Kolom

Wabah Corona dan Ancaman terhadap Buruh Industri Padat Karya

Jumisih, Dian Septi Trisnanti - detikNews
Kamis, 19 Mar 2020 11:07 WIB
industri sandal di mojokerto lesu karena corona
Industri sandal di Mojokerto (Foto: Enggran Eko Budianto)
Jakarta -

Hingga Rabu (18/3), di tengah bencana nasional Covid-19, jutaan buruh industri padat karya di Indonesia masih harus menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa. Kerja berdempetan dalam satu ruangan untuk waktu yang lama, tanpa disediakan masker dan sanitizer, tak leluasa mengeluhkan sakit karena terancam kehilangan kerja, dan sebagainya menyebabkan buruh industri padat karya rentan terinfeksi dan terancam nyawanya.

Situasi dan cara kerja tidak aman ini jelas bertentangan dengan anjuran pemerintah Indonesia sendiri. Di sisi lain, apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran, semua buruh juga diliputi rasa tidak aman karena ketidakpastian kerja dan ketiadaan jaminan upah untuk menghidupi keluarga. Ditambah lagi masih terus bergulirnya pembahasan RUU Cipta Kerja yang mengancam hak buruh untuk waktu yang lebih panjang ke depan.

Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), merasa sangat khawatir dengan nasib buruh garmen dan buruh padat karya lainnya yang kini menjadi sangat rentan terancam nyawanya tanpa perlindungan hak. Hal ini akibat kegagapan pemerintah menghadapi wabah virus corona, selain karena lemahnya visi pemerintah dalam melindungi hak rakyat, termasuk di antaranya buruh perempuan yang banyak terserap di sektor industri padat karya.

Belakangan, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.4/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Dalam surat edaran tersebut, tampak Kementerian Ketenagakerjaan masih menempatkan kepentingan pengusaha di atas keselamatan dan keberlangsungan hidup tenaga kerja, dengan menyerahkan penetapan upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh ketika terjadi pembatasan usaha atau penghentian usaha sementara karena proses penanganan wabah Covid-19.

Artinya, perusahaan diperbolehkan membayarkan upah buruh di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) di tengah wabah Covid-19 yang membuat buruh makin besar pengeluaran. Boleh dikata, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada buruh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan tanpa jaminan keamanan dan keselamatan bagi buruh/pekerja, terutama di industri padat karya yang selama ini menjadi bagian penopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah beserta jajarannya untuk:

Pertama, membuat kebijakan perlindungan upah buruh/pekerja industri padat karya di tengah situasi darurat corona ini. Kebijakan yang mengikat, bukan surat edaran yang sebatas imbauan. Agar buruh bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga di tengah naiknya kebutuhan akibat bencana corona, juga menjelang hari puasa dan lebaran.

Kebijakan perlindungan upah juga harus diberlakukan ketika buruh dirumahkan/diistirahatkan, atau ketika harus membawa pekerjaan ke rumah.

Kedua, menolak setiap upaya PHK yang tidak sesuai ketentuan, walaupun atas nama bencana corona. Jangan sampai di tengah situasi darurat kesehatan karena corona, buruh malah kehilangan haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan K3 dan pencegahan, penanganan bencana nasional Covid-19 di setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, terutama di sektor industri padat karya, termasuk menyediakan fasilitas pencegahan (masker, sanitizer dll).

Keempat, menarik kembali usulan Omnibus Law yang sekarang sudah di DPR, agar perlawanan buruh dan rakyat menentang omnibus law tidak meluas di tengah darurat corona.

Jumisih Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) dan Dian Septi Trisnanti Sekretaris Jenderal

(mmu/mmu)