Kolom

Mendukung Perluasan Objek Cukai dengan Syarat

Deni Wahyudi Kurniawan - detikNews
Jumat, 06 Mar 2020 15:00 WIB
cukai
Ilustrasi: Fuad Hasim/Tim Infografis detikcom
Jakarta -

Pemerintah berencana menambah objek cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kepada DPR untuk menjadikan minuman berpemanis, plastik, dan emisi kendaraan bermotor sebagai objek cukai baru.

DPR sudah menyetujui usulan tersebut. Sementara masyarakat terbelah menanggapi usulan kebijakan itu. Sebagian mendukung karena objek cukai baru adalah barang yang memiliki dampak negatif yang perlu dikendalikan. Sebagian lain tidak sepakat karena menganggap ini hanya kebijakan yang akan membebani masyarakat banyak.

Tak Sama dengan Pajak

Cukai tidak sama dengan pajak baik teknis maupun filosofis. Secara teknis cukai dikenakan secara diskriminatif pada barang-barang tertentu, sementara pajak lebih umum. Secara teori dan filosofi, cukai dikenakan dengan maksud yang lebih spesifik.

Pertama, cukai dikenakan sebagai sin tax atau pajak dosa yang dikenakan kepada barang-barang yang pemakaiannya berbahaya. Maka, minuman berpemanis dan produk tembakau seperti rokok, cerutu, snuff, dan barang yang membahayakan adalah salah satu contoh objek cukai yang sangat umum karena konsumsinya menimbulkan bahaya yang sudah diketahui secara luas.

Kedua, cukai juga dikenakan sebagai pigovian tax yaitu pungutan pada barang yang menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan. Sebagai contoh di Amerika Serikat salah satu objek cukai adalah zat-zat ekstraktif seperti minyak bumi dan zat yang masuk kategori ODC (ozone depletion chemicals) atau bahan yang mengancam kelestarian lingkungan, merusak lapisan ozon.

Dalam teori ini, dana yang didapat dari pungutan cukai idealnya harus didedikasikan untuk mengendalikan dampak yang ditimbulkan dari proses produksinya. Misalnya dana cukai yang didapat dari industri ekstraktif di-earmark untuk upaya pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Ketiga, cukai juga digunakan kepada barang-barang mewah atau juga sebagai GST (goods and services tax). Contohnya dikenakan pada alat komunikasi dan transportasi, obligasi dan asuransi, perjudian, serta minuman non-alkohol seperti dilakukan oleh Amerika Serikat.

Dalam praktiknya, kebijakan cukai di suatu negara merupakan pilihan politik yang sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan masing-masing negara. Menurut UU Cukai tahun 2007, Indonesia hanya menerapkan cukai kepada barang. Barang yang dikena cukai pun memiliki karakter khusus yaitu konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, juga sebagai diterapkan pungutan/pemasukan negara.

Dua Keuntungan

Ada tiga alasan dasar pemerintah mengusulkan perluasan. Pertama, masih minimnya objek cukai yang ada di Indonesia. Selama ini cukai hanya diberlakukan kepada 3 jenis barang yaitu alkohol, etil alkohol, dan produk tembakau. Jumlah ini sangat minim dibanding dengan negara lain di ASEAN yang memiliki minimal 5 objek cukai.

Thailand adalah negara di ASEAN dengan objek cukai terbanyak, yaitu 21 objek cukai. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi perluasan objek cukai masih terbuka sangat lebar.

Kedua, perluasan objek cukai akan membantu keuangan negara. Di tengah defisit yang terus meningkat, negara membutuhkan pemasukan untuk menjaga stabilitas fiskal. Pendapatan cukai adalah salah satu sumber yang masih bisa dimaksimalkan. Menurut laporan pemerintah pada 2019, pendapatan cukai adalah Rp 172.3 triliun --melebihi target Rp 165.5 triliun.

Menteri Keuangan memperkirakan bahwa dengan kebijakan perluasan ini, negara bisa mendapat tambahan sebesar Rp 22 triliun. Perinciannya: Rp 1.6 triliun dari cukai plastik, Rp 6.25 triliun dari minuman kemasan berpemanis, Rp 15.7 triliun dari cukai emisi kendaraan bermotor. Jumlah ini bisa memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa untuk banyak program pembangunan

Ketiga, kenaikan cukai juga sebagai upaya pengendalian untuk melestarikan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Objek yang diusulkan untuk dikenai cukai adalah barang-barang yang secara sosial bisa memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

Sebagai contoh, Indonesia adalah salah satu produsen sampah plastik besar di dunia. Kemudian tingkat konsumsi gula yang tinggi berakibat pada besarnya kasus diabetes, obesitas, stroke, penyakit ginjal, serta penyakit lain yang dampaknya sangat besar bagi kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

Dengan memasukkan komoditas yang menjadi faktor risiko dari berbagai masalah tersebut, maka pemerintah mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Selain meningkatkan pemasukan negara, juga melakukan pengendalian terhadap ekses negatif yang ditimbulkan konsumsinya.

Beberapa Syarat

Saya yakin usulan pemerintah ini akan berdampak cukup baik pada proses pembangunan dengan beberapa syarat. Selain menambah pemasukan negara, penerapan cukai akan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi barang yang dikenai cukai.

Pertama, pemerintah harus menekankan bahwa dana hasil objek cukai baru harus digunakan untuk melakukan pembangunan kesehatan masyarakat. Misalnya digunakan untuk menambah pembiayaan anggaran kesehatan yang relatif butuh suntikan dana lebih banyak.

Program jaminan kesehatan nasional yang terus mengalami defisit juga bisa dibantu. Salah satu persoalan klasik program kesehatan di Indonesia adalah ketimpangan sosial. Dana cukai juga digunakan untuk melakukan pemerataan fasilitas kesehatan dengan banyak membangun rumah sakit dan klinik di banyak daerah.

Dana cukai juga bisa digunakan untuk melakukan kampanye kesehatan masyarakat. Jika kita lihat berbagai indikator kesehatan masyarakat Indonesia, maka banyak sekali PR yang harus dibenahi oleh pemerintah. Berbagai penyakit infeksi (menular) hingga saat ini masih belum selesai ditanggulangi. Indonesia adalah negara dengan penderita tuberculosis ketiga terbesar di dunia. Indonesia juga menjadi negara dengan proporsi perokok laki-laki dewasa tertinggi di dunia.

Berbagai tantangan kesehatan ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kuratif rehabilitatif, namun harus diatasi dengan melakukan intervensi kesehatan masyarakat di akar rumput. Tantangan itu semua bisa diselesaikan dengan pendekatan pencegahan dan promosi kesehatan yang sejauh ini tidak dilaksanakan dengan maksimal karena anggaran minim dan focus pada pengobatan dengan adanya JKN.

Dengan mendapatkan dana segar, pemerintah memiliki perencanaan yang lebih dan sumber dana yang lebih banyak dalam upaya preventif dan rehabilitatif.

Maka, dana cukai idealnya di-earmarking penggunaannya secara langsung pada sektor-sektor yang memang butuh suntikan dana. Dengan memfokuskan penggunaan cukai pada pembangunan kesehatan, efeknya akan mendapatkan kehidupan panjang pada mendapat perbaikan kualitas hidup masyarakat. Sehingga Indonesia bisa menyongsong jendela peluang dengan memaksimalkan angka ketergantungan pada penduduk menjadi benar-benar bonus demografi.

(mmu/mmu)