19 sebanyak 1.592 orang, positif 227 orang, sembuh 11 pasien, meninggal 19 pasien, negatif 1.342 orang, dan dalam proses pemeriksaan sebanyak 23 orang.
Sedangkan wilayah terjangkit atau transisi lokal di Indonesia tersebar di empat provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat (Kab/Kota Bekasi, Depok), Jawa Tengah (Solo), dan Provinsi Banten (Kab/Kota Tangerang).
Sementara secara global, tercatat 191.127 kasus terkonfirmasi tersebar di 160 negara, 7.807 meninggal dengan angka kematian (case fatality rate) 4,1 persen. Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia di atas rata-rata global, bahkan saat ini paling tinggi dengan 8,37 persen menyusul Italia 8,34 persen.
Berbagai negara telah menetapkan lockdown akibat Covid-19 termasuk negara tetangga Malaysia dan Filipina. Sementara di dalam negeri, publik terus mendesak pemerintah memberlakukan lockdown dengan tagar media sosial "Indonesia_LockdownPlease" yang masih dipertimbangkan pemerintah. Satu hal yang pasti, tagar "Indonesia_LockdownPlease" telah menenggelamkan "MencatatIndonesia" yang menjadi tagar resmi Sensus Penduduk 2020.
Sensus Penduduk 2020 berada di bawah bayang-bayang Covid-19. Ambil skenario terbaik, target partisipasi daring terwujud. Tapi ingat, target yang dipasang tidak 100 persen mencakup keseluruhan penduduk. Artinya, meski target 22,9 persen tercapai sepenuhnya, verifikasi tahap kedua tetap diperlukan dan akan dilakukan 1-31 Juli 2020.
Saat itulah, 390.000 petugas sensus yang Maret-April akan dijaring oleh BPS akan menjalankan tugasnya door to door mewawancarai setiap rumah yang belum terdaftar secara daring. Aktivitas massal ini tentu sangat berisiko di tengah Indonesia yang saat ini sedang menjalani proses social distancing, dan bisa saja nanti mungkin ada kebijakan lockdown.
Jika sudah lockdown, alih-alih mendatangi rumah penduduk untuk pendataan, keluar rumah sendiri saja akan sangat dibatasi. Oke, pencatatan penduduk adalah kewajiban dan sangat urgen sehingga dapat dikecualikan bahkan dalam kondisi lockdown sekalipun. Tapi risikonya sangat tinggi. Lalu apakah lowongan sebagai petugas sensus yang jumlahnya 390.000 itu diminati banyak orang untuk kondisi saat ini? Tentu orang akan berpikir dua kali. Opsi lain, sensus online diperpanjang. Tapi tetap penduduk tidak akan tercatat semua karena belum semua wilayah Indonesia terjangkau internet.
Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Bagaimana BPS, Disdukcapil, bupati/wali kota, gubernur, sampai presiden harus tetap gencar menyosialisasikan Sensus Penduduk 2020 ini. Sebagai catatan, unggahan video Presiden 15 Februari 2020 yang mempromosikan sensus daring ini adalah yang terakhir dilakukan sejak itu. Setelah itu tidak ada lagi kampanye yang dilakukan akun pribadi Presiden, setidaknya di Instagram.
Bupati, wali kota, gubernur, anggota legislatif, pimpinan lembaga, pun harus lebih getol mengampanyekan sensus penduduk ini. Minimal proses mereka mengisi formulir seperti presiden, ter-capture oleh media dan menjadi inspriasi bagi warganya. Tidak terkecuali komunitas, pengusaha, akademisi, dan media juga harus berperan dengan kekuatan yang dimiliki.
Dalam konteks self awareness, kesadaran dari masing-masing kepala keluarga sangat dibutuhkan. Bahwa proyeksi kependudukan dan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah bergantung dari data yang mereka isi. Sensus penduduk bukan perkara main-main, jadi diharapkan para kepala keluarga ini mengisi data dengan jujur dan apa adanya. Baik buruknya proyeksi tergantung dari kualitas data yang diberikan kepala keluarga.
Peran milenial pun sangat penting di sini; bagaimana anak-anak muda ini mendorong orangtua mereka yang mungkin masih "gaptek" atau belum sadar untuk mengisi formulir daring di https://sensus.bps.id.
Jadi, semua tergantung dari bangsa ini, apakah Sensus Penduduk 2020 daring akan sukses seperti harapan Presiden dalam unggahan Instagram-nya, atau justru sebaliknya tenggelam dalam bayangan dan bak korona matahari yang hanya terlihat sebentar saja ketika gerhana matahari total.
Rudini pemerhati media, kebijakan publik, dan sosial politik
(mmu/mmu)
