Kolom

Geopolitik India dan Persekusi Minoritas

Dinda Lisna Amilia - detikNews
Rabu, 18 Mar 2020 15:44 WIB
Massa dari ormas Islam mendemo Konjen India di Medan sebagai solidaritas muslim di India (Ahmad Arfah/detikcom)
Aksi solidaritas massa ormas Islam di Konjen India di Medan (Ahmad Arfah/detikcom)
Jakarta -

Memahami kerusuhan yang terjadi di India, kita cenderung menilai dengan melihat di permukaan bahwa akar permasalahannya adalah agama. Masyarakat kita berbondong-bondong mengutuk India sebagai negara fasis dengan pemimpin ekstremis Hindu.

Kerusuhan di India sendiri dipicu oleh amandemen UU Kewarganegaraan India atau Citizenship Amendment Bill (CAB), di mana pemerintah memberikan jalan pintas pemberian warga negara untuk kaum imigran non-muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Sedangkan imigran muslim dari negara-negara tersebut tetap akan diberikan kewarganegaraan dengan prosedur naturalisasi biasa.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pemerintah India memberikan keleluasaan untuk non-muslim. Bila ditarik dari sejarah, India, Pakistan, dan Bangladesh adalah satu kesatuan. Pada 1947, koloni Inggris memisahkan India dan Pakistan berdasarkan agama mayoritas yang dianut oleh masing-masing wilayah.

Bangladesh awalnya mendapatkan pengakuan sebagai Pakistan Timur. Insiden perang pembantaian etnis suku Bengali pada 1971 berujung pada pendeklarasian Pakistan Timur yang memerdekakan diri dan berubah nama menjadi Bangladesh.

Pakistan dan Bangladesh tidak menetapkan diri sebagai negara Islam, meski sebagian besar penduduknya adalah muslim. Pun minoritas non-muslim mengalami persekusi di kedua negara itu. LSM Open Doors dalam hasil risetnya pernah menyatakan kedua negara tersebut menjadi negara yang tidak ramah untuk kalangan non-muslim, membuat mereka lari ke India. Yang paling mudah untuk lari ke India karena mereka masih memiliki banyak kesamaan selain agama, seperti bahasa dan budaya.

Yang menarik, Perdana Menteri India Narendra Modi, kendati dikenal sebagai pemimpin sektarian anti-muslim, mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara Islam lain seperti Saudi Arabia, Uni Emirates Arab (UEA), dan bahkan dengan pemerintah Indonesia.

Tahun lalu, Modi dianugerahi medali Order of Zayed yang dikenal sebagai penghargaan sipil tertinggi oleh putra mahkota UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) selama kunjungan ke ibu kota Abu Dhabi. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya akar konflik di India bukanlah masalah agama, namun lebih berasal dari kepentingan geopolitik India sebagai sekutu AS, Arab Saudi, dan UEA.

Kenyataannya, memang juga ada juga negara dengan mayoritas muslim yang membenci Modi, seperti Turki dan Iran yang terang-terangan berkonflik dengan negara-negara sekutu India.

Tanpa Berkaca

Kita warga Indonesia terlalu cepat mengutuk tanpa berkaca dengan apa yang sudah kita lakukan pada minoritas di negara kita sendiri. Dalam konteks persekusi minoritas, Indonesia sudah lama mengkondisikan 'hak veto' muslim sebagai keyakinan dari mayoritas itu sendiri. Contohnya lewat aturan hukum yang mengarah pada islamisasi di ruang publik.

Misalnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) Rumah Ibadah yang diperbaharui pada 2006 secara langsung mempersulit warga non-muslim dalam pendirian rumah ibadah. Isi dari SKB tersebut menekankan pendirian rumah ibadah berdasarkan "keperluan nyata dan sungguh-sungguh" serta "komposisi jumlah penduduk". Hal itu diatur sedemikian rupa melalui keharusan pengumpulan minimal 90 KTP dari orang yang ingin mendirikan rumah ibadah, dan 60 dukungan masyarakat yang disahkan oleh pejabat setempat.

Peraturan ini jelas mempersulit minoritas agama di suatu wilayah. Sebab muslim pun telah mengalami kesulitan membuka masjid di wilayah non-muslim. Masing-masing agama pun bisa jadi punya tradisi berbeda. Di Kristen, ada tradisi khotbah sesuai dengan bahasa suku sendiri-sendiri. Hal itu membuat masing-masing suku membangun gereja sendiri. Hindu dan Budha, agama politeisme yang menyembah beragam dewa, yang seharusnya setiap kuil bisa menyediakan puja untuk dewa yang berbeda.

Ditambah lagi, syarat perizinan tersebut semakin tidak masuk akal bila melihat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan persebaran jumlah penduduk yang tidak merata.

Tidak hanya itu, diskriminasi juga terjadi di ruang pendidikan. Kemendikbud lewat Peraturan Menteri no 45 tahun 2014 pasal 3 ayat 4 menetapkan supaya sekolah berwenang mengatur pakaian seragam murid-muridnya. Peraturan ini sudah diartikan oleh beberapa sekolah 'negeri' untuk mengharuskan muridnya berjilbab. Insiden tersebut telah terjadi di beberapa kota, dan untungnya mendapatkan sorotan dari media.

Sebenarnya masih banyak pelanggaran HAM lain yang menyangkut persekusi pada minoritas di Indonesia. Yang bila kita bandingkan dengan India, kasus yang ada di Indonesia adalah searah tapi bertukar jalan. Bila persekusi di India termanifestasi dalam bentuk kekerasan, di Indonesia tertuang dalam regulasi yang merepresi. Keduanya, sama-sama tidak bisa dibenarkan. Keduanya tidak memberikan kesempatan pada minoritas untuk hidup tanpa kekhawatiran.

Jangankan untuk minoritas yang berlainan keyakinan, antarsesama agama bisa menjadi minoritas karena berbeda mazhab atau aliran pun masih rentan dan mendapatkan persekusi.

Dinda Lisna Amilia pengajar dan pegiat isu konflik kontemporer

(mmu/mmu)