Catatan Agus Pambagio

Tinjau Ulang Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Agus Pambagio - detikNews
Selasa, 10 Mar 2020 11:43 WIB
agus pambagio
Agus pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Sejak 2015 Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur secara cepat dan besar-besaran. Jalan Tol Trans Jawa yang sudah mangkrak lebih dari 10 tahun di-"geber" secara gila-gilaan dan pada Desember 2018 hampir 800 kilometer jalan tol terbangun di Pulau Jawa, dan Jakarta-Surabaya dapat ditempuh dengan nyaman dalam waktu sekitar 10 jam menggunakan kendaraan roda empat. Begitu pula di Sumatera, jalan tol lintas Sumatera juga dipercepat pembangunannya, lalu di Kalimantan bahkan sampai Papua.

Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur tol laut. Puluhan pelabuhan baru di wilayah terluar dan tertinggal di timur Indonesia terbangun, sebagian besar saya juga ikut menyaksikan pembangunan dan peresmiannya bersama Menteri Perhubungan. Begitu pula dengan bandar udara yang terbangun di wilayah-wilayah terluar dan tertinggal. Sehingga pada pertengahan 2016, pemerintah dapat menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia sudah tersambung mulai dari Sabang (di barat) sampai Merauke (di timur) dan dari Miangas (di utara) sampai Pulau Rote (di selatan).

Secara teori seharusnya hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah terhubung melalui laut, udara, plus jalan darat. Namun pada kenyataannya pembangunan fisik infrastruktur transportasi yang dilakukan pemerintah belum terkoneksi dengan baik sebagai akibat perencanaan yang serba instan dan lemahnya kerja sama antar Kementerian/Lembaga selama ini. Sehingga biaya perjalanan manusia dan logistik tetap mahal dan belum dapat menumbuhkan ekonomi di daerah secara baik.

Saat ini banyak proyek infrastruktur yang dibangun pada periode pertama Presiden Jokowi rusak karena tidak terawat, misalnya banyak pelabuhan di wilayah Indonesia Timur yang tidak pernah lagi disinggahi kapal sudah rusak, begitu pula dengan bandara dan infrastruktur lainnya. Untuk itu saatnya kita koreksi pembangunan infrastruktur transportasi yang ada supaya kelak bermanfaat ke depan untuk bangsa ini karena investasi pembangunan infrastruktur tidak murah dan baru kembali modal dalam jangka panjang.

Infrastruktur Termahal

Dari banyak pembangunan infrastruktur transportasi yang sudah selesai dan sedang dibangun perlu dilakukan koreksi supaya dapat mengoptimalkan kegunaannya bagi bangsa ini ke depan. Pertama, mari kita lihat terkait dengan pembangunan infrastruktur termahal, yaitu Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta - Bandung yang sejak awal saya tidak setuju KCIC ini dibangun. Mahal dan tidak beretika pembangunannya.

Ini proyek mahal dan menguras likuiditas empat BUMN (PT Wika, PT KAI, PT Jasa Marga, PTPN 8). Studi persiapannya juga tidak akurat dan terburu-buru, misalnya studi Amdal yang dikerjakan kurang dari 30 hari dan studi finansial yang cenderung asal ubah angka dari studi finansial aslinya yang dibuat oleh JICA sebagai inisiator, pemilik proyek, dan investor awal proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.

Tidak setujuan saya didukung oleh Menteri Perhubungan saat itu dengan alasan yang kurang lebih sama, yaitu teknis dan finansial. Sehingga saat dilakukan ground breaking, Menteri Perhubungan tidak hadir dan tidak lama kemudian diberhentikan oleh Presiden. Penolakan saya saat itu kini terbukti bahwa pembangunan KCIC bermasalah, mulai dari terpaculnya pipa utama BBM Pertamina di daerah Padalarang yang menewaskan operator becko asal China, tersumbatnya saluran pembuangan air di jalan tol Jakarta-Cikampek (menyebabkan banjir di Bekasi awal Januari 2020), sampai rencana penghancuran dua tiang LRT Jabodebek di daerah Halim karena KCIC salah hitung. Ini membuktikan bahwa kerja kontraktor KCIC dari China jorok dan tidak profesional.

Suatu langkah yang tepat ketika Menteri PUPR melalui Dirjen Cipta Karya menyetop pembangunan KCIC untuk sementara mulai 2 Maret 2020 karena buruknya manajemen proyek. Tujuan dari penghentian sementara pekerjaan pembangunan KCIC dilakukan untuk mengkaji ulang proses pengerjaan proyek, baik secara teknis maupun keselamatan operasional KCIC ke depan. Bahkan kalau perlu diperpanjang waktu kajiannya atau bahkan proyek dihentikan. Mengingat biaya operasional dan perawatannya akan sangat mahal dan dipastikan akan menjadi beban pemerintah Indonesia atau BUMN Konsorsium.

Kedua, tentang Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ), secara pencapaian target panjang jalan sudah tercapai, namun secara kualitas perlu perbaikan yang mendasar. Sebagai jalan yang dibangun menggunakan beton secara teknis mempunyai ketahanan hingga 30 tahun tanpa perbaikan yang berarti, karena daya tahan konstruksi beton yang statis akan lebih tahan lama dibanding dengan aspal jika dibangun dengan benar. Namun saat ini banyak ruas JTTJ yang permukaan betonnya sudah retak atau pecah dan perlu dilakukan perbaikan masif yang akan menguras dana operator jalan tol serta berbahaya bagi pengguna.

Menurut ahli konstruksi jalan yang saya temui mengatakan bahwa kerusakan jalan tol dengan konstruksi beton terjadi karena proses pemadatan tanahnya tidak sempurna, sehingga muncul banyak rongga sementara konstruksi beton itu statis. Jadi jangan heran jika permukaan JTTJ mudah patah atau pecah. Masalah lain konstruksi betonnya berkualitas rendah, misalnya batunya tidak di crushing atau diremukkan, sehingga ketika dicampur dengan semen, batu tidak terikat dengan semen dan konstruksi cepat rusak. Hal ini kemungkinan bermasalah dengan mekanisme pengawasan saat membangun.

Masalah ketiga, buruknya sistem pengoperasian pelabuhan akibat belum adanya koordinasi yang baik antar Kementerian/Lembaga terkait, misalnya Kementerian Perdagangan, Perindustrian, BUMN, Pertanian, Pariwisata, dan sebagainya. Sehingga pengaturan arus manusia dan barang atau logistik berantakan dan tetap mahal. Banyak pelabuhan baru yang dibangun dalam lima tahun terakhir di daerah terluar dan terpencil sudah tidak lagi disinggahi kapal dan fisik pelabuhan tidak terawat. Akibatnya kebijakan tol laut untuk angkutan orang dan logistik belum berjalan sesuai harapan Presiden dan juga publik.

Masalah keempat, pembangunan atau renovasi bandara yang dilakukan tanpa perencanaan teknis dan ekonomi yang matang. Bandara asal dibangun atau direnovasi tanpa melihat potensi pasar yang ada. Semua pemerintah daerah menginginkan adanya bandara internasional di wilayahnya tanpa sadar bahwa biaya mengelola bandara tersebut sangat mahal. Akhirnya bandara itu sepi dan menguras kantong pengelola, misalnya Bandara Internasional Kertajati di Majalengka.

Langkah Pemerintah

Belajar dari tidak optimalnya (secara ekonomi dan finansial) peran beberapa proyek infrastruktur transportasi pemerintah selama lima tahun terakhir, seperti Kereta Bandara dan Skytrain di Bandara Soekarno Hatta, LRT Palembang, LRT Kelapa Gading - Velodrome, Bandara Kertajati, Landasan 3 Soekarno-Hatta, beberapa ruas JTTJ khususnya antara Jawa Tengah - Jawa Timur dan sebagainya ada baiknya sekarang dilakukan evaluasi secara holistik dan komprehensif supaya beban pembiayaan oleh BUMN maupun pemerintah (melalui subsidi atau PSO) tidak terus membengkak, sementara logistik tetap mahal dan sulit.

Di tengah rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya negatif neraca perdagangan pada 2020, ada baiknya untuk mega proyek yang sedang berjalan, seperti LRT Jabodebek, Trans Papua, pembangunan bandara serta pelabuhan baru dan sebagainya perlu dikaji ulang atau kalau mungkin diperlambat atau bahkan dibatalkan. Indonesia sudah masuk ke lorong ekonomi krisis yang perlu diwaspadai. Disarankan anggaran pemerintah sebagian dapat digunakan untuk pembangunan proyek-proyek padat karya, supaya tingkat pengangguran tidak tumbuh drastis sejalan dengan akan banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor usaha dan industri dalam waktu dekat.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan pubik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)